Pages

Wednesday, July 17, 2013

Dilema belanja senjata: baru, bekas atau rekondisi?


Menhan Purnomo Yusgiantoro
Menhan berpendapat tak ada salahnya membeli alutsista bekas pakai.
Di tengah semangat pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, rencana mendatangkan senjata bekas pakai dari luar negeri kembali memantik debat.
Dalam rancangan Kementrian Pertahanan hingga 2014, mulanya akan datang enam pesawat jet F16 asal AS. Tetapi saat negosiasi berjalan, rencana berubah.
"(Anggaran) yang tadinya kita pakai untuk membeli enam pesawat F16, sekarang kita pakai meng-upgrade yang 24, ini belum tapi sekarang kita di-offer 10 lagi ," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Pilihan mendatangkan pesawat bekas pakai menurut Menhan tak berisiko sebesar klaim pengkritik kebijakan ini.
"Kalau pesawat itu dia tidak brand new pun kalau dia sudah di-upgrade engine-nya ya bagus, avionic dan airframe bagus, itu sudah cukup," tegas Purnomo.
Bagaimanapun para pengkritik beralasan rekondisi belum tentu mengatrol kemampuan pesawat seperti kualitas baru.
Selain itu usia pesawat bekas pakai yang sudah uzur justru merugikan TNI karena ongkos pemeliharaan yang lebih besar.
"Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak."
Djoko Susilo
"Pemeliharaan dan rekondisinya kan besar juga biayanya. Bukan canggih dipakai, nanti malah membebani," kata TB Hasanuddin, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.
Hasanuddin mencontohkan dalam kasus rencana pembelian pesawat F16 itu, anggaran justru melampaui pagu karena tiba-tiba banting setir pada pesawat bekas.
"Anggarannya untuk 6 pesawat kan US$600 juta, sekarang rekondisi untuk 24 pesawat malah jadi $700 juta," kritik Hasanuddin.
Tetapi saat diwawancarai BBC Indonesia, juru bicara Kementrian Pertahanan Klik menyatakan biaya upgrade hanya mencapai US$460 juta.

Pilihan hibah

TNI sendiri juga beberapa kali dikabarkan menolak keputusan membeli alat perang bekas pakai negara lain.
"Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak," kata Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR yang kini menjadi Duta Besar untuk Swiss.
Marsekal Putu Dunia
Menurut KASAU Marsekal Putu Dunia pesawat yang tak sejenis akan membebani.
Saat duduk di parlemen antara 2004-2009, Djoko mengatakan praktik beli alutsista bekas pakai juga terjadi beberapa kali dengan alasan mengirit anggaran.
Tahun 2008 menurut Djoko ada tawaran menggiurkan dari Jerman Timur: pesawat heli BO-108 hanya dilego dengan harga US$70 ribu.
"Usut punya usut ternyata umurnya sudah 25 tahunan dengan ongkos rekondisinya sampai US$2 juta," kata Djoko sambil tertawa.
Tahun ini tawaran satu skuadron pesawat murah bekas pakai asal Korea Selatan, jenis F5, juga ditolak TNI AU.
Meski juga memiliki F5 sejenis, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Putu Dunia, mengatakan variannya tak seragam dengan versi Korea.
"Sebagusnya kita tidak terima, tapi terserah. Karena berbeda dengan pesawat (F5) yang kita miliki, kita sudah modifikasi banyak. Dia masih yang lama," tegas Putu.
"Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia."
Marsekal Purn Imam Syufaat
Putu mengatakan penolakan bukan karena skema pembeliannya, hibah atau bukan, tetapi perbedaan tipe pesawat dianggap akan memboroskan anggaran.
Meski demikian dengan alasan keterbatasan anggaran, skema hibah nampaknya masih akan jadi pilihan penting TNI.
Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pesawat uzur

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.
"Tadinya kita cukup punya CN295, yang bekerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.
Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sudah sangat memprihatinkan saat ini.
Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Anggaran pertahanan Indonesia

