Soal Papua Nugini, Pemerintah Tak Boleh Kalah Gertak

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyayangkan sikap Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill yang mengertak pemerintah Indonesia terkait dengan patroli udara TNI AU terhadap pesawat-pesawat Papua Nugini.

Menurut Tjahjo, patroli udara TNI AU terhadap pesawat penumpang Papua Nugini yang melewati batas wilayah Indonesia itu sudah sesuai dengan prosedur tetap (protap) internasional.

"Pemerintah jangan kalah gertak," kata anggota Komisi Pertahanan DPR dalam pesan pendeknya yang diterima Tempo, Ahad 8 Januari 2012. "Papua Nugini juga tidak bisa seenaknya menggertak Republik Indonesia karena TNI AU berhak menjaga kedaulatan wilayah."

Ketua Fraksi PDIP meminta Kementerian Luar Negeri segera merespons gertakan yang dilontarkan PM O'Neill itu. "Apa pun harga diri kehormatan Indonesia harus tetap kita jaga," kata Tjahjo menandaskan.

Ditegaskan oleh Tjahjo, apa pun yang dilakukan oleh TNI AU sudah benar, dan sudah sesuai dengan prosedur. "Harus ada ancaman balik. Kalau Papua Nugini akan mengusir Dubes RI, ya, kita usir juga Duta Besar Papua Nugini di Indonesia," katanya menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai sikap Perdana Menteri Papua Nugini yang akan mengusir Dubes RI itu berlebihan dan overacting.

"Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang TNI AU mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah NKRI," kata Tubagus Hasanuddin. "Apalagi pesawat itu dikategorikan sebagai pesawat 'tidak dikenal' atau 'ragu-ragu dikenal'."

Karena itu, menurut purnawirawan TNI tersebut, tak ada yang salah dari patroli-patroli TNI AU. "Itu merupakan prosedur yang layak di mana pun di semua negara berdaulat. Kalau PM Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan resmi pemerintah RI, saya menyarankan agar segera putuskan hubungan diplomatik dengan Papua Nugini," ujarnya.

sumber Tempo.co

Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini

 

Pesawat Jet P2-ANW Dassault Falcon 900EX, yang dioperasikan maskapai Air Niugini untuk Pemerintah Papua Nugini. Keith Anderson/aviationwa.org.au

TEMPO.CO - Aksi intersepsi atau pencegatan di langit Banjarmasin hingga Makassar itu berlangsung November 2011 lalu. Namun, entah kenapa, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'neil baru memperkarakannya di depan media Jumat, 6 Januari 2012 lalu, setelah selang hampir dua bulan kemudian. Banyak yang bertanya, ada apa di balik motif Papua Nugini berniat mengusir Duta Besar Indonesia Andreas Sitepu dari negara tetangga itu? Bagaimana sesungguhnya insiden itu bermula?

Peristiwa itu bermula ketika Selasa, 29 November 2011, pukul 10.13 WITA, radar Pangkalan Udara (Lanud) Sjamsuddin Noor Banjarmasin mendeteksi pesawat jet P2-ANW Dassault Falcon 900 Ex. Jet itu bergerak dari Subang (Selangor), Malaysia, ke arah Papua Nugini. Dari titik ordinat terbang, pesawat itu akan melintasi wilayah udara Indonesia. (Baca: Jet Papua Nugini Dibayangi dari Banjarmasin)

Petugas pengawas udara Makassar kemudian mencoba mengontak pesawat Falcon untuk menanyakan asal pesawat, tujuan, serta izin penerbangan. Pesawat itu diketahui masuk dalam unschedule flight (penerbangan tidak rutin). Namun pesawat tidak merespons, bahkan juga tidak membuka komunikasi. Petugas mengontak Kohanudnas dan Departemen Perhubungan. Dicek lagi, tidak ada data penerbangan Falcon 900 Ex. (Baca: Jet Papua Nugini Gunakan Izin Terbang India)

Sekitar pukul 10.40 WITA, sepasang Sukhoi milik TNI AU melesat dari Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Makassar mendekati pesawat Falcon. Keduanya mendekat, lalu menjepit kiri dan kanan, sambil terus membuka komunikasi. "Sesuai prosedur memang begitu" kata juru bicara Markas Besar TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Azman Yunus, kepada Tempo, Ahad, 8 Januari 2012.

