TNI AL Kerahkan Alutsista dan Prajurit Tangani Bencana Alam di Wasior, Mentawai dan Merapi

 

Sejumlah personil Korps Marinir TNI AL menaikan dan menyusun bahan bantuan dan logistik ke kapal bermotor untuk didistribusikan kepada korban gempa dan tsunami di PelabuhanLaut Sikakap,Mentawai, Rabu (3/11). Pendistribusian bantuan lewat laut kembali dilakukan setelah sebelumnya dihentikan akibat cuaca buruk yang melanda perairan laut Mentawai, pascabencana yang menewaskan 427 orang dan 75 orang hilang. (Foto: ANTARA/Hendra Agusta/Koz/hp/10)

3 November 2010 -- Sebanyak 11 kapal perang dan satu pesawat udara TNI AL jenis Cassa serta sedikitnya 2.145 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menangani berbagai bencana yang menimpa tanah air, baik banjir bandang di Distrik Wasior, Teluk Wondana, Provinsi di Papua Barat, meletusnya Gunung Merapi, Sleman di Jawa Tengah serta musibah Tsunami di bagian Barat Kepulauan Mentawai, Sumatera.

Pada penanganan bencana banjir bandang di Wasior, 5 kapal perang dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), masing-masing KRI Hasanuddin-366, KRI Fatahillah-361, KRI Kalakay-818, KRI dr. Soeharso-990, dan KRI Ahmad Yani-351, dikerahkan untuk mengangkut barang bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, peralatan laboratorium, kendaraan, serta personel. Bahkan KRI Hasanuddin-366 digunakan sebagai sarana tranportasi laut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan untuk melaksanakan peninjauannya menuju Wasior.

Untuk membantu pemulihan bencana di Distrik Wasior, TNI AL bahkan telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana (Satgas PRPB) yang dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Benny Sukandari sebagai Komandan Satgas. Dengan menggunakan Kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso-990 yang dilengkapi 73 orang tim medis yang terdiri dari para dokter umum, dokter spesialis berikut paramedis, satgas saat ini telah berada di Wasior bersama 400 prajurit Korps Marinir yang juga diterjunkan untuk melaksanakan bhakti sosial kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka menangani korban banjir bandang masyarakat Wasior yang luka-luka.

400 prajurit yang diberangkatkan ke Wasior, Papua Barat ini berasal dari Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir, Brigif-1 Marinir, Resimen Kavaleri-1 Marinir dan Batalyon Taifib-1 Marinir. (Foto: Kuwadi/Dispen Marinir)

Selanjutnya untuk menangani musibah tsunami di Kepulauan Mentawai, 5 (lima) unsur kapal perang dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat yakni KRI Imam Bonjol-383, KRI Teluk Gilimanuk-531, KRI Teluk Peleng-535, KRI Teluk Sabang-544, dan KTI Teluk Cirebon-543, dan sebuah unsur dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) yaitu KRI Teluk Manado-537 dikerahkan untuk mengangkut berbagai jenis bahan makanan, obat-obatan, selimut, tenda, pakaian, kendaraan truk, ambulan dan personel dalam rangka melaksanakan operasi tanggap darurat membantu meringankan derita warga Kepulauan Mentawai. Sedangkan pesawat Cassa TNI AL dari Satuan Udara Armada RI Kawasan Barat diperbantukan untuk melaksanakan dropping bahan makan dari udara ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau transportasi lainnya.

Selain kedua lokasi musibah di atas, prajurit TNI AL juga diterjunkan untuk membantu operasi tanggap darurat musibah meletusnya Gunung Merapi di Sleman, Provinsi Jawa Tengah. Sekitar 160 prajurit TNI AL dari Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Yogyakarta dikerahkan menangani warga yang tetimpa musibah tersebut.

Menurut Kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal), dikerahkannya Alutsista termasuk pengerahan prajurit TNI AL sebagai Satgas penanggulangan bencana di tanah air, merupakan perwujudan dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Satgas ini dibentuk guna membantu misi kemanusiaan bagi korban gempa dan tsunami, kata Kadispenal.

Para personel TNI AL ini, lanjut Kadispenal, selain mengoperasikan rumah sakit terapung pada KRI dr. Soeharso-990 atau mendirikan rumah sakit lapangan di tempat-tempat pengungsian, juga melaksanakan SAR untuk mencari warga yang hilang maupun tewas, serta mendistribusikan bahan bantuan.

