Presiden Rusia Kecam Putin Atas Statemen 'Perang Salib' di Libya

Nurul Hidayati - detikNews

Medvedev dan Putin/AFP

Moskow - Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan PM Vladimir Putin untuk pertama kalinya "berantem" karena berbeda pendapat tentang Libya. Medvedev menyebut statemen Putin yang membandingkan serangan Sekutu pada Libya dengan perang salib abad pertengahan adalah "tidak bisa diterima."

Demikian lapor kantor berita RIA Novosti, Selasa (22/3/2011). Pada hari Senin (21/3), Putin menyatakan, resolusi DK PBB yang diadopsi Kamis lalu, yang memaksakan zona larangan terbang di Libya dan langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, adalah "tidak sah dan cacat" dan 'mengingatkan pada panggilan untuk perang salib pada abad pertengahan."

Medvedev dengan cepat menolak komentar itu, suatu peristiwa perselisihan yang langka. "Tidak dalam kondisi apa pun bisa diterima untuk menggunakakan ekspresi yang pada dasarnya mengarah pada benturan peradaban, seperti 'perang salib' dan sebagainya," kata Medvedev.

"Itu tidak bisa diterima.  Jika tidak, semuanya mungkin berakhir lebih buruk dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Setiap orang harus ingat itu," imbuhnya.

Medvedev menambahkan, "Rusia tidak menggunakan (kuasa veto) untuk satu alasan: Saya tidak menganggap resolusi ini salah. Selain itu, saya percaya bahwa resolusi ini umumnya mencerminkan pemahaman kita tentang apa yang terjadi di Libya," ungkapnya.

Dalam sidang voting DK PBB di New York pada Kamis (17/3), 10 negara anggota DK PBB menyetujui resolusi tentang Libya. Sementara lima negara: Rusia, China, Brasil, Jerman dan India abstain. Namun Rusia dan China tidak menggunakan hak vetonya.
(nrl/vta)

DETIK

Kemenhan Pesan Satu Unit Kapal Perusak dari PAL

(Foto: Berita HanKam)

21 Maret 2011, Surabaya -- (Bisnis Jabar): Kementerian Pertahanan akan memesan satu unit kapal perusak kawal rudal (PKR) guna menopang kekuatan TNI AL, dimana industri galangan domestik dilibatkan dalam pembuatan kapal perang tersebut.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pengadaan kapal PKR itu merupakan bagian dari rancangan mencapai kekuatan pokok TNI (Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara) pada 2024.

“Pemerintah sudah menyetujui [pembangunan kapal PKR] dan bujetnya pun sudah ada, tapi perwujudannya masih tunggu waktu sebab nanti joint production galangan domestik dan mancanegara. Project officer-nya TNI AL,” ujarnya di sela-sela serah terima kapal landing platform dock (LPD) 125 meter di PT PAL Indonesia, hari ini (Senin, 21/3).

Kapal LPD 125 meter yang diberi nama KRI Banda Aceh-593 itu merupakan kapal sejenis kedua yang dibuat PAL guna memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan, melalui main contractor Daewoo International Corporation. Kapal pertama KRI Banjarmasin-592 telah diserahkan PAL pada akhir November 2009.

Purnomo menambahkan dalam pembuatan kapal PKR harus terjadi proses alih teknologi dari galangan mancanegara kepada galangan domestik.

Kerja sama dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu juga mencakup rencana pembuatan kapal selam.

Menurut dia, rancang bangun kapal selam perlu dilakukan secara hati-hati, karena disesuaikan dengan kondisi perairan di berbagai wilayah di Indonesia.

“Tentu kita senang kapal selam dibangun di Indonesia, tetapi pembuatannya tidak bisa grusa-grusu (gegabah),” tandas Purnomo.

Dirut PT PAL Indonesia (Persero) Harsusanto Soenarwan menyatakan kesiapannya membangun kapal PKR, mengingat BUMN industri strategis itu telah menguasai teknologi pembuatan kapal perang seperti kapal patroli cepat, kapal LPD dan lainnya lagi.

“Untuk rencana pembuatan kapal PKR, kami siap bekerja sama dengan galangan asal Belanda. Kami berharap joint production ini bisa direalisasikan pada 2014 mendatang,” tuturnya.

Sumber: Bisnis Jabar

Timor Leste Ingin Beli Senjata dari RI

Senapan serbu produksi PT. PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

22 Maret 2011, Jakarta -- (Bisnis Jabar): Pemerintah Timor Leste menyatakan keinginannya untuk membeli sejumlah membeli peralatan militer dari Indonesia.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan minat Timor Leste untuk membeli sejumlah alat militer tersebut.

“Keinginan pemerintah Timor Leste membeli peralatan terkait militer. Pemerintah [Indonesia] siap,” kata Teuku pada pers usai penekenan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara RI dan Timor Leste yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Merdeka hari ini.

Teuku mengatakan keinginan tersebut dituangkan dalam MoU bidang ekonomi yang menjadi bagian dari 5 MoU dan 1 LoI yang diteken antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia.