Awak jet tempur RI terus berkoordinasi dengan Komando Pertahanan Udara Nasional. Sukhoi melaporkan ciri utama pesawat Falcon adalah berwarna putih dan terdapat gambar burung merah di bagian sayap belakang. Akhirnya diketahui bahwa Falcon tersebut baru mengurus izin melintas pada hari itu sehingga belum diperoleh ketika melintasi Indonesia. (Baca: Lewati RI, Jet Papua Nugini Kudu Punya Tiga Izin)

Sekitar pukul 11.17, Sukhoi membebaskan Falcon yang ditumpangi Deputi Perdana Menteri Papua Nugini H.O.N. Belden Namah itu untuk melanjutkan perjalanan. Perintah pembebasan dilakukan Komando Pertahanan Udara Nasional. "Itu tugas utama kami sebagai TNI AU. Kami ingin memastikan tak semua pesawat asing bisa melintas di wilayah udara kita tanpa izin," kata Azman lagi. "Pukul 11.42, Sukhoi kembali mendarat di Makassar.”

Peristiwa di udara itu hanya berlangsung sekitar 37 menit. "Tidak ada ancaman, tidak pula ada senggolan," kata Menko Polkam Djoko Suyanto dalam pesan pendeknya kepada Tempo. Karenanya, Djoko menganggap prosedur pencegatan yang dilakukan Mabes TNI AU sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), kata Djoko, melakukan identifikasi visual dengan cara intersepsi. "Lagi-lagi ini karena data flight clearance yang diterima berbeda dengan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas," ujarnya. "Tidak ada istilah mengancam atau membahayakan.”

Semua prosedur, menurut Djoko, dilakukan di bawah kontrol, baik radar di darat maupun pilot pesawat tempur. Djoko menegaskan intersepsi ini merupakan prosedur standar jika ada ketidakcocokan data aktual di udara. “Itulah gunanya Komando Pertahanan Udara,” ujarnya. Karenanya, Djoko minta media untuk tidak melebih-lebihkan insiden ini.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah pada Jumat pekan lalu telah memberi penjelasan kepada Duta Besar Papua Nugini Peter Ilau perihal intersepsi. "Duta Besar Papua Nugini menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan dan akan meneruskan ke pemerintahannya," ujar Menteri Marty Natalegawa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kemarin menyatakan belum ada juga pengusiran terhadap Andreas Sitepu. Sedangkan juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berencana berbicara langsung dengan Peter O'Neil. "Dibicarakannya di tingkat menteri luar negeri," katanya.

Pengamat intelijen, Mardigu Wawiek Prabowo, menilai Indonesia sedang ditantang untuk bisa lebih tegas soal perbatasan. Ia menyatakan intersepsi oleh Sukhoi sudah tepat. Menurut dia, Papua Nugini sudah bertindak sewenang-wenang dengan hanya menggunakan izin pesawat Global Express milik India untuk memasuki wilayah udara Indonesia.

sumber : Tempo.CO

Panglima TNI: Intersepsi Pesawat Sukhoi Sudah Sesuai Prosedur

Gunawan Mashar - detikNews

Senin, 09/01/2012 16:40 WIB

Share

Jakarta - Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menilai intersepsi 2 pesawat Sukhoi milik TNI AU terhadap pesawat Jet Falcon milik Papua Nugini (PNG) sudah sesuai prosedur. Agus optimis masalah dengan PNG akan cepat selesai.

"Sesuai prosedur," ujar Agus kepada wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2012).

Agus menjelaskan, Dubes Papua Nugini telah diberi penjelasan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa. Ia yakin persoalan ini sudah selesai.

"Tapi saya kira sudah clear," katanya.

Insiden ini terjadi pada 29 November 2011 lalu, 2 Sukhoi TNI AU melakukan intersepsi terhadap pesawat jet Falcon yang ditumpangi Wakil Perdana Menteri PNG, Belden Namah. Saat itu jet Falcon berada di atas langit Indonesia setelah pulang dari kunjungannya di Malaysia.

Insiden ini membuat Namah tersinggung, ia menyebut aksi militer Indonesia sebagai agresi militer dan intimidasi. Namah lalu mengancam mengusir Dubes Indonesia atas insiden itu dan memanggil pulang Dubes PNG dari Jakarta.

Detik

Pasdaran Iran Berhasil Uji Kemampuan Regu Tembak Pesawat Siluman

Senin, 2012 Januari 09 13:20

e

Angkatan Darat Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan fase kunci dari manuver militer "Shohada-ye Vahdat" (Martir Persatuan) di Iran timur.

Juru bicara manuver militer Shohada-ye Vahdat, Jenderal Hamid Sarkheili mengatakan angkatan darat Pasdaran berhasil menguji taktis baru khususnya di daerah gurun, serta pertahanan pasif pada hari Senin (9/1).

"Kemampuan dan inovasi angkatan darat Pasdaran dalam aspek taktis akan ditampilkan selama manuver militer," kata Sarkheili hari ini.