Dispenal

Potensi Pertahanan Indonesia Sangat Besar

JAKARTA (Suara Karya): Kandungan cadangan perang yang dimiliki Indonesia ternyata sangat besar dan strategis. Selain sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki ketersediaan sumber daya laut yang 70 persen lebih besar dari daratan.

Demikian dikatakan pengamat maritim Laksamana Muda (Purn) Robert Mangindaan, pengamat maritim dari Universitas Indonesia (UI) Edy Prastyanto dalam seminar akhir Perwira Siswa Dikreg Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-48 di Seskoal, Jakarta, Selasa (2/11).

Robert mengatakan, potensi ketangguhan perang dan pertahanan negara Indonesia patut disadari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Bukan mustahil, potensi yang ada sekarang menjadi kekuatan besar untuk menggentarkan kekuatan perang negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.

"Dari pendekatan ketahanan nasional, ada aspek statis yang perlu diperhitungkan. Sayangnya, aspek statis itu belum disadari oleh kita semua," ujarnya.

Potensi yang mampu membangkitkan kekuatan pertahanan dan angkatan perang Indonesia, adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa, bisa diandalkan untuk melaksanakan perang besar dan sangat mengerikan.

"Apabila setengah persen dari jumlah tersebut disiapkan sebagai kombatan, Indonesia patut diperhitungkan sebagai kekuatan perang yang sangat mengerikan," ujar Robert.

Potensi lainnya, katanya, adalah ketersediaan kekayaan laut Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pertahanan negara yang kuat dan tangguh.

Menurut Robert, kerugian yang dialami Indonesia dalam setiap tahunnya itu seharusnya bisa untuk membeli kapal perang besar dan canggih seharga 300 juta dolar AS per unit maupun membeli ratusan peluru kendali senilai 12 - 15 juta dolar AS per unit.

"Potensi ini tidak terjaga dan tidak disadari karena leading sector untuk eksploitasi kekayaan di laut hanya fokus pada pengembangan budi daya. Tentunya kebijakan ini juga berakibat pada armada perikanan nasional yang tidak mendapatkan atensi sewajarnya," kata dia.

Potensi ketiga yang sangat menguntungkan adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki laut terluas di dunia. "Potensi geografik merupakan elemen utama untuk membangun negara maritim yang kuat dan tentunya berbeda dengan negara yang berada di tengah benua," ujar Robert.

Sumber: SUARA KARYA

Pesawat Tempur: Membangun Semangat Nasionalisme, Mengatasi Ketergantungan

Deru pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara terjadi pada Hari Ulang Tahun TNI Tahun 2010 membuat kita semangat. Semangat dalam arti menimbulkan keinginan yang menggebu dan membara dalam hati untuk suatu saat ke depan wilayah dirgantara Indonesia dipenuhi oleh pesawat-pesawat tempur.

Memang benar sebuah negara memerlukan pesawat tempur untuk mempertahankan kedaulatan. Tidak dipungkiri bahwa pesawat tempur juga bukan alat untuk dapat menguasai wilayah (pendudukan). Pesawat Tempur adalah alutsista untuk menembak jatuh pesawat-pesawat lawan dan juga menghancurkan atau melemahkan kekuatan lawan (Center of gravity) sehingga pasukan sendiri dapat dengan leluasa melakukan manuver-manuver baik di darat maupun di laut tanpa mendapat gangguan dari kekuatan lawan dari udara (keunggulan udara). Oleh karenanya negara memerlukan kekuatan udara (air power) yang kuat baik dari segi jumlah dan kemampuannya.

Mahal dan Ketergantungan

pesawat B-737 800 TNI

Pesawat Tempur dalam perkembangannya sangat pesat sehingga makin lama teknologi sangat sulit dikejar. Kemajuan teknologi ini berakibat kepada mahalnya sebuah pesawat tempur. Sebagai pembanding sebuah pesawat B-737 800 series seharga 45 juta USD. Sedangkan sebuah pesawat tempur generasi ke IV berkisar antara USD 50 juta sampai dengan USD 75 juta. Oleh karena itu negara harus menyediakan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita tahu bahwa negara kita sedang memfokuskan kepada kekuatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan faktor keamanan dan pertahanan Negara, sehingga kebutuhan pesawat tempur tidak dapat dipenuhi secara ideal.

