AS Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua

itoday - Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday, Senin (20/2). “Asing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai,” tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu lalu. “Jika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar,” jelasnya. Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi. “AS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak,” kata Hariyadi. Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia. Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik. Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.* sumber : ITODAY baca juga Operasi Trikora, juga disebut Pembebasan Irian Barat, adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Militer KRI Irian, Penjelajah kelas Sverdlov Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. [1] Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.[1] [sunting] Diplomasi Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Ekonomi Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti: Perusahaan Perkebunan Netherlansche Handels Mattscapij Perusahaan Listrik Perusahaan Perminyakan Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM Dan kebijakan-kebijakan lain seperti: Memindahkan pesar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat) Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda Konfrontasi Total Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut: Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut. Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Akhir Konfrontasi Surat perintah tersebut dikeluarkan setelah ditandatangani persetujuan antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang selanjutnya dikenal dengan Perjanjian New York. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Subandrio sementara itu Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman. Kesepakatan tersebut berisi. Konflik bersenjata Soekarno, Presiden Indonesia yang mencetuskan Trikora Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua bagian barat. Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Papua bagian barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari: Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) Korps Mariniers Marine Luchtvaartdienst[2] Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan.[2] [sunting] Operasi-operasi Indonesia Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan. Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL. Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU. Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.[3] Pertempuran laut Aru Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat terjadinya Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.[3] Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan.[3] Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran". Operasi penerjunan penerbang Indonesia Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.[1] Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.[1] TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.[4] Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Akhir dari konflik Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.[5][6] Persetujuan New York Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah: Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah. UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan. Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat penetapan tanggal penentuan pendapat perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia; atau memisahkan diri dari Indonesia hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan. Penentuan Pendapat Rakyat Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakya_ Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.[7][8] Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[9] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya. Setelah penggabungan Patung di Jakarta untuk merayakan "pembebasan" Papua barat. Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut: Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua. Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.[2][1] Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan. Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat.[10][11][12] Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megwti Soekarnoputri pada tahun 2001. sumber : WIKIPEDIA

Kadispen AU: Tidak Ada Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

F-5 E/F Tiger II Milik TNI AU (Foto: Istimewa) itoday - Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut. “Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3). F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an. Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya. Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58. Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia. Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI A, agar bisa bertugas hingga 2020.* sumber : ITODAY

CN235 MPA

CN-235MPA Korean Coast Guard di
Terbangkan ke Korea
BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
menyerahkan pesawat CN-235MPA keempat pesanan
Badan Penjaga Pantai Korea Selatan atau Korea Coast
Guard, Jumat (9/3). Penyerahan ini sekaligus melepas
keberangkatan pesawat patroli maritim ini dari Bandung
menuju skuadronnya di Gimpo, Korea Selatan.
Penyerahan pesawat disaksikan Wakil Menteri
Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie
Syamsudin dan Duta Besar Korea Selatan untuk
Indonesia Kim Young Sun. Pesawat ini merupakan
pesawat pesanan terakhir (keempat). Total nilai kontrak
untuk empat pesawat KCG itu mencapai 94,5 juta dolar
AS. FOTO ANTARA/Syarif Abdullah/ed/NZ/12

Korsel Hibahkan F5 tiger Ke RI

Semula pernah diberitakan bahwa sebagai bonus
pembelian 16 T-50 Golden Eagle maka Korea Selatan
akan menghibahkan 16 pesawat latih lanjut Hawk
Mk-67, namun akhirnya tipe pesawat beralih menjadi
F-5 Tiger (photo : Scramble)
Kementrian Pertahanan dalam upaya percepatan
pemenuhan MEF TNI telah merencanakan untuk
menambah puluhan pesawat tempur baru hingga akhir
tahun 2014. Termasuk diantaranya adalah hibah 16
pesawat tempur F-5 (1 skadron) bekas pakai dari
Angkatan Udara Korea Selatan.
Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam keterangannya
menjelaskan mengenai rencana Kementrian Pertahanan
untuk melengkapi alutsista yang diperlukan oleh TNI
Angkatan Udara khusunya jenis pesawat tempur pada
Lokakarya 50 Tahun Kohanudnas bulan lalu di Jakarta.
“Kita akan push pada akhir tahun 2014 nanti kita akan
ada tambahan paling sedikit 78 pesawat tempur : 6
Sukhoi, 24 F-16, kemudian T-50 satu skadron, dan
karena kita mendapatkan T-50 1 skadron maka kita
akan mendapatkan hibah juga dari Korea - memang
akan ada tambahan lagi 1 skadron F-5 Tiger dari Korea
karena kita membeli T-50 - dan tambah lagi 16 pesawat
atau 1 skadron Super Tucano” kata Menhan.
Menhan Purnomo Yusgiantoro melanjutkan “Jadi kalo
dihitung-hitung kita punya 3 skadron penuh light
fighters, untuk counter insurgency adalah Super
Tucano, kemudian 2 lagi adalah 1 F-5 Tiger dan 1 T-50.
Kemudian tambahan 6 Sukhoi dan 24 F-16 yang kita
akan upgrade jadi setara block 52.”
Mengenai rencana upgrade 24 pesawat F-16 hibah dari
AS Menhan menambahkan “Saya katakan setara blok 52
karena ini permintaan dari DPR, kita tadinya akan
upgrade/falcon up setara blok 32 tapi kemudian kita
memenuhi permintaannya jadi setara blok 52”.
“Jadi kalau ditotal at the end of 2014 kita akan
mempunyai tambahan 78 pesawat tempur baru”
tambah Purnomo sambil menutup penjelasannya
(Statement Menteri Pertahanan )