"Pada fase ini angkatan darat juga berhasil menguji kemampuan tembak regu altileri, roket dan rudal ke arah target pesawat tanpa awak dan sasaran udara lainnya," tegasnya.

Tahap pertama dari manuver militer ini dimulai di sekitar kota Khaf, Provinsi Khorasan Razavi pada hari Sabtu.

Sebelumnya, angkatan laut Iran menggelar manuver militer "Velayat 90" selama 10 hari pada tanggal 24 Desember 2011. Latihan perang yang dilakukan dalam empat tahapan itu menyampaikan pesan perdamaian dan persahabatan kepada negara-negara regional demi membela stabilitas dan keamanan kawasan dari intervensi kekuatan asing.

sumber IRIB Indonesia/PH

TNI AU Butuh 30 Unit Hercules, Tersedia Hanya 21 Unit

Jurnas.com | KEPALA Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Azman Yunus mengungkapkan kebutuhan TNI AU terhadap pesawat angkut berat jenis Hercules mencapai 30 unit. Saat ini TNI AU baru memiliki 21 unit pesawat Hercules.

"Kebutuhannya 30 unit agar bisa melakukan operasi bersamaan,"kata Azman di Jakarta, Senin (9/1).

Pesawat angkut yang dikenal tangguh ini, tambahnya, diperlukan untuk memperkuat TNI AU dalam melakukan operasi militer dan non militer, terutama operasi yang bersifat kemanusiaan. "Terutama untuk saat ini agar mudah melakukan distribusi bantuan jika terjadi bencana,"ungkapnya.

Untuk menambah kekurangan ini, TNI AU dipastikan menerima hibah empat unit pesawat Hercules dari pemerintah Australia. Dengan tambahan ini, TNI AU akan memiliki 25 unit pesawat Hercules. "Sudah pasti (hibah tersebut). Kami akan menerima empat unit Hercules tipe H,"ujar Azman.

Dikatakan Azman, tim dari Indonesia yang diantaranya dari TNI AU akan terbang untuk melakukan pengecekan kondisi pesawat tersebut. "Belum tahu, mudah-mudahan secepatnya,"imbuhnya.

Hal ini dikarenakan pemegang keputusan dan leading sector-nya adalah Kementerian Pertahanan. "Jadi tunggu saja dari Kemhan bagaimana keputusannya,"tandasnya.

sumber : JURNAS

Hercules Hibah dari Australia Butuh Dipermak, Tapi TNI AU Yakin Masih Oke

PESAWAT angkut Hercules yang akan diberikan oleh pemerintah Australia sebagai bentuk hibah memerlukan perbaikan dan peremajaan. Namun begitu, kondisi ini diklaim tidak berarti pesawat bekas tersebut berkualitas rendah.

"Kami belum tahu pasti kondisinya seperti apa. Apa yang harus diperbaiki, tapi itu pesawat bagus, apalagi tipe H tipe baru," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Azman Yunus di Jakarta, Senin (9/1). Tim dari Indonesia akan berangkat ke Australia untuk mengecek kondisi pesawat tersebut.

Kementerian Pertahanan menjadi pemegang keputusan dalam pemberangkatan sekaligus pengadaan Hercules hibah ini.

Azman memperkirakan, pesawat tersebut memerlukan pemeliharaan structure dan airframe pesawat atau Programme Depot Maintenance (PDM). "Setelah itu baru diserahterimakan ke TNI AU," katanya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro Jumat (6/1) lalu mengatakan tim Indonesia dan Australia akan melakukan pertemuan untuk membahas kondisi pesawat dan teknis hibah. Hasil pembicaraan tim itu akan menjadi tolak ukur kebutuhan biaya retrofit dan kemampuan keempat pesawat itu setelah diremajakan.

sumber : JURNAS

Selesai Jalani Perbaikan, Tapi Hercules TNI AU Belum Kembali dari AS

Jakarta

| 15:20 Mon, 9 Jan 2012

 

Wahyu Wening / Jurnal Nasional

Jurnas.com | HINGGA saat ini pesawat angkut Hercules C-130 milik TNI AU belum kembali dari Amerika Serikat. Pesawat tersebut mengalami pemeliharaan structure dan airframe pesawat atau Programme Depot Maintenance (PDM) di hanggar perusahaan ARINC di Oklahoma, AS.

"Belum, tim penjemputnya juga belum berangkat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Azman Yunus di Jakarta, Senin (9/1). Hercules bernomor register A-1323 itu menjalani program pemeliharaan di AS sejak Juli 2010.