Selain mahal harganya, hanya negara-negara maju dan menguasai teknologi yang mampu membuatnya, sehingga negara-negara pengguna sangat tergantung kepada negara-negara pembuat. Pesawat Tempur kadangkala digunakan oleh suatu Negara pembuat untuk mengendalikan negara lain sesuai dengan kepentingan politiknya. Oleh karenanya negara-negara pengguna tidak leluasa lagi untuk menggunakan alutsista tersebut untuk kepentingan pertahanan negaranya.

Semangat Nasionalisme

Kita memang patut berbangga sebagai anak bangsa melihat modernisasi alutsista TNI, termasuk didalamnya kebanggaan terhadap pesawat tempur yang memiliki kemampuan dan teknologi mutakhir yang memperkuat TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia serta menjaga martabat bangsa di kawasan. Namun demikian, hendaklah disadari bahwa kebanggaan ini tidaklah menjadi kebanggaan selamanya yang hanya dapat menggunakan alutsista kita dari hasil produksi negara lain. Bangsa kita bertekad dan memang tidak ingin bergantung dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan alutsista, dimana sering membawa implikasi kepentingan negara pembuat dalam penggunaannya, seperti pengalaman yang lalu bila terjadi embargo akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan strategis pertahanan bangsa dan negara.

Disisi lain, penggunaan produk dalam negeri (local content) akan dapat mendukung tercapainya kemandirian bangsa Indonesia dalam hal pengadaan alutsista dimasa mendatang. Kita harus mampu secara mandiri ataupun kerja sama dengan negara lain untuk membuat pesawat tempur canggih yang mampu memenuhi kebutuhan secara optimal untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Untuk jangka panjang, memproduksi alutsista buatan negeri sendiri memberikan nilai yang tinggi bagi penanaman jiwa nasionalisme dan kebanggaan anak bangsa yang mencintai Tanah Air. Mereka yang diwariskan dengan industri pertahanan yang handal akan merasa bangga bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi pesawat tempur yang mutakhir, kapal perang, kapal selam, tank, rudal dan arsenal lainnya. Kondisi ini akan memberikan semangat bertanah air yang tinggi dan menumbuhkan fighting spirit anak bangsa dalam membela tanah airnya, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan sebagai daya tangkal yang tinggi bagi negara lain.

Mengenai efek penggentar (deterrent effect), ini adalah konsep ab-strak yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh teknologi yang tinggi. Suatu negara apabila memiliki kekuatan militer yang tidak bisa diketahui oleh negara lain, maka itu sudah cukup untuk menjadi efek penggentar, meskipun skalanya tentu akan berbeda-beda.

Apalagi kalau diketahui bahwa teknologi yang dipakai oleh negara itu sangat genuine, tidak bisa ditembus dan tidak bisa ditandingi. Semua negara produsen alusista selalu menyimpan suatu teknologi yang hanya dikuasai oleh negaranya sendiri dan tidak dijual ke negara lain. Hal ini salah satunya untuk antisipasi supaya dalam gelar kekuatan total, alutsista tersebut tidak bisa ditangkal oleh negara manapun.

Membangun industri pertahanan nasional sejatinya adalah menjaga supaya industri nasional tetap bekerja secara progresif. Di satu sisi, dapat memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Di sisi lain, dapat menjalankan roda perekonomian dengan efek bola salju yang mampu menghidupkan industri-industri lain dalam rantai produksinya, ataupun melahirkan industri-industri baru yang beragam. Secara makro, hal ini juga akan mendorong kemajuan teknologi yang lebih tinggi lagi, dan pada gilirannya akan menghasilkan efisiensi dan meningkatkan competitive advantage negara.

Keberhasilan untuk Bersama

Alutsista Buatan Dalam Negeri

Dan inilah sebenarnya harapan dan kebanggaan kita terhadap kemandirian industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan alutsista demi menjaga kedaulatan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Bahwa Indonesia adalah negara besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya dan kemampuan yang kita miliki asalkan bersatu bisa mewujudkan kemampuan bangsa dalam mewujudkan impian untuk memiliki pesawat tempur canggih produksi anak negeri.