Kapal perang india bersandar di Makasar

Kapal perang India sandar di Makassar
Sabtu, 10 Maret 2012 13:56 WIB | Dibaca 1137 kali
Makassar (ANTARA News) - Kapal perang milik Angkatan Laut India
D 53 INS RANJIT bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta,
Makassar, Sulawesi Selatan, yang langsung disambut upacara oleh
sejumlah personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal)
VI Makassar, Sabtu.
Selama tiga hari, kapal perang bertipe kelas perusak (destroyer ) sepanjang 147 meter,
lebar 15.8 meter, dan bobot 4.974 ton itu akan berada di Pelabuhan Makassar.
"Selama tiga hari kami di Makassar, akan melakukan kunjungan ke tempat wisata
terdekat, selain untuk memenuhi bekal ulang logistik," kata Kapten Punit Chadda yang
menakhodai INS RANJIT.
Adapun jumlah ABK kapal perang andalan India ini tercatat sebanyak 320 orang. Para
ABK tersebut secara bergantian akan berkeliling dan menikmati keindahan Kota
Makassar.
Salah satu lokasi yang akan dikunjungi yang tak jauh dari Pelabuhan Soekarno-Hatta,
Makassar, adalah Benteng Rotterdam.
Benteng yang memiliki nilai historis tinggi tersebut, erat kaitannnya dengan perjuangan
prakemerdekaan dalam melawan pemerintah kolonial Belanda dan sekutunya,
termasuk perjuangan melawan pemerintah portugis yang pernah menguasai sebagian
besar wilayah Indonesia.
(T.S036)

Taiwan menawarkan Hibah F5 tiger F ke pada RI

TNI-AU pertimbangkan F-5 Tiger Taiwan
Jumat, 9 Maret 2012 19:54 WIB | Dibaca 854 kali
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI
Imam Sufaat, mengatakan pihaknya mempertimbangkan
hibah pesawat tempur F-5E/F Tiger dari Taiwan.
Taiwan merupakan satu sekutu Amerika Serikat. Negara
kepulauan itu berhadapan langsung dengan China dan
senantiasa mendapat kemudahan dalam pengadaan atau
peremajaan arsenal dari Amerika Serikat.
"Ya...itu baik...akan kami pertimbangkan," katanya, usai
memimpin serah terima jabatan Komandan Komando
Pendidikan TNI-AU, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan Taiwan akan menghibahkan sekitar satu
skadron F-5E/F. "Kira-kira jumlahnya satu skadron,"
ungkapnya. Satu skuadron udara berkekuatan antara 12
hingga 20 pesawat terbang, dilengkapi sejenis depo
pemeliharaan dan persenjataan.
Sufaat mengemukakan usia pakai pesawat-pesawat F-5E/F
Tiger II TNI-AU, yang saat ini tergabung dalam Skuadron
Udara 14, akan diperpanjang hingga 2020.
"Saat ini rata-rata jam terbang pesawat-pesawat F-5 kita
tersisa 4.000 dari 10.000 jam terbang yang dimiliki. Jika
setahun 200 jam terbang, maka bisa sampai 2020," ujar
Sufaat.
Pada kesempatan yang sama Asisten Perencanaan Kepala
Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo,
mengatakan semua F-5E/F Indonesia masih dapat berfungsi
baik tidak perlu ditingkatkan.
"Jika fungsi-fungsinya masih dapat berjalan baik dan
maksimal ...ya tidak perlu di-up grade ...hemat biaya,"
katanya.

sumber antara

PTDI serahkan CN-235 pesanan Korsel

 

CN-235 milik Senegal (kiri) dan Korea Coast Guard (kanan)

Bandung (ANTARA News) - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menyerahkan pesawat CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA) keempat pesanan Korea Selatan yang akan dilakukan di hanggar PTDI Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (9/3).

"Pesawat yang akan diserahkan besok adalah pesawat keempat pesanan Korea Selatan atau Korean Coast Guard, serah terimanya besok di hanggar CN-235," kata Kepala Bidang Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi, di Bandung, Kamis. 