Dalam jadwal, penyelesaian pemeliharaan hanya memakan waktu selama enam bulan. Dalam pemberitaan sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AU Marsda TNI Rodi Suprasojo menyatakan pesawat akan kembali mengudara di langit Indonesia, 23 Desember 2011 lalu. Tapi, hingga saat ini, pesawat ini belum kunjung tiba.

Azman Yunus mengatakan, tim dari TNI AU akan terbang ke Amerika untuk menjemput pesawat tersebut. "Timnya sudah siap, kalau sudah selesai kami yang menjemput ke sana. (Penerbangan ke Indonesia akan) diterbangkan oleh pilot dari TNI AI," katanya. Program pemeliharaan pesawat Hercules itu dibiayai program hibah Amerika yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan pesawat.

sumber : JURNAS

Rusia Menempatkan Radar Tempur Terbaru Didekat Irkutsk di 2012

Rusia sedang membangun instalasi radar terbaru kelas Voronezh di dekat kota Irkutsk, Siberia. Radar yang akan beroperasi akhir 2012 tersebut, dibangun untuk menghadapi tantangan strategis baru setelah AS ngotot dengan rencana perisai rudal Eropa.

Demikian dikatakan Kolonel Alexei Zolotukhin, juru bicara pasukan pertahanan rudal Kementerian Pertahanan Rusia, Minggu (8/1/2012).  "Tahun ini satu generasi baru radar akan diaktifkan untuk tugas-tugas tempur. Sekarang belum selesai dibangun, tetapi sudah mulai memasuki tahap uji coba," katanya Radar tersebut akan melengkapi sistem peringatan dini Rusia dan merupakan radar kelas Voronezh keempat yang dipasang di kawasan perbatasan Rusia. Tiga radar kelas Voronezh sebelumnya telah dioperasikan di Lekhtusi dekat St Peterseburg di Rusia barat, Armavir, di kawasan Laut Hitam, Rusia barat daya, dan Pionersky di Kaliningrad, wilayah enklaf Rusia di kawasan Baltik. Radar kelas Voronezh memiliki berbagai terobosoan serius dalam hal teknologi dibanding radar-radar pendahulu Rusia, yakni kelas Dnepr dan Daryal. Radar yang dipasang di Pionersky, misalnya, memiliki radius pantauan sebesar 6.000 kilometer dan mampu melacak 500 obyek secara simultan. Irkutsk sendiri terletak di kawasan Siberia, Rusia tengah, yang berada tepat di sebelah utara Mongolia dan China. Dengan radius 6.000 km, radar itu mampu mengawasi potensi ancaman yang datang dari seluruh wilayah China, India, Jepang, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan hampir seluruh Timur Tengah (termasuk Israel), dan Alaska (AS). Kemenhan Rusia berencana mengganti seluruh sistem radar jarak jauh era Uni Soviet dan menutup kawasan yang masih tak tercakup pantauan radar di seluruh perbatasan Rusia pada 2020. (GFI/Kompas/RIA Novosti) sumber GFI

Perang Asia Timur Raya

Senin, 2012 Januari 09 07:29

 

Oleh: M. Arief Pranoto*)

Turbulensi arah politik terutama dinamika global akhir-akhir ini semakin susah diterka, apalagi ditebak dengan cara meraba-raba. Betapa unpredictable geliat perkembangan. Selain data seringkali berubah akibat kontra atau propaganda via media massa ---memang ini bagian methode perang--- juga tidak sedikit peristiwa terjadi di luar nalar dan logika. Entah kenapa.

Para pakar, peneliti dan pemerhati, kini ibarat tiga orang buta menebak bentuk gajah, masing-masing analisa berdasar persepsi dari data yang dipegangnya, bukan fakta riil yang nyata. Syah-syah saja. Kendati hipotesanya mengarah kepada hal yang sama, tetapi prakiraan pemegang ekor tentu berbeda dengan yang meraba kaki, ataupun analisa yang mendekap telinga. Itulah yang terjadi. Contoh ialah meningkatnya psywar serta memanasnya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan sekutu versus aliansi Iran, Syria Cs.

Merebaknya aura perang di Selat Hormuz akibat "pengusiran" terhadap USS John C. Stennis, kapal induk AS yang hendak melintasi Hormuz: "Kami tidak terbiasa mengulangi peringatan dan kami memberi peringatan hanya sekali", ancam Jenderal Ataolah Salehi, Panglima Militer Iran. Menegangkan!

Dari episode di atas, sepertinya sudah bisa ditarik praduga, bahwa skenario Perang Dunia (PD) III niscaya bakal tergelar di Jalur Sutra dengan Syria dan Iran sebagai (proxy war) medan tempurnya. Percaya atau tidak, begitulah kecenderungan skenario PD ini bergerak.