Saat ini bangsa Indonesia telah mampu membuat pesawat angkut ringan, dan tidak mustahil kedepan kita juga akan meningkatkan kemampuan untuk memproduksi pesawat tempur yang berteknologi tinggi. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk membangun industri pertahanan dalam negeri melalui pemberdayaan BUMN Industri Pertahanan dan industri swasta lainnya untuk menghasilkan alutsista produksi dalam negeri termasuk kerjasama dengan negara sahabat yang mempunyai semangat yang sama dan mau bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan impian dan keinginan membuat pesawat tempur produksi dalam negeri, sehingga kedepan kita berkemampuan untuk memenuhi pesawat tempur.

Sejalan dengan itu semua, pada tanggal 7 Oktober 2010 adalah sidang pertama KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) yang akan menentukan kearah mana Industri Pertahanan Indonesia akan dibangun. KKIP ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 42 Tahun 2010. KKIP ini sangat diharapkan untuk mampu mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional di bidang industri pertahanan. Selain itu untuk mendorong industri nasional yang berpotensi menjadi lebih professional, innovative, effective dan efficient serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan alutsista dan nonalutsista, satu perangkat pengelolaan industri pertahanan dalam bentuk regulasi berupa peraturan perundang-undangan tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam kerangka itulah kepada ahli-ahli rancang bangun pesawat bangsa Indonesia dimanapun saat ini berada untuk bersinergi bersama mewujudkan impian Bangsa Indonesia membangun kekuatan dalam memproduksi pesawat tempur sendiri.

Sumber: SUARA KARYA

Enam Helikopter Dikerahkan Salurkan Bantuan ke Mentawai

Padang (ANTARA News) - Sebanyak enam unit helikopter dikerahkan untuk menyalurkan bantuan bagi korban tsunami yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat.

"Enam helikopter yang dikerahkan tersebut empat unit dari PMI, dan satu unit milik TNI, serta satu unit dari PT Newmont," kata Kabid Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ade Edwar, di Padang, Selasa.

Menurutnya, helikopter tersebut membawa barang batuan yang berasal dari para donatur yang dikumpulkan Posko Bantuan Gempa dan Tsunami BPBD Sumbar.

"Helikopter tersebut berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Ketaping menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai," katanya.

Dia menambahkan, helikopter tersebut berangkat setiap harinya untuk membawa barang batuan gempa dan tsunami ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Di samping membawa bantuan, helikopter juga membawa korban tsunami yang akan dirawat ke Rumah Sakit M Jamil Padang," katanya.

Dia mengatakan, helikopter ini mendistribusikan bantuan bagi warga yang berada di tempat pengungsian yang sulit ditembus para relawan.

"Helikopter tersebut sangat efisien mendistribusikan bantuan yang sulit ditembus para relawan," katanya.

Menurutnya, selain dari helikopter, distrisbusi bantuan juga dilakukan dengan kapal yang diberangkat dari Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang.

"Kapal juga dapat membawa bantuan, para relawan, serta tim medis untuk membantu pengobatan warga yang berada di tempat pengungsian," katanya.

Dia menambahkan, walaupun cuacua buruk yang diprediksi BMKG, pihaknya tetap mendistribusikan bantuan bagi warga yang berada di tempat pengusian.

"Tidak ada bantuan yang menumpuk di Posko Bantuan Gempa BPBD Sumbar, pendistribusian dilakukan dengan helikopter dan kapal," katanya.

BMKG memprakirakan cuaca buruk di perairan Mentawai, sehingga tiga hari ke depan pendistribusian bantuan yang dilakukan melalui kapal laut cukup berbahaya bagi keselamatan para relawan yang mengantarkan bantuan.

Prakiraan BMKG itu menyebutkan, akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan gelombang laut mencapai empat hingga lima meter.

Kondisi cuaca buruk itu membahayakan bagi pelayaran ke Pulau Pagai terutama dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat pascagempa dan tsunami.(*)
(ANT-031/A035/R009)

 

ANTARA

Bolivia-Iran Kerjasama Alutsista

0diggsdigg

La Paz - Iran sedang melangkah menjadi produsen teknologi dirgantara, hal tersebut terbukti ketika Bolivia menyatakan ketertarikan mereka untuk membeli sejumlah helikopter dan pesawat buatan Iran untuk latihan militer dan transportasi.

Menteri Keuangan Luis Arce mengatakan bahwa Bolivia akan melakukan pembelian terhadap helikopter dengan empat kursi, pesawat Fajr-3 dan S-68 pesawat transportasi dengan 52 sampai dengan 140 kursi penumpang. Namun tidak disebutkan berapa banyak dari masing-masing unit tersebut akan dibeli.