Di samping keinginan membeli senjata, untuk MoU bidang ekonomi juga ada juga kerja sama ekonomi pembangunan infrastukur , perdagangan, sektor pariwisata.

Sementara itu, di bidang investasi, pemerintah Timor Leste menawarkan Indonesia untuk menanamkan investasi di sektor minyak dan gas.

“[Indonesia] pelajari prospek [investasi di sektor migas di Timor leste,” katanya.

Sementara itu, untuk kerjasama bidang politik dituangkan komitmen pemerintah Timor Leste dan Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan, serta mendorong kerja sama hubungan masyarakat.

Sumber: Bisnis Jabar

Menhan: Pengadaan Kapal Selam Tak Perlu Buru-Buru

ROK Lee Okg SS-071, kapal selam kelas Chang Bogo ke-9 milik AL Korsel. Korsel menawarkan pembuatan Chang Bogo di Indonesia. KASAL terdahulu menolak kapal selam kelas Chang Bogo, karena kemampuannya dibawah kapal selam milik angkatan laut di kawasan. Australia cemas setelah TNI AL berencana membeli 12 kelas Kilo dari Rusia. Diberitakan sebelumnya, tender hanya menyisakan Kilo dan Chang Bogo, tetapi kepastian pembelian menjadi tidak menentu setelah tender dibatalkan. (Foto: USN)

21 Maret 2011, Surabaya -- (ANTARA News): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa pengadaan kapal selam untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru.

"Mengadakan dan membangun kapal selam tidak perlu 'grusa-grusu' (terburu-buru). Perlu pertimbangan yang matang," kata Menhan usai meresmikan KRI Banda Aceh di Divisi General Engineering PT Pal Indonesia, Surabaya, Senin.

Menhan menjelaskan bahwa pengadaan kapal selam harus disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama perairan laut di Indonesia dengan mempertimbangkan dua basis kekuatan TNI-AL di wilayah barat dan wilayah timur.

"Perairan di wilayah barat termasuk laut dangkal, sedangkan di wilayah timur tergolong laut dalam. Ini yang menjadi pertimbangan kami," katanya di atas geladak helikopter KRI Banda Aceh itu.

Ia optimistis PT Pal mampu membangun kapal selam. "Saat ini kita sudah menyaksikan semua bahwa Pal mampu membangun kapal jenis LDP seperti KRI Banda Aceh. Oleh karena itu, kami yakin Pal mampu membangun kapal selam, meskipun secara bertahap, baik melalui 'joint production' maupun 'joint operation," katanya.

Sumber: ANTARA News Jatim

Twitter dan Facebook Ikut Dipantau BIN

Selasa, 22 Maret 2011 13:30 Redaksi Seruu.Com 

Jakarta, Seruu.com - Maraknya kejahatan yang terjadi lewat situs jejaring sosial yang meresahkan masyarakat, membuat Badan Intelejen Negara (BIN) kini ikut memata - matai situs yang kini kerap digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi.

Kepala BIN, Sutanto mengaku pihaknya akan ikut memantau situs jejaring sosial, Twitter dan Facebook. Nantinya jika dinilai ada sesuatu yang mencurigakan akan dikoordinasikan pihak BIN dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Yang membahayakan pasti kita pantau, yang arahnya teror dan subversif juga kita pantau," terang Kepala BIN Sutanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Sutanto mengatakan, setelah mendapatkan data yang diduga subversif pihaknya kemudian akan menyerahkan data - data itu kepada Kemenkominfo untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Kita hanya memberikan peringatan dini kepada instansi terkait, misalnya kalau masalah hukum kita serahkan ke kepolisian, masalah penyelundupan ke Bea dan Cukai. Kita ingin memperkuat Departemen terkait supaya bisa berfungsi lebih kuat" jelasnya.

Lebih jauh, Sutanto menuturkan, meskipun pada hakikinya jejaring sosial digunakan sebagai alat berkomunikasi oleh masyarakat, namun, lanjutnya, mesti terus mendapatkan pengawasan. "Karena bisa juga dimanfaatkan pihak tertentu," pungkasnya. [ir]

seruu.com

Konferensi Regional PBB ke-3 di Jakarta

Senin, 21 Maret 2011 19:38 Redaksi Seruu.Com 

  

Jakarta, Seruu.com - Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Lokakarya Konferensi Regional PBB Ke-3 (3rd UN Regional Conference Workshop) selama 3 (tiga) hari, mulai 21 s.d 23 Maret 2011 di Hotel Sultan - Jakarta dan dibuka oleh Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hotma Marbun mewakili Panglima TNI, Senin (21/3).

Konferenesi regional pertama untuk kawasan Afrika dilaksanakan di Negeria pada Agustus 2010, sedangkan yang kedua untuk kawasan Amerika di selenggarakan di Buenos Aires, Argentina, Desember 2010.  Pada konferensi regional ketiga kali ini mengangkat isu Penangkalan, Penggunaan Pasukan dan Kesiapan Operasi (Detterence, Use of Force and Operational Readiness) sebagai tema utama.