Penyerahan pesawat versi militer tercanggih buatan PT Dirgantara Indonesia itu akan dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin kepada pihak Korea Selatan. 

Pesawat itu akan langsung diterbangkan ke pangkalan Korean Coast Guard di Gimpo Korea Selatan oleh pilot PTDI Kapten Pilot Adi Budi Atmoko dan Co-Pilot wanita Esther G serta awak pesawat. 

Pada 2011, PTDI juga telah menyerahkan pesawat kedua dan ketiga pesanan Korea Selatan itu yang dilakukan pada Mei dan Deember 2011. Sebelumnya Korea Selatan memesan empat pesawat intai maritim menengah itu pada 2008, dan yang akan diserahkan Jumat besok merupakan pesawat pesanan terakhir.

Korea Selatan sejak 1994 tercatat telah menggunakan dua skuadron pesawat CN-235 untuk memperkuat angkatan udaranya. Korea Selatan merupakan negara yang paling banyak membeli pesawat CN-235 buatan PTDI. Selain pesawat CN-235/MPA juga sebelumnya membeli pesawat angkut militer, sipil bahkan versi VIP dan VVIP.

Sementara itu spesifikasi khusus CN-235 MPA antara lain dilengkapi instrumen radar khusus, forward looking infra red (FLIR-penjejak berbasis infra merah tinjauan bawah), ESM, instrumen identification friend or foe (IFF-pengenal wahana kawan atau musuh), navigasi taktik, sistem komputer taktis, kamera pengintai udara, dan beberapa yang lain. Dua mesin CT7-9C yang masing-masing berkekuatan 1.750 daya kuda dipasang di kedua pilon mesin di bentang sayapnya.

Secara fisik, CN-235 MPA ini berukuran lebih panjang dan memiliki struktur lebih kuat ketimbang seri sipil CN-235. Di bagian hidung di bawah jendela kokpit, terdapat tonjolan berisikan berbagai instrumen khusus itu. 

Struktur pesawat terbang juga diperkuat karena operasionalisasi CN-235 MPA lebih dominan di wilayah maritim yang berpotensi korosif terhadap metal penyusun pesawat terbang itu.

 

sumber : Analisa

Jerman Tawarkan leo ke RI dengan TOT

Kasad: tawaran Leopard Jerman cukup menjanjikan

Kamis, 8 Maret 2012 14:59 WIB | 877 Views

Tank Leopard

 

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menilai tawaran tank tempur utama Leopard 2A6 dari Jerman lebih menjanjikan dibandingkan tawaran Belanda.

"Tawaran Jerman cukup menjanjikan untuk mengisi kekosongan. Apalagi Belanda masih ada permasalahan dari parlemen," kata Pramono di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta, Kamis.

Jerman, katanya, tidak hanya menjanjikan alih teknologi melalui pelatihan bagi pelatih tapi juga menawarkan produksi bersama dalam pembuatan beberapa bagian dari tank seberat 60 ton tersebut dengan menggandeng PT Pindad.

Bahkan, lanjut dia, Jerman menantang kesiapan industri pertahanan dalam negeri.

Lebih lanjut Pramono mengatakan, pihaknya berusaha mendapatkan 100 tank Leopard dengan anggaran 280 juta dolar AS yang tersedia.

"Adapun mekanisme pembelian dilakukan langsung antarpemerintah," ujarnya.(S037)

 

sumber : Antara

US/ROK forces show off air power

Not even the sun had a chance to rise before Airmen here began their work during a combined combat generation exercise, March 2, between United States and Republic of Korea air forces.

"The purpose of the exercise today is to test the ability of our team to execute our combat mission at a moment's notice," said Col. Craig Leavitt, 8th Operations Group commander.

"This shows the resolve that we have as a team, the United States and the Republic of Korea forces, to defend the Republic of Korea at any time," he added.

From start to finish, aircraft were generated as they would be for wartime operations. The exercise helps Airmen practice how several pieces of a much larger puzzle are brought together in one swift motion, representing a cycle of events paramount to the overall defense of the region.

Describing it as a "bilateral event," Col. Stephen Williams, 8th Fighter Wing vice commander, noted the long hours spent behind the scenes that produced the combat air power seen between the five units. In all, the exercise included aircraft from the 35th and 80th Fighter Squadrons from the 8th Fighter Wing, Kunsan Air Base, ROK; the 421st Expeditionary Fighter Squadron from the 388th FW at Hill Air Force Base, Utah; the 55th EFS from the 20th FW at Shaw AFB, S.C.; and the 38th Fighter Group of the ROK Air Force.

"Airmen from all the groups are participating - the entire Wolf Pack - and they don't always get to see the tail end of this," said Williams.