Arce mengatakan bahwa Presiden Evo Morales dan Mahmoud Ahmadinejad telah menandatangani kesepakatan letter of intent terhadap sejumlah pesawat tersebut ketika Morales berkunjung ke Teheran pekan lalu.

Bolivia juga akan bekerjasama dengan Iran untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dan membentuk bank pembangunan bersama.

Seperti sekutunya Presiden Venezuela Hugo Chavez, Morales telah meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan Teheran, meningkatkan kekhawatiran di Washington.

Sumber: WARTA NEWS

Mematangkan Perencanaan Menuju Pertahanan yang Tangguh dan Pro-Kesejahteraan

0diggsdigg

Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmen) Nomor: Kep/268/M/ XII/2009, visi-misi Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Renhan Kemhan) adalah, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan negara diperlukan anggaran yang memenuhi unsur-unsur pertahanan negara. Dalam hal ini dirumuskan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Renhan Kemhan dengan tugas yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan (Permen Nomor: Per/01/ M/VIII/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemhan).

Menurut Dirjen Renhan Kemhan Marsda BS Silaen SIP, di Jakarta, kemarin, berdasarkan data Juli 2010, untuk mendukung pelaksanaan program pertahanan negara tersebut, diperlukan dukungan anggaran yang disediakan pemerintah dari APBN 2010 sebesar Rp 42,31 triliun. Di mana, alokasinya berasal dari Mabes TNI 10,47 %, TNI AD 44,33 %, TNI AL 15,06 %, TNI AU 10,78 %, dan Kemhan 19,36 %.

Alutsista

Kemudian, tutur dia, persentase rencana penggunaan anggaran untuk program perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI adalah, Mabes TNI 4,95 %, TNI AD 4,01 %, TNI AL 20,87 %, dan TNI AU 31,21 %.

Dirjen Silaen menyebutkan, kebutuhan alutsista TNI dalam kurun waktu lima tahun ke depan, telah tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014. Tepatnya, pada rincian kebutuhan minimun essential forces (MEF). "Perkiraan anggaran alutsista 2010-2014 sebesar Rp 149,78 triliun, terdiri atas pengadaan alutsista Rp 87,32 triliun, dan perawatan (pemeliharaan) alutsista Rp 62,46 triliun. Dengan perincian tahun 2010, dialokasikan Rp 23,10 triliun, tahun 2011 Rp 32,29 triliun, tahun 2012 Rp 29,66 triliun, tahun 2013 Rp 32,58 triliun, dan 2014 Rp 32,15 triliun," ujar putra Tapanuli Utara, kelahiran 21 Maret 1954 ini.

Lulusan Akabri Udara 1976 menjelaskan, mekanisme pengadaan dan tender alutsista TNI telah diatur melalui Permenhan Nomor: PER/06/M/VII/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Militer di Lingkungan Kemhan dan TNI. Sedangkan untuk tata cara pengadaan barang/jasa militer dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor (KE), telah diatur dalam Permenhan Nomor: PER/07/M/ VII/2006.

Secara keseluruhan, ucap Marsda BS Silaen, mekanisme pendanaan pengadaan alutsista TNI, dilakukan melalui APBN. "Untuk mekanisme di luar APBN, belum diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," kata suami Ir Dermawan Siagian, serta ayah dari Dr Endang Septyana, Ir Tommy Adelbert, dan Christian Bobby S ini.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, menurut Dirjen Silaen, diperlukan pengadaan barang/jasa melalui fasilitas kredit ekspor. "Alokasi Renstra 2010-2014 sebesar 10,34 miliar dolar AS. Rinciannya, Mabes TNI 8,41 %, TNI 17,81 %, TNI AL 34,86 %, dan TNI AU 38,92 %," ujarnya. Dia memaparkan, rencana alokasi fasilitas kredit ekspor Tahun Anggaran 2010 sebesar 2,27 miliar dolar AS. Ini terdiri atas, Mabes TNI 23,81 %, TNI AD 14,62 %, TNI AL 24,28 %, dan TNI AU 37,29 %.

Kesejahteraan Prajurit

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur AAU (2008) ini, mengatakan, masalah kesejahteraan prajurit juga sangat terkait dengan anggaran yang diterima Kemhan dan TNI. "Ini dalam upaya peningkatan profesionalisme, kesiapan satuan, dan kesejahteraan prajurit. Dalam hal ini, ada tiga hal yang disiapkan Kemhan," katanya.