Namun tatkala dikaji lebih dalam lagi, ditemui analisa tidak sama dengan praduga tadi. Betapa tidak, kelak bila ditutupnya selat apapun penyebab, disinyalir justru akan membawa AS terjungkal ke lembah krisis yang semakin dalam. Pertanyaan kenapa demikian bahwa kedigdayaan dan "ruh" superpower kini, sesungguhnya hanya tinggal di media massa dan utamanya masih digunakannya US Dollar sebagai alat transaksi minyak serta transaksi-transaksi internasional lainnya. Ya. Dunia masih mempercayai dolar di tengah krisis global yang salah satu penyebabnya, karena "ulah dolar" itu sendiri.

Bagi AS, Selat Hormuz adalah key point unggulan sebagai "produksi dolar", dibanding titik-titik lainnya di berbagai belahan dunia. Menyalakan api tempur di Selat Hormuz identik menghancurkan dapur Paman Sam sendiri. Sama saja dengan bunuh diri. Itulah "ruh" baru dalam eskalasi PD III yang mutlak dicermati. Demikian pula Iran, tutupnya Hormuz nanti ---entah karena sanksi yang ia terapkan, atau akibat perang--- memiliki implikasi langsung (sangat negatif) terhadap "kemandirian" dan kepercayaan diri yang selama ini dikagumi banyak negara karena merupakan basis utama melawan hegemoni superpower Cs; ditutupnya Hormuz berpotensi menimbulkan "sengketa baru" antar negara di Kawasan Teluk dan gejolak di internal Iran sendiri.

Tak dapat dipungkiri, Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur perairan dari delapan negara di Teluk Persia atau Dunia Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Irak dan Iran). Hampir setiap 10 menit kapal tanker mondar-mandir membawa 40 % impor minyak dunia. Sekitar 90 % ekspor minyak negara-negara Arab Teluk, Irak, dan Iran itu sendiri, berawal dari Perairan Hormuz.

Secara politis, Iran memang memiliki hak hukum menutup baik sementara maupun permanen. Rujukannya ialah kesepakatan Geneva (1958) dan kesepakatan Jamaika (1982). Menurut analis politik Timur Tengah, Hussein Shariatamadari, jika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi blokade ekspor minyak, maka Teheran menganggap semua kapal tanker milik negara-negara pemboikot adalah ancaman bagi keamanan nasional bila berlayar di Selat Hormuz, dan Iran berhak menutupnya.

Dua kesepakatan di atas, memberi hak kepada negara-negara yang bertepi ke Selat Hormuz menutup selat itu secara permanen dan sementara jika kedaulatannya terancam oleh kapal dagang atau militer yang hilir-mudik di selat strategis tersebut. Agaknya aturan perundang-undangannya (UU) tengah digodok oleh Iran.

Mengingat implikasi buruk yang telah diurai di muka tadi, kemungkinan besar Ahmaddinejad berpikir ulang untuk menutup total atas Selat Hormuz. Dan materi UU yang tengah digodok oleh Iran perihal Selat Hormuz diperkirakan bersifat "lentur', selain merujuk pada kepentingan nasionalnya juga memperhatikan kepentingan negara-negara lain di kawasan tersebut. Sedangkan bagi AS sendiri, hal yang mustahil  ‘menutup' transaksi dan pabrik dolarnya dengan menyalakan perang di selat "basah" tersebut.

Maka pada catatan kecil ini, bolehlah dibuat hipotesa bahwa gejala yang merebak di Selat Hormuz akibat friksi antara militer Iran dan AS adalah sekedar "saling gertak" menebar aura perang, sebatas goro-goro saja. Guyonan timbul, baru tahapan goro-goro saja industri peralatan tempur AS langsung laris manis. Tercatat dalam dokumen Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sekitar $ 123 miliar dolar terjual (Weapons Sales Maintains U.S. Supremacythe, www.darkgovernment.com).

Menurut Prof Michel Cossudovsky, pendiri dan peneliti pada Central for Research on Globalization, Kanada, jika benar meletus PD III di Jalur Sutra maka seluruh Timur Tengah/Asia Tengah akan masuk ke dalam suatu kebakaran besar. Pertanyaan siapa bakal hancur? Keduanya, atau bahkan seluruh dunia terkena imbas. Harga minyak bisa melambung tinggi diikuti harga-harga barang dan jasa!