  • 2007 29,5 triliun
  • 2008 36,3 triliun
  • 2009 33,6 triliun
  • 2010 40,7 triliun
  • 2011 47,5 triliun
  • 2012 64,4 triliun
  • 2013 78,3 triliun
Sumber: Kementrian Pertahanan
Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.
"Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.
Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.
Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.
Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.
"Tadinya kita cukup punya CN295, yang kita kerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.
Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sangat memprihatinkan saat ini karena minim dan uzur.
Beberapa kali Klik kecelakaan pesawat milik TNI disebut-sebut akibat peralatan yang sudah terlalu tua.
Fokker jatuh
Pesawat Fokker milik TNI-AU jatuh di dekat Lanud Halim PK, Juni 2012.
Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.
Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.
"Seperti Hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.
Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Peluang makelar

Yang juga kerap dipersoalkan dalam belanja alutsista bekas pakai menurut Djoko Susilo adalah lebih terbukanya peluang ketidakberesan.
"Transaksi senjata baru yang dalam kontrak disebut brand new saja dulu kita sering diakali, apalagi bekas. Lebih sulit mengeceknya, kelaikan dan kualitasnya," kata mantan pengurus PAN ini.
Senjata-senjata ini ditawarkan agen, atau lebih sering disebut makelar senjata swasta, yang menurut Djoko bukan berasal dari internal TNI maupun Kementrian, tetapi punya hubungan dekat dengan dua lembaga itu.
"Misalnya mungkin saudaranya Menteri atau Dirjen atau kalangan politik gitu lah."
Presiden Yudhoyono
Presiden Yudhoyono dua kali menyebut soal kongkalikong belanja senjata.
Praktek para makelar ini menurut Djoko beberapa kali terjadi sampai dengan tahun 2008.
DPR juga sempat dituding jadi sarang calo alutsista di tengah pembahasan anggaran pertahanan tahun 2007, karena masuknya beberapa item senjata yang sebelumnya tak direncanakan.
Komisi I DPR waktu itu menuding Menhan Juwono Sudarsono menebar fitnah tanpa bukti.
Adalah Juwono juga yang kemudian menetapkan pakta integritas dan menyusun Buku Putih Pertahanan 2008, sebagai acuan pengadaan alutsista hingga 2024 agar tidak muncul pembelian senjata di luar rencana.
"Saya kira Dephan sudah jauh lebih baik setelah itu," kata Djoko yang sempat menyebut Juwono 'kurang ajar' akibat kontroversi itu.
Tetapi boleh jadi sepak terjang makelar senjata belum benar-benar berakhir.
Saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan Februari lalu, Presiden Yudhoyono tiba-tiba menyebut soal kebiasaan penggelembungan anggaran dan 'kongkalikong' pengadaan alutsista.
Tiga bulan kemudian -saat menerima KASAD baru pengganti Jendral Pramono Edhie Wibowo, Presiden berpesan agar Jendral Moeldoko membereskan urusan kongkalikong itu.
"Langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehinggga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang tepat," kata Pramono menirukan pesan SBY.
sumber : BBC

Monday, July 1, 2013

Kevin Rudd Set to Give C-130H and Boats to Indonesia




RAAF C-130H Hercules (photo : Jubes474)

Kevin Rudd set to give planes and boats to Indonesia in visit this week

Kevin Rudd will take a kitbag of goodies to Indonesia this week as he seeks more help from that county to curb the boat flow.

The secondhand C-130 Hercules planes that Indonesia was going to buy at “mates rates” will now be a gift, and there will be patrol boats (customs not naval) thrown in. There could also be developmental aid.

The whole package could cost hundreds of millions of dollars.

The decision to make a gift of the planes and provide the boats was taken before last week’s leadership change, in preparation for Julia Gillard making this trip.

Rudd will be in Jakarta and Bogor on Thursday and Friday for the third Indonesia-Australia Leaders' Meeting. The discussions will be broad but being seen to be able to do something to combat the boat inflow is vital as Rudd moves towards the election.

The patrol boats will assist with border protection but the free gift of the C-130s, which are transport planes, is about putting the Indonesians in a mood to be helpful generally on the border issue.

The trip plays to Rudd’s strengths. He’s naturally at home on the foreign stage and has a good relationship with President Susilo Bambang Yudhoyono.

Gillard’s experience with Indonesia was mixed. The suspension of the live cattle trade caused great tension in the relationship. Rudd, foreign minister at the time, distanced himself by letting it be known he hadn’t been consulted; he later got involved in negotiations to sort things out. On the other hand, the regular leadership dialogue with Indonesia started (in late 2011) under Gillard.

While Rudd will be striving to come out of these talks with an impression that he has momentum in tackling people smuggling, previous experience indicates what’s said doesn’t always match what’s done on the issue.