Pertama, tutur Dirjen Renhan, anggaran pada intinya untuk mendukung profesionalisme prajurit yang sudah dibangun. "Sementara, yang diterima Kemhan dan TNI masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, perlu skala prioritas serta optimalisasi dan efisiensi terhadap dukungan sesuai DIPA yang diterima Kemhan dan TNI," ucapnya.

Kedua, jelas dia, orientasi anggaran diarahkan pada kebutuhan utama sesuai alokasi yang ditetapkan, termasuk menyangkut kesejahteraan prajurit. Melalui Perpres Nomor 49/ 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas di Daerah Terluar dan Wilayah Perbatasan, Kemhan menerbitkan Permenhan Nomor 10/2010.

Ketiga, tutur Dirjen Silaen, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk menuju sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan. Kemudian, diimplementasikan untuk mendorong kesejahteraan prajurit, pertumbuhan ekonomi nasional, melalui dukungan secara nyata pada upaya eksploitasi sumber daya alam migas, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam kerangka itu, menurut Marsda Silaen, Kemhan sedang mengoptimalisasi manajemen pertahanan melalui pengawakan organisasi yang mempunyai kriteria, integritas, dan kredibilitas, untuk mendukung produktivitas pertahanan negara, sekaligus kesejahteraan.

Pada Rapat Pimpinan Kemhan 2010, tutur Marsda Silaen, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan program dan anggaran, Kemhan telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan yang diarahkan untuk Menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro-Kesejahteraan.

"Maka, dalam merealisasikan konsep tersebut, proses manajemen perencanaan pertahanan negara harus menggunakan asas partisipatif, teknokratik, bottom up dan top down, serta berkomitmen mematuhi pola satu pintu (one gate policy).

Menurut Dirjen Renhan, melalui Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kemhan telah mengajukan surat kepada Menkeu tentang tunjangan kinerja bagi PNS dan TNI di lingkungan Kemhan.

Namun, tutur BS Silaen, sampai tanggal 25 Agustus 2010, hasil koordinasi staf Ditjen Renhan Kemhan dengan Asisten Deputi bidang PRDG dan Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB, pada tahap ini masih menunggu surat balasan dari Menkeu.

Sumber: SUARA KARYA

PENANGANAN BENCANA TNI Mobilisasi Seluruh Kekuatan

0diggsdigg

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, TNI telah sangat intensif menanggulangi dan mengevakuasi korban bencana alam di Kepulauan Mentawai, Sumbar; maupun korban letusan Gunung Merapi, Yogyakarta. Hampir seluruh kekuatan TNI, katanya, dimobilisasi untuk membantu korban.

"Panglima TNI telah memerintahkan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) agar aktif membantu para korban bencana," ujar Purnomo kepada Suara Karya di Padang, Sumbar, Sabtu (30/10).

Menhan menjelaskan, tiga matra TNI telah mengirimkan armada masing-masing untuk mengangkut logistik ke lokasi bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta ini. "Untuk membantu korban bencana di Mentawai, misalnya, TNI mengerahkan sekitar satuan setingkat batalyon plus alutsista darat, seperti TNI-AD mengerahkan helikopter, TNI-AL mengerahkan kapal LST dan KRI, serta TNI-AU mengerahkan pesawat Hercules dan Casa yang dipimpin langsung panglima kodam," ujar Purnomo.

Menhan menambahkan, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI bertugas melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) dan operasi militer perang (OMP). "Dalam mempertahankan negara, TNI turut serta dalam penanggulangan korban bencana alam. TNI ikut membantu pencarian dan memberikan pertolongan dalam kecelakaan transportasi," ujarnya.

Purnomo menegaskan, TNI siap melaksanakan tugas pokok sesuai UU tentang TNI, antara lain penanggulangan bencana alam. "Didukung aset yang dimiliki, TNI siap melaksanakan tugas nonperang," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi mengatakan, keberadaan TNI sangat strategis untuk mengatasi dan menanggulangi korban bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta.

Karena itu, Adhie menilai, pemerintah pusat maupun pemda tidak perlu sungkan meminta bantuan TNI. "Tiap bencana pasti melahirkan kepanikan, ketidakpastian, dan kebingungan bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam. Kepanikan dan kebingungan itu harus dibawa ke arah keteraturan. Dalam hal ini, peran TNI sangat penting," ujarnya.