Mencermati gejala dan rumor berkembang, tampaknya AS bersikeras menyalakan PD III melalui roadmap (peta perang)-nya di Jalur Sutra sebagaimana paparan Jenderal Wesley Clark, di Pentagon dahulu (2005). Kendati secara kuantitatif, peta perangnya tinggal dua langkah lagi (Syria dan Iran), tetapi dari aspek kualitatif justru "babak belur" terutama sewaktu di Irak, Afghanistan dan Libya yang semakin menjauh dari harapan semula (out of control). Sedang permainan smart power AS di seputaran Jalur Sutra (Yaman, Mesir, Tunisia, Maroko dll) masih belum sepenuhnya memetik hasil. Baru taraf merobek saja. Ada fenomena "kebangkitan Islam" yang mencengangkan dimana rakyat kini menginginkan perubahan sistem bukan sekedar ganti rezim saja.

Timbulnya turbulensi kondisi dan perubahan "ruh" perang di atas, terutama tebaran aura di Selat Hormuz menimbulkan pertanyaan besar: (1) apakah PD III bakal gagal meletus sedang urgensi AS atas pemulihan sistem kapitalis sesuai isyarat Hugo Chaves begitu mendesak; (2) siapa lakon baru dan dimana lokasi tempur bila perang di Selat Hormuz justru akan membuatnya semakin hancur?

Ya. Turbulensi situasi akibat berubahnya "ruh" peperangan sebagaimana di atas, disinyalir bakal mengubah lakon dan lokasi tempur. Peperangan itu butuh modal. Dan perang mampu menghancurkan modal itu sendiri, tetapi melalui peperangan bisa mengumpulkan modal. Urgensi Paman Sam memulihkan sistem kapitalis merupakan motivasi utama, maka menjadi keniscayaan PD III tetap digelar apapun yang terjadi. Persoalan apakah AS meniru model pemulihan sewaktu Great Depression (1930) tempo doeloe melalui "peletusan" PD II, tidak akan dibahas lagi dalam catatan ini. Pertanyaan menggelitik, siapa lakon serta dimana lokasi untuk PD yang akan digelar?

Tak boleh dipungkiri, peristiwa paling fenomenal akhir-akhir ini adalah gerakan "menolak US Dollar" oleh Cina dan Jepang. Perusahaan di Cina dan Jepang sepakat mengkonversi mata uang secara langsung tanpa terlebih dahulu mengkonversi ke dolar AS. Hal ini sangat mencengangkan dunia. Prakiraan Global Future Institute (GFI) 2012, Jakarta, menyebut: bahwa sikap kedua negara tadi akan menimbulkan gelombang imitasi global. Ditiru oleh banyak negara di dunia baik karena efek langsung maupun tak langsung, ataupun sebab snawball process alami.

Tampaknya gelombang imitasi menolak dolar telah tiba di Rusia dan Iran. Pernyataan dikemukakan oleh Ahmadinejad dalam pembicaraan dengan Dmitry Medvedev, bahwa akan menghapus mata uang dolar dari transaksi bilateral. Lebih dalam lagi diserukan guna perluasan hubungan ekonomi antara kedua negara dan menggarisbawahi kebutuhan menggunakan mata uang nasional dalam transaksi komersial bersama, dan mendesak penghapusan dolar AS dalam perdagangan bilateral. Konsensus ini akan mendongkrak peningkatan volume transaksi perdagangan antara Iran-Rusia. Ini luar biasa, para adidaya baru dunia mulai mengambil sikap. Lalu, negara mana lagi bakal menyusul?

Maknanya, bahwa tidak lama lagi bakal muncul "tsunami dolar". Dolar akan mudik bersama menerjang negeri asalnya, menjadi tumpukan kertas-kertas tidak berharga. Itulah hal paling ditakuti oleh AS. Dan kemungkinan besar ia akan segera "bertindak".

Sekedar ilustrasi misalnya, invasi militer superpower dan pasukan koalisi ke Irak dekade 2003-an lalu dengan beragam dalih, salah satunya karena Saddam Husein hendak menggunakan uero (bukan dolar lagi) dalam setiap transaksi minyak; atau diserbunya negeri makmur Libya, oleh sebab Gaddafi menginginkan utang AS dan Barat serta transaksi minyaknya harus menggunakan dinar/mata uang emas dan lainnya.