Read full article The Conversation

Vietnam did not Buy 18 Su-30K Aircraft from Russia?



Su-30K fighter jet (photo : Militaryphotos)

(DVO) - 18 Su-30K fighter jets that India returned to Russia, probably will not be sold to Vietnam, but instead is Ethiopia.

Deputy Group Director arms exporter Rosoboronexport Alexander Mikheyev said that Russia is negotiating supply 18 Su-30K fighters to Ethiopia.

Number 18 multipurpose fighters were returned to India to replace the Russian fighter Su-30MKI is newer.

"We are in consultation with Ethiopia for the supply of the fighter. They have proposed a variant to modernize, enhance combat capability as well as the specification and provide additional tactics the rocket - to - land / sea more advanced, "said Mikheyev said.

The Rosoboronexport officials also stressed that, at present, four Su-30K first being repaired at a local aircraft factory.

"Just got the proposal from customers and financial resources, we are ready to upgrade and modernize all 18 Su-30K aircraft within 4-6 months," he said Mikheyev.

Complete 18 Su-30K aircraft the IAF was not used in 10 years time, then returned to Russia. This aircraft was delivered to some 558 factories in Belarus to repair and upgrade, before being sold to 3rd party without giving back to Russia to avoid import taxes.

Each has been much speculation about the fate of 18 Su-30K and its destination. There has been news that Belarus wants to buy the whole lot and that Russian planes do not extend credit to them (Belarus) to purchase the Group's Irkut aircraft, then, a few other sources revealed that customer Nan is Vietnam after Vietnam military mission sent to check out a few planes.

Since then, no further information about the fate of this 18 Su-30K. However, the recent disclosure of personally Rosoboronexport Deputy Director General that Vietnam will not be a customer of 18 Su-30K aircraft, may be negotiated by the two parties, but does not meet requirements of each other, or maybe, Vietnam will not buy old planes instead is buying new aircraft Su-30 at a point!

(DatViet)


TNI AD dan Kemhan Ajukan Tambahan Rp 6 Triliun untuk Pembelian Apache




Helikopter serang AH-64D Apache (photo : military-wallpaper)

TNI AD Ajukan Rp6 Triliun Beli Helikopter Serang dari AS

Solopos.com, SEMARANG – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Mabes TNI AD telah mengajukan tambahan anggaran khusus senilai Rp6 triliun untuk pembelian sejumlah helikopter serang Apache dari Amerika Serikat beserta persenjataannya.

”Pemerintah Amerika Serikat sudah menyetujui pembelian helikopter Apache. Sekarang sedang proses negosiasi harga,” ungkap di Semarang, Sabtu (29/6/2013).

Sebab harga satu unit helikopter Apache sangat mahal yakni senilai US$40 juta atau sekitar Rp388 miliar. ”Saat ini tim khusus dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AD, sedang melobi pemerintah Amerika Serikat mengenai harga helikopter Apache,” imbuhnya.

Keberadaan skadron Apache itu, kata Menhan, untuk melengkapi kekuatan militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.


”Selain TNI AD, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan helikopter antikapal selam dan membuat armada perusak kawal rudal,” ujarnya.

(Solopos)

Lovitt Technologies Wins Order for High Technology Work on F-35 Lightning II Valued at $2.94M USD




Australian Defence Industry participation on F-35 Lightning II (image : sldinfo)

Lovitt Technologies Australia (LTA) was notified by Lockheed Martin that they were awarded a contract for work on the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter with an estimated value of $2.945M USD for the delivery of titanium keels.

LTA participated in a global competition, winning this order for more than 300 parts, guaranteeing high technology work at the company’s Montmorency, Victoria facility over the next three years.  The titanium longeron keels form part of the linkage between two structural bulkheads in the aft portion of the inner wing assembly and provide structural integrity of the aircraft wings.

“We are pleased that our offer was selected for this work on the F-35.  Being a key supplier on the most high-profile defence program in the history of the world, gives our company the opportunity to showcase Lovitt Technologies’ capabilities as a provider of high-tech, precision engineering to the aerospace and defence sectors,” said Marcus Ramsay, Managing Director, Lovitt Technologies Australia.  “We pride ourselves on having the flexibility and resourcefulness to address our customers’ unique requirements in order to deliver maximum value on the F-35 program.”

(Lockheed Martin)