Adhie menambahkan, TNI sangat dibutuhkan untuk menanggulangi korban bencana alam. TNI punya doktrin kedisiplinan sehingga dapat diandalkan untuk memobilisasi penanggulangan korban.

"TNI menjalankan operation other than war. Di China kita saksikan tentara berbaju loreng berbaris rapi di tengah banjir menolong orang tua, anak-anak, dan wanita menyeberang," ujar Adhie.

Penanggulangan korban bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta, menurut Adhie, belum efektif dan kurang terkoordinasi.

"Kelemahan utama penanganan dampak bencana tsunami dan letusan Merapi yang dirasakan rakyat adalah lambannya mobilisasi peralatan utama penanggulangan bencana," katanya.

Adhie mencontohkan, mobilisasi dapur umum untuk penyediaan makanan dan minuman bagi pengungsi terkesan lamban dilakukan. "Juga terkesan semrawut dalam hal evakuasi orang tua, anak-anak, dan wanita. Tidak tersedia kendaraan evakuasi. Di lokasi pengungsi bencana juga tidak tersedia air minum yang memadai. Penanganan harta benda pengungsi, seperti sapi dan barang berharga lain, tidak ada pihak yang mengaturnya. Penanganan korban di rumah sakit dan penyaluran bantuan masyarakat semuanya terkesan tanpa terorganisasi," ujarnya.

Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kembali mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas Gunung Merapi masih cukup berbahaya. Masyarakat diminta tetap berada di luar radius 10 kilometer dari puncak Merapi.

"Energi yang tersimpan di Gunung Merapi sekarang ini tiga kali lipat lebih besar dibanding energi letusan pada tahun 1997, 2001, dan 2006. Jadi, masyarakat harus tetap waspada dan menjauhi daerah berbahaya yang telah ditetapkan," kata Kepala PVMBG Surono di Yogyakarta, Minggu (31/10).

Sementara itu, Minggu kemarin, Merapi kembali mengeluarkan sedikitnya lima kali letusan -- tiga kali di antaranya menyemburkan awan panas. Semalam, aktivitas Merapi bahkan makin meningkat. Awan panas dan hujan debu yang disemburkannya mengakibatkan Bandara Adi Sumarmo, Solo, pun ditutup selama satu jam akibat terganggu hujan debu dari Merapi. Bandara itu ditutup mulai pukul 19.00 WIB karena gangguan hujan debu. Informasi ini diumumkan petugas PT Angkasa Pura melalui pengeras suara di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Minggu.

Korban tewas terkait letusan Gunung Merapi sendiri terus bertambah. Sabtu lalu, dua orang dilaporkan menyusul menjadi korban tewas. Ipoen, balita berusia 2 tahun dari Trihanggo, Sleman, meninggal dengan bibir berwarna biru. Menurut dokter yang memeriksanya, Ipoen diduga terlalu banyak menghisap debu dan abu vulkanik.

Korban tewas lain adalah Ny Sugiyem (70) dari Candi Binangun, Pakem, Sleman. Wanita ini cedera berat di bagian kepala akibat kecelakaan lalu lintas saat mengungsi.

Data korban tewas terkait letusan Gunung Merapi hingga Minggu kemarin tercatat 37 orang. Sementara korban tewas akibat gelombang tsunami di Mentawai 449 orang plus 96 orang hilang.

"Sebelumnya, korban tewas berhasil ditemukan 413 orang, namun Minggu (31/10) sekitar pukul 12.25 WIB bertambah menjadi 449 orang," kata Kabid Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Ade Edwar, di Padang, Minggu. Sedangkan warga yang belum ditemukan Tim SAR akibat gempa dan tsunami ini berjumlah 96 orang.

Cuaca di sekitar Mentawai sendiri tidak bersahabat. Sabtu lalu, kapal milik PLN terbalik akibat dihantam gelombang besar di perairan pantai Mentawai ketika dalam perjalanan membawa barang dari posko bantuan bagi korban tsunami di Desa Saumanganyak.

Menurut Humas PLN Sumbar, Edison, kapal itu berangkat dari Pelabuhan Sikakap membawa genset serta peralatan lain. "Satu kapal berisi 15 orang penumpang, sedangkan kapal yang lain berisi penumpang lima orang," katanya.

Minggu kemarin, helikopter yang membawa Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla dan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najjamudin tidak bisa kembali ke Bandara Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, karena cuaca buruk.

Sumber: SUARA KARYA