Dengan demikian boleh diterka, bahwa peta PD III nanti tidak lagi antara AS dan sekutu versus Iran, Syria Cs di Selat Hormuz, tetapi niscaya berubah antara AS melawan Cina dan Jepang yang dianggap sebagai pemicu gelombang menolak dolar. Tujuannya, selain menghentikan bola liar menolak dolar agar tidak jauh menjalar, juga sesuai isyarat GFI dahulu, peperangan melawan Cina dan Jepang merupakan penerapan modus baru perang kolonial AS yakni "utang dibayar bom" (Baca: Modus dan Seri Baru Perang Kolonial, Waspada buat Indonesia, di www.theglobal-review.com). Maka siap-siap saja, proxy yang akan diincar diperkirakan antara Taiwan, Semenanjung Korea, atau dimana-mana? Tinggal pilih. Retorikanya, bukankah banyak hutang AS kepada Cina dalam bentuk investasi tak mampu dijalankan dan musnah tak tentu rimbanya? (IRIB Indonesia/Theglobal-review)

*) Research Associate Global Future Institute (GFI)
sumber IRIB

Pasukan Elit Iran Bersiap Tutup Selat Hormuz

Minggu, 2012 Januari 08 23:04

 

Seorang anggota senior parlemen Iran mengatakan, tujuan latihan yang akan digelar oleh Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (Pasdaran) adalah untuk mempersiapkan potensi penutupan Selat Hormuz.

Wakil ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Esmail Kowsari mengatakan, manuver militer dirancang untuk mempersiapkan angkatan bersenjata menerima perintah penutupan Selat Hormuz dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Dia mencatat bahwa latihan tersebut sesuai dengan program tahunan militer Iran dan strategi pertahanan nasional.

Angkatan Laut Pasdaran mengumumkan pada 5 Januari lalu bahwa mereka akan mengadakan manuver militer besar di Teluk Persia dan Selat Hormuz pada bulan Februari mendatang.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur yang paling penting di dunia pelayaran, dengan transfer harian sekitar 15 juta barel minyak. Jumlah tersebut menyumbang 90 persen dari ekspor minyak negara-negara kaya minyak di pesisir Teluk Persia dan hampir 40 persen dari seluruh konsumsi minyak global.

Penutupan rute strategis itu mungkin akan memiliki konsekuensi serius bagi perekonomian dunia, karena akan sangat mengurangi pasokan minyak mentah dan gas alam cair.

Sumber : (IRIB Indonesia/RM)

Pasukan Elit Iran Gelar Latihan di Bawah Titik Beku

Sabtu, 2012 Januari 07 23:43

Seorang komandan senior militer Iran mengatakan, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (Pasdaran) telah memulai latihan militer dengan sandi "Shohaday-e Vahdat (Syuhada Persatuan) di timur Iran.

Komandan Angkatan Darat Pasdaran, Brigadir Jenderal Mohammad Pakpour mengatakan, tahap pertama latihan ini telah dimulai pada Sabtu (7/1) di sekitar wilayah Khaf. Ditambahkannya, fase utama manuver tersebut akan dimulai pada hari Senin.

"Memperkuat keamanan di sepanjang wilayah perbatasan Iran dan meningkatkan kesiapan tempur Angkatan Darat Pasdaran adalah tujuan utama latihan itu," jelasnya.

"Mentransfer pengalaman Perang Pertahanan Suci (Agresi Irak atas Iran) kepada generasi baru dan perwira muda serta mempraktekkan strategi taktis Pasdaran dalam menghadapi berbagai perang asimetris adalah tujuan lain dari manuver Shohaday-e Vahdat," tambahnya.

Pakpour lebih lanjut menuturkan, Pasdaran akan menggunakan sebagian dari kemampuan taktis dan inovasi selama latihan.

Seraya menjelaskan bahwa latihan itu juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pasukan Pasdaran di bawah kondisi iklim ekstrim, Pakpour mengatakan, manuver Shohaday-e Vahdat sedang berlangsung di wilayah Khaf, di mana suhu udara berada antara 15-21 derajat di bawah nol.

sumber :(IRIB Indonesia/RM)

Panetta: Selat Hormuz, Garis Merah AS

Minggu, 2012 Januari 08 23:19

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta memperingatkan bahwa Washington akan menanggapi setiap upaya Tehran untuk menutup Selat Hormuz, yang merupakan saluran transit utama minyak dunia.



"Kami menyatakan sangat jelas bahwa AS tidak akan mentolerir pemblokiran Selat Hormuz," kata Panetta kepada televisi CBS pada hari Ahad (8/1). Ditegaskannya, "Itu adalah garis merah kami dan kami akan memberi respon kepada mereka."



Wakil Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) Brigadir Jenderal Hossein Salami mengatakan pada 29 Desember 2011 bahwa AS tidak dalam posisi untuk mencegah Iran menutup Selat Hormuz.



Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon menyerukan upaya damai dan negosiasi untuk mengurangi ketegangan antara Iran dan AS di Selat Hormuz.