Konferensi ini adalah kegiatan  yang diselenggarakan oleh Office of Military Affairs (OMA) United Nations Departement Peace Keeping Operations (UNDPKO), New York, diikuti oleh 22 negara yang mengirimkan pasukan pada misi PBB (Troops Contributing Countries) antara lain Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris,Indonesia, Jepang, Malaysia, Brunai dan Filipina. Adapun outcome dari kegiatan ini berupa konsep dan strategi yang efektif dalam penggelaran misi perdamaian internasional guna menjawab setiap tantangan yang tertuang dalam mandat PBB.

Pada pembukaan acara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang antara lain mengamanatkan bahwa dunia saat ini sedang mengalami situasi yang kurang kondusif yang diwarnai oleh kejahatan lintas negara, aksi teror, penyelundupan senjata dan manusia, separatisme, tindakan pemisahan wilayah, perubahan iklim, pemanasan global, perompakan pembajakan di laut, bencana alam,  krisis kelangkaan makanan dan enerji, yang telah membahayakan keamanan hidup manusia. Di berbagai belahan dunia, sejumlah konflik internal dan antar negara, juga telah mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, sehingga mereka pergi bermigrasi, dan meninggalkan kampung halamannya sebagai pengungsi demi mempertahankan keselamatan jiwanya.

Keinginan untuk menurunkan pemimpin negara yang sah dari tampuk kekuasaan, dorongan masyarakat akan pemerintahan yang baru, serta kolaborasi yang mungkin diciptakan oleh kelompok oposisi yang bekerja sama dengan asing guna memperoleh dukungan dana dan politis, akan memperkeruh situasi dalam negeri dari negara yang terkena masalah. Kondisi semacam itu akan semakin keruh dengan kenyataan di lapangan bahwa kelompok oposisi menggunakan senjata untuk menggulingkan pemimpin negaranya. PBB sebagai salah satu organisasi tertinggi dunia berkewajiban meredakan suasana keruh tersebut di lapangan dengan mengerahkan pasukan perdamaian dan mengembalikan negara yang bertikai tersebut menjadi normal kembali. Dengan demikian, kehidupan masyarakat setempat akan terbebas dari rasa takut dan dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan baik.

Konferensi ini dihadiri oleh para petinggi PBB yang bermarkas di New York, seperti Asisten Sekjen/Military Advisor UNDPKO Letjen Babacar Gaye, Kepala Staf Urusan Militer, Departemen Pasukan Misi Perdamaian PBB Brigjen Jean Baillaud. Sedangkan dari Indonesia turut hadir Wakil Menlu RI, Bapak Triyono Wibowo dan Kepala PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha K.Y, PSc. [puspen/is]

seruu.com

Mabes TNI Intensifkan Kegiatan Intelejen

Senin, 21 Maret 2011 11:51 Redaksi Seruu.Com 

  

 

Jakarta, Seruu.com - Mabes TNI mengintensifkan kegiatan intelijen sekaligus memperkuat komando kewilayahannya untuk mengantisipasi dan menangani berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ancaman teror, kata Juru Bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul di Jakarta, Senin (21/03)."Selain itu, secara eksternal kita juga meningkatkan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan instansi terkait, agar beragam ancaman terutama teror saat ini dapat diantisipasi lebih dini dan tidak berdampak luas," katanya pula.

Pasca-kiriman paket bom buku kepada empat orang berbeda, Selasa (15/3) , polisi secara bertubi-tubi menerima laporan masyarakat mengenai paket mencurigakan. Dari belasan laporan, hanya paket di kota wisata Cibubur yang merupakan bom sungguhan. Sisanya, bukan bom. Awalnya, paket bom buku diterima aktivis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Gories Mere, Ketua Umum DPP Partai Patriot Yapto Soerjosumarno, dan artis Ahmad Dani.

Namun hingga Minggu (20/3) teror bom makin meluas tidak saja di wilayah Jakarta dan sekitarnya tetapi juga Bandung (Jawa Barat), Medan, Surabaya, dan Makassar. Iskandar mengakui, aparat intelijen agak "kecolongan" terutama dengan modus baru yang digunakan yakni menggunakan media buku dan paket kiriman.

"Kalau kita tidak antisipasi lebih dalam lagi, maka akan banyak teror bom yang terjadi. Karena itu Bais(Badan Intelijen dan Strategis Mabes TNI , red) dan BIN (Badan Intelijen Negara) akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang telah berjalan baik, untuk menangani kasus ini," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengemukakan, pihak sangat optimis pelakunya akan segera tertangkap. Para penyidik Densus 88 (Detasemen Khusus Anti-Teror) sudah hafal. "Dari karakteristik bomnya, mereka pasti sudah mengidentifikasi dari kelompok mana," ujarnya. 

seruu.com