A befitting finale, the "tail end" event was ushered in by the roaring sound of fighter jets as they glided down the runway as a combat-ready procession.

This isn't the first time the Wolf Pack has exercised full combat generation, and certainly isn't the last, but working with host country air power defenses has brought a more personal association to the importance of the exercise.

"This is their [Koreans] homeland," said Williams, reminding Airmen that the Wolf Pack is part of a vested interest in defending the Republic of Korea from enemy forces.

"The more we work together, the better we'll be if called upon to take the fight north," said Williams. 

Sumber Defence Talk

Russia Signs Contract for Navy MiG-29K Fighter

The Russian Defense Ministry has signed a contract with aircraft maker MiG for the delivery of 20 MiG-29K and four MiG-29KUB carrier-based fighter aircraft, MiG said on Wednesday.

"Defense Minister Anatoly Serdyukov and MiG General Director Sergei Korotkov have signed the contract for the delivery of MiG-29K and MiG-29KUB carrier-based fighters," MiG said in a statement.

MiG wil deliver the aircraft from 2013-2015. The aircraft will operate from Russia's single serving carrier, the Admiral Kuznetsov, with the Northern Fleet based in Murmansk. The value of the deal has not been disclosed.

"The signature of this contract for delivery of these fighters is a real step in fulfilling our program for rearming the forces. The Naval Air Forces will get a modern combat aircraft as good as any in the world," Serdyukov was quoted as saying by his press service.

The contract will guarantee MiG a steady level of work in the medium term, Korotkov said.

The MiG-29K is a navalized variant of the MiG-29 land-based fighter, and has folding wings, an arrester tail-hook, strengthened airframe and multirole capability. It can be armed with a wide variety of air-to-air and air-to-surface weaponry. So far, the aircraft has only been exported to India for use on a refitted Russian-built carrier which is to be delivered at the end of this year.

The Admiral Kuznetsov currently operates Sukhoi Su-33 naval fighter aircraft.

 

sumber Defence Talk

First flight launch means first step toward future air dominance

The launch of the first F-35 Lightning II flight here March 6 is a small step into the next half century of air dominance.

Morale was high even though the sortie was abbreviated by the pilot's determination of "in flight emergency."

"Our first sortie is truly a milestone for the program," said Col. Andrew Toth, 33rd Fighter Wing commander. "Unfortunately things happen. We didn't want it to happen today but we were prepared. Our pilot did the exact right thing in returning the jet back to Eglin. Although there were issues we are doing whatever we can to move the program forward safely and effectively."

Pilots and maintainers will meet later today to discuss the potential fuel leak finding that caused the precautionary end of the sortie at 15 minutes versus the 90 minutes scheduled to be airborne to complete the operational check flight.

"We met both objectives today: get the aircraft airborne and start local area operations," said Lt. Col. Eric Smith, the Air Force's first F-35 pilot who tested the aircraft at Edwards AFB, Calif. "Our team did the most conservative thing by deciding to bring the plane back. We trained for this many times in the simulator for this exact reason."

The crowd on the flight line present for take-off kept the cheers for their integrated team's first aircraft launch and feel the day was still a success.

"It's a wonderful experience to know I made history launching the first F-35," said Staff Sgt. Jeremy Hauser, 33rd Aircraft Maintenance Squadron, who saluted Smith in the cockpit before the jet taxied down the ramp.

Maintainers have been preparing for today's launch with engine runs and taxi operations for approximately eight months since the aircraft began arriving here last summer. Utilizing virtual trainers, developing pilot curriculum and hosting small group tryouts has been the focus of personnel to ready themselves for flight operations to come.

"This is our execution year," said Toth, who is proud of his team for laying the foundation to get the nation's training program ready to go. "The cohesion we developed between the services makes this not just about the Air Force but about the wing's program to launch the F-35A as a baseline for the JSF program's future. It's taken the entire team, all services and contractors to build this up. Had the partnership not been there, I don't think we'd be here today."

Since 2009, Air Force, Navy and Marines sent their best aviators and aircraft mechanics to develop the next generation warriors of the joint strike fighter program here.

"I can't wait until we fly more and show our stuff to the world," said Senior Airman Arthur Verchot, 33rd Aircraft Maintenance Squadron crew chief launch assistant.

More pilot students will flow into the program at the right time so the wing has the correct number of people in each phase of the program. With people as the main training product, the 33 FW focuses on preparing for an anticipated 2,200 students a year and 900 "on campus" at any given time at full capacity.

According to Air Education and Training Command, they are taking an event-driven approach to assess when to begin transitioning the entire JSF training system, including the aircraft, to a point where the wing can initiate the training syllabus.

"We will continue to make steady progress towards our goal of standing up a world class training program at Eglin," said Gen. Edward Rice Jr., commander of AETC, who approved F-35 flight operations to begin shortly after the Air Force Aeronautical Systems Center awarded an airworthiness certificate to the service for their variant of the joint strike fighter.

sumber DEFENCE TALK:

64 pesawat terbang akan meriahkan HUT ke-66 TNI-AU

Kamis, 8 Maret 2012 13:28 WIB | 600 Views

Sukhoi Su-27 Flanker dari Skuadron Udara 11 dari Pangkalan Udara Utama Hasanuddin, Makassar, akan juga perpartisipasi dalam peringatan hari jadi ke-66 TNI-AU pada 9 April nanti. Terbang aerobatik akan dilakukan para instruktur penerbang yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team dari Pangkalan Udara Utama Adi Sutjipto, Yogyakarta. (www.alutsista.blogspot.com)

... Demonstrasi statik, dinamis, terbang formasi, hingga aerobatik akan dilakukan 64 pesawat terbang dari berbagai skuadron udara mereka...

Jakarta (ANTARA News) - Peringatan hari ulang tahun ke-66 TNI-AU pada 9 April nanti akan lebih meriah ketimbang biasanya. Demonstrasi statik, dinamis, terbang formasi, hingga aerobatik akan dilakukan 64 pesawat terbang dari berbagai skuadron udara mereka.

"Ke-66 pesawat terbang berbagai tipe itu akan berpartisipasi. Selain pesawat terbang, 2.500 personel terdiri dari dua brigade dan tujuh batalion upacara akan berparade serta defile. Masyarakat umum bisa menyaksikan semua hal itu dari dekat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AU, Marsekal Pertama TNI Yunus Azman, di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Perencanaan ketat sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Unsur udara dan darat telah disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa saling menguatkan makna peringatan hari jadi TNI-AU kali ini.

Sejak 1 April, katanya, pesawat-pesawat terbang yang terlibat telah hadir di apron Terminal Haji, sisi lain Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma itu.

Terminal inilah yang akan dipergunakan menjadi lokasi persiapan utama unsur-unsur pesawat terbang, di sini pula akan dilakukan peragaan statis pesawat-pesawat terbang yang tidak mengudara. Direncanakan, yang menjadi inspektur upacara adalah Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat.

Jenis dan tipe pesawat terbang yang ada dalam daftar arsenal TNI-AU akan dilibatkan semua. Terdiri dari F-5E/F Tiger (tiga unit), Hawk 100/200 (10), F-16 A/B Blok 15 Fighting Falcon (enam), Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker (enam), 11 C-130 Hercules (sembilan untuk terjun statik, satu latihan terjun bebas, dan 1 tanker udara), dan B-737 200/400 Surveillance.

Masih ditambah CN-235/235 MPA (dua), C-212 Aviocar (dua), KT-1B Wong Bee (delapan, akan menjadi Jupiter Aerobatic Team), helikopter NAS-332/330 Super Puma dan Puma (empat), helikopter EC-120 Colibri, helikopter Bolkow-Blohm, dan Cessna dari Akademi TNI-AU (dua).

"Manuver-manuver yang akan diperagarakan semuanya manuver yang biasa dilakukan pesawat militer. Itu sebabnya tidak ada kalangan sipil yang bisa ikut dalam pesawat-pesawat terbang itu," kata Azman. (*) 

 

sumber : Antara

Demonstrasi operasi militer dilakukan pada 9 April

Kamis, 8 Maret 2012 14:18 WIB | 247 Views

Sejumlah prajurit Korps Pasukan Khas TNI-AU dalam satu defile pasukan. Pasukan berkualifikasi SAR Tempur, Pengendalian Pangkalan, dan Pertahanan Pangkalan, serta satu detasemen kontra terorisme ini juga dikenal dengan nama Korp Baret Jingga. (FOTO ANTARA/Yusran Uccang)

... satu kemampuan Pasukan Baret Jingga itu adalah SAR Tempur; itu pula yang akan diperagakan mereka oleh 23 personel, yang akan menyelamatkan personel TNI-AU di belakang garis pertempuran dan membawa pergi personel itu...

Jakarta (ANTARA News) - Selama ini operasi udara militer relatif sukar dilihat dari dekat oleh masyarakat Indonesia; padahal kepada rakyat Indonesia itulah eksistensi dan tugas pokok TNI termasuk TNI-AU terletak.

Masyarakat umum, terutama yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, akan bisa menyaksikan hal-hal itu pada hari ulang tahun ke-66 TNI-AU, pada 9 April nanti. Lokasinya di Pangkalan Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam keterangan pers di pangkalan udara militer yang dulu bernama Pangkalan Oedara Tjililitan di Jakarta itu, Kamis, Komandan Pangkalan Udara Utama TNI-AU, Marsekal Pertama TNI Adang Supriyadi, menyatakan, pangkalan itu akan menjadi base bagi puluhan pesawat terbang berbagai tipe dan jenis yang dimiliki TNI-AU.

"Tahap pertama adalah gladi posko, dilanjutkan latihan parsial. Lalu dilakukan evaluasi dan diujicobakan dalam formasi sebenarnya pada waktu yang telah ditetapkan," katanya.

Menurut skenario acara, ada dua jenis aktivitas yang dilakukan, yaitu demonstrasi statis dan demonstrasi dinamis di udara. Yang terakhir terdiri dari terbang formasi dan terbang aerobatik.

Di darat, seusai parade dan defile upacara oleh 2.500 personel, 467 personel Korps Pasukan Khas TNI-AU dari markasnya di Pangkalan Udara Sulaeman, Kabupaten Bandung, akan terjun statis memakai sembilan C-130 Hercules. Titik pendaratan di area aman landas pacu Halim Perdanakusuma.

Di ASEAN dan Asia, cuma Indonesia yang memiliki pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI-AU, yang dulu bernama Pasukan Gerak Tjepat dan Kopasgat. Angkatan Udara Amerika Serikat memiliki pasukan serupa dalam beberapa satuan, yaitu US Air Force Control Combat Team, US Air Force Pararescue, dan US Air Force Air Tactical Control Party.

Selesai itu, dilanjutkan dengan terjun bebas 66 penerjun Korps Pasukan Khas TNI-AU. Mereka akan melakukan penerjunan formasi, dan beberapa di antara mereka membawa bendera raksasa komando utama di lingkungan TNI-AU. Orang terakhir akan membawa bendera biru raksasa Swa Bhuwana Paksa, lambang TNI-AU.

Unjuk kemampuan anti teror menjadi menu berikut. Kali ini oleh 60 personel pasukan khusus Detasemen B-90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI-AU yang berpangkalan di Rumpin, Tangerang. Mereka menyimulasikan penyelamatan sandera dan pemberantasan teroris dalam skenario tertentu.

Salah satu kemampuan Pasukan Baret Jingga itu adalah SAR Tempur; itu pula yang akan diperagakan mereka oleh 23 personel, yang akan menyelamatkan personel TNI-AU di belakang garis pertempuran dan membawa

 

sumber : Antara 

Iran Mampu Tingkatkan Kehadirannya di Laut Atlantik

Senin, 2012 Maret 05 16:50

 

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Ataollah Salehi menyatakan bahwa Angkatan Laut Republik Islam memiliki kemampuan untuk meningkatkan kehadirannya di Laut Atlantik.

Salehi Senin (5/3) menyatakan bahwa saat ini Angkatan Laut Iran mampu memperpanjang kehadirannya di Lautan Atlantik melebihi Teluk Aden, Laut Mediterania, Kanal Suez, utara Laut India, dan Laut Merah.

Hak ini menunjukkan kemampuan Republik Islam Iran dan tingginya tingkat kesiapan pasukan negara ini, katanya.

Menyinggung manuver maritim Velayat 90, pejabat militer Iran ini mengatakan bahwa manuver militer tersebut merupakan sebuah keberhasilan untuk negara dalam menunjukkan kekuatan dan keamanannya.

Pada 24 Desember 2011 lalu, Angkatan Laut Iran menggelar manuver 10 hari Velayat 90 yang mencakup seluruh area dari timur Selat Hormuz di Teluk Persia hingga Teluk Aden.

Berbagai jenis kapal selam termasuk Tareq dan Ghadir, begitu juga rudal-rudal baru tipe dari darat ke laut dan topedo baru digunakan dalam manuver tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah mencapai berbagai terobosan penting di sektor pertahanan dan bahkan berhasil meraih swasembada dalam pengadaan senjata dan perlengkapan militer canggih.

Meski demikian Republik Islam berulangkali menekankan bahwa kekuatan militernya mengandung pesan persahabatan bagi negara-negara tetangga, mengingat doktrin militer Iran berdasarkan doktrin pertahanan dan tidak mengancam negara lain.

sumber  (IRIB Indonesia)

Astross II Gandakan Kuasa Tempur TD

07 Maret 2012

Pembelian Astross II dari Brazil merupakan sebagian dari rancangan jangka panjang sistem pertahanan Tentera Darat di Malaysia. (photo : Kosmo)

KUALA LUMPUR – Tentera Darat (TD) bakal memiliki satu lagi rejimen sistem pelancar roket berganda (SPRB) jenis Astros II buatan Brazil tidak lama lagi bagi menggandakan kuasa tempur negara.

Sebanyak 18 unit SPRB Astross II akan dibeli bagi melengkapkan kekuatan Briged Artileri Roket yang ketika ini mempunyai dua rejimen roket jenis yang sama dan sebuah rejimen artileri pengesan.

Rejimen baharu SPRB Astross II itu nanti dijangka ditempatkan di Sabah.

Difahamkan, pembelian aset terbaharu itu telah dipersetujui Tentera Darat (TD) menerusi belanjawan pertahanan dalam Rancangan Malaysia Ke-10.

Sumber memberitahu, kontrak perolehan akan dimeterai antara Kementerian Pertahanan dengan pembekalnya pada Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia 2012 di sini pada April ini.

“Pembelian ini adalah sebahagian daripada rancangan jangka panjang TD bagi memperkukuhkan kuasa tempur khasnya, Briged Roket.

“Ia juga merupakan strategi bagi memperkasakan sistem pertahanan darat dengan adanya dua rejimen roket di Semenanjung dan di Sabah atau Sarawak,” ujar sumber tersebut di sini semalam.

(Kosmo)

The Dutch Told to Decide on Leopard Sale by End of March

07 Maret 2012

Dutch's Leopard MBT (photo : Militaryphotos)

Indonesia has given the Netherlands a deadline to decide whether or not to sell its surplus Leopard main battle tanks (MBTs) after which Indonesia will look for other sources, a top defense official said Tuesday.

Defense Deputy Minister Sjafrie Sjamsoeddin said the ministry had given the Dutch until the end of March before deciding to buy the MBTs from other countries.

“We can buy the tanks directly from Germany, although the quantity might be different,” he told reporters at the Defense Ministry after a press conference on the results of a meeting of the Defence Industry Policy Committee (KKIP).

Initially, Indonesia had planned to buy the German-made MBT at a discounted price as the Dutch government was implementing harsh defense budget cutbacks that included disbanding its armored divisions in the wake of the economic downturn in Europe.

The plan was to buy 50 units of the 2A4 and another 50 units of the 2A6 variants of the MBT at a total price of US$280 including the costs to upgrade the A4 variant to the A6 standard.

The Indonesian Army said it needed to modernize its weapons systems with MBTs because it only had light tanks such as the British-made Scorpion and French-made AMX13 which weigh 8 tons and 14 tons respectively.

The Leopard weighs more than 60 tons leading to heavy criticism from lawmakers and NGOs who oppose the buying of the MBT, which is made by German firm Krauss-Maffei Wegmann Maschinenbau (KMW).

Deputy Defence Minister studied the possibility of locally assembling Sherpa tactical vehicle in Indonesia (photo : Bronco1978)

A minority party in the Dutch parliament, the Left Green, has also voiced its concerns at selling the MBTs to Indonesia taking note of what it claims is the possibility of the tanks being used to supress human rights in Indonesia.

Sjafrie has just returned from a tour of several European countries to discuss various aspects of defense cooperation.

In France, Sjafrie studied the possibility of locally assembling Sherpa light tactical, armored vehicles at state-owned arms manufacturer PT Pindad.

(The Jakarta Post)

Kementerian Pertahanan Tak Harus Laporkan Pembelian Alutsista ke Publik

Tak adanya transparansi pembelian alutsista menimbulkan saling tuding antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi 1 DPR dan ICW, soal isu keganjilan pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

Foto: Wikipedia

Pesawat tempur Rusia, Sukhoi Su-30 (foto: dok).

Hampir mustahil pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di berbagai negara dilakukan murni antarpemerintah atau G to G (government to government). Alasan utamanya karena sebagian besar negara tidak lagi menjadi pemilik dari produsen senjata.

Demikian yang diungkapkan pengamat militer dan kebijakan luar negeri dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, kepada VOA, Rabu sore.

Penunjukan pihak ketiga, menurut Andi, adalah langkah wajar, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Rosoboronexport; agen penjualan resmi yang ditunjuk pemerintah Rusia untuk pembelian enam pesawat Sukhoi.

“Tidak ada pemahaman bersama tentang proses pengadaan alutsista, tidak ada transparansi data tentang nilai kontrak, dan tentang komponen-komponen yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga interpretasinya relatif sederhana,” ujar Andi Widjajanto.

Mengenai tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pemerintah yang tidak transparan, Andi mengatakan berdasarkan UU proses pembelian senjata termasuk hal yang dikecualikan.

Andi menambahkan, “Dalam UU Kebebasan Informasi Publik proses pengadaan senjata memang termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan. Kementerian Pertahanan tidak wajib mempublikasikan, bahkan harus menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Wella Sherlita

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan penjelasan mengenai pembelian enam pesawat tempur Sukhoi dari Rusia (7/3).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah telah melakukan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam pesawat Sukhoi. Soal perbedaan harga pesawat yang jauh berbeda, Purnomo mengatakan itu akibat inflasi di Rusia.

“Yang akan kita lakukan adalah membangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi masih kurang 6. Enam itulah yang kita beli. Dulu pembelian pertama tahun 2007, lalu sekarang ada kontrak tahun 2012 tentu harganya berbeda. Beli makanan pun tahun 2007 dan 2012 berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan itu hanya untuk meng-cover inflasi. Jadi tidak ada perbedaan signifikan yang mengesankan mark-up (penggelembungan angka),” jelas Purnomo.

Sedangkan mengenai perbedaan harga kontrak antara Indonesia dengan Vietnam, Purnomo menegaskan itu karena perbedaan kebutuhan dan spesifikasi pesawat.

“Hati-hati kalau melihat nilai kontrak, karena nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin berbeda. Kalau di kita kontraknya selain beli Sukhoi juga beli peralatan lain. Mesin yang kita dapatkan itu tidak enam sesuai jumlah pesawat, tetapi 12. Jadi tolong jangan dibandingkan apple to apple (persis sama) karena yang dibeli Vietnam mungkin lain dengan yang kita beli. Beli mobilpun kadang-kadang peralatannya beda, velg-nya racing yang satu bukan velg racing, jadi harganya beda,” ungkap Purnomo.

Sebelumnya, Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menuding Kementerian Pertahanan lebih memilih menggunakan skema kredit komersial atau kredit ekspor, yang jangka pengembaliannya cepat, dikenakan biaya-biaya bank, dan bunganya lebih tinggi berdasarkan rate pasar. Padahal pemerintah Rusia telah menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian alutsista Indonesia senilai 1 milliar dolar Amerika.

Adnan menilai ada indikasi ketidakwajaran, di mana Indonesia membeli satu Sukhoi dengan harga 83 juta dolar Amerika. Sementara jika dibandingkan dengan harga resmi yang dipublikasikan Rosoboronexport, per Agustus 2011, harga Sukhoi 30 MK sebesar 60-70 juta dolar Amerika per unit.

sumber : Voice Of Amerika

Russian Defense Ministry to Buy 92 Su-34 Fighters

Su-34

© RIA Novosti. Maya Mashatina

15:10 01/03/2012

MOSCOW, March 1 (RIA Novosti, Alexander Stelliferovsky)

The Russian Defense Ministry has signed a deal for 92 Su-34 Fullback fighter-bombers from the Sukhoi aircraft maker, the ministry said on Thursday.

The deal under which the warplanes are to be delivered by 2020 was signed by Defense Minister Anatoly Serdyukov and Sukhoi General Director Igor Ozar.

This is one of the largest warplane contracts under the government arms procurement program and it will help replace all of the Su-24 bombers currently in service with the “4+ generation” aircraft, Serdyukov said.

The Ministry will take delivery of 10 Su-34s in 2012, all of them to be deployed in the Western Military District. Last year six fighter-bombers were delivered to the Air Force. These come under an initial contract for 32 Su-34s.

At present the Air Force has 12 Su-34s.

Factoring in the new contract, the Air Force will have a total of 124 Su-34s. 

The ministry previously said a total of 70 Su-34s will be delivered by 2015.

Commenting on the deal, Douglas Barrie, air warfare specialist at International Institute for Strategic Studies in London, said “the Su-34 - previously known as the Su-27IB - has been long in the gestation.”

“The program began in the 1980s and has suffered as a result of funding problems. It is entering service well over a decade after it was envisaged originally to be replacing the Su-24 Fencer.”

However the Su-34 will - with the appropriate avionic and weapons systems - provide the air force with a capable long range strike platform, with considerably more punch than the Su-24, he said.

“Work is continuing to integrate modern air-to-surface weaponry now in development in Russia on the Su-34, with trials being carried out at the air force test center at Akhtubinsk.”

The news of the contract comes a week after Russia partially resumed flights of Su-24 Fencer tactical bombers after one of them crashed in Russia’s Urals.

All Su-24s were grounded after the crash, in the woods of the Kurgan region during a routine flight on February 13. Both pilots ejected safely. The crash was the third of a Su-24 in Russia over the last four months. The two previous crashes occurred in October and December 2011.

It has been in service with the Russian Air Force since the mid-1970s. However, in recent years Russia has gradually been phasing out the planes, which have a patchy safety record.

The Defense Ministry earlier said the Air Force will procure over 1,500 new aircraft by 2020.

Russia started the full-scale production of Su-34s in 2008 at a Novosibirsk-based aircraft-manufacturing plant, a subsidiary of the Sukhoi Aircraft Holding.

Designed by Sukhoi, the $36-million Su-34 fighter-bomber is a two-seat strike aircraft fitted with twin AL-31MF afterburner turbojet engines.

It is designed to deliver high-precision strikes on heavily-defended targets under any weather conditions, day or night, and is equipped with a 30-mm GSh-301 cannon, up to 12 Alamo or Archer AAMs, ASMs, and bombs.

sumber : RIA NOVOSTI