"Kedua belah pihak harus melakukan yang terbaik untuk pertama-tama meredakan ketegangan di kawasan itu dan mencoba untuk menyelesaikan semua masalah dan perbedaan pendapat melalui dialog dan cara-cara damai," kata Ban pada tanggal 6 Januari.

sumber(IRIB Indonesia/RM)

Kapal Perang Rusia Berlabuh di Pelabuhan Suriah

Minggu, 2012 Januari 08 23:59

Kapal perang Angkatan Laut Rusia, yang dipimpin oleh sebuah kapal induk telah tiba di pelabuhan Tartus, Suriah di Laut Mediterania untuk menunjukkan solidaritas Moskow kepada Damaskus.

"Kehadiran itu bertujuan membawa kedua negara lebih dekat dan memperkut ikatan persahabatan mereka," kata seorang perwira Angkatan Laut Rusia Yakushin Vladimir Anatolievich pada hari Ahad (8/1) seperti dikutip kantor berita resmi SANA.

Kehadiran selama enam hari itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pada saat Presiden Suriah Bashar al-Assad menghadapi tekanan dari Barat atas kerusuhan sipil di negara itu.

Barat dan pemberontak menuduh pemerintah Suriah membunuh para demonstran, sementara Damaskus menyalahkan penjahat, penyabot dan kelompok teroris bersenjata atas kerusuhan tersebut.

Pada November lalu, Rusia juga mensiagakan kapal perangnya di perairan teritorial Suriah untuk mengirim pesan yang jelas kepada Barat bahwa Moskow akan menolak setiap intervensi asing di Suriah.

sumber (IRIB Indonesia/RM)

Al Rusia Peroleh 10 KS diesel Baru Thn 2020

AL Rusia peroleh 10 kapal selam
diesel baru 2020
Minggu, 8 Januari 2012 16:46 WIB | Dibaca
1523 kali
Moskow (ANTARA News) - Angkatan
Laut Rusia akan mendapatkan sekitar
sepuluh kapal selam baru bertenaga
diesel hingga 2020, kata juru bicara
Angkatan Laut kepada Itar-Tass pada
Sabtu.
Seiring dengan pembangunan kapal
selam nuklir strategis dan serbaguna
Rusia, Departemen Pertahanan
berencana melakukan perombakan
armada kapal selam bertenaga diesel,
katanya.
"Sampai tahun 2020, Angkatan Laut
Rusia harus mendapatkan delapan atau
sepuluh kapal selam bertenaga diesel.
Kebanyakan dari mereka diperkirakan
akan dikirim ke Armada Laut Hitam,"
katanya.
Markas besar Angkatan Laut Rusia
berharap untuk menggunakan kapal
selam bertenaga diesel sebagai
komponen penting dalam kelompok
angkatan laut di semenanjung dan
bagian kepulauan.
"Komponen ini akan diintegrasikan ke
dalam sistem manajemen umum dari
angkatan bersenjata Rusia. Kapal selam
bertenaga diesel akan digunakan di
wilayah-wilayah laut, di mana tidak
mungkin bisa menggunakan kapal
selam bertenaga nuklir," kata juru
bicara itu.
Kapal selam bertenaga diesel dirancang
untuk memenuhi perang anti-kapal
selam dan misi perang anti-permukaan
di laut terbuka dan daerah terlarang.
"Kapal selam diesel yang sedang
dibangun akan memiliki kapasitas
modernisasi yang sesuai, yang akan
memungkinkan untuk kembali
melengkapi mereka dengan fasilitas
radio baru elektronik dan senjata,"
katanya dikutip Itar Tass.
sumber Antara

4 unit Pesawat Tempur supertu Canno dari 16 unit yang di pesan tiba bln Maret 2012

Pesawat tempur Super Tocano tiba Maret 2012
Minggu, 8 Januari 2012 19:45 WIB | Dibaca 1417 kali
Malang (ANTARA News) - Empat dari 16 pesawat tempur
Super Tucano A29 buatan Brazil direncanakan tiba pada
Maret 2012 untuk melengkapi sistem persenjataan TNI AU
khususnya di Pangkalan Udara Abd Saleh, Kabupaten
Malang, Jawa Timur.
Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Pangkalan Udara Abd
Saleh, Kolonel Pnb Novianto Widadi, Minggu, mengatakan,
secara umum Lanud Abd Saleh siap menyambut kedatangan
pesawat tempur itu, dan akan menggantikan posisi pesawat
tempur Oviten-10F Bronco yang sudah memasuki masa
"grounded".
Kesiapan yang sudah dilakukan, meliputi sejumlah fasilitas
pendukung di Lanud Abd Saleh, seperti shelter atau tempat
lokasi parkir pesawat, serta 12 pilot khusus yang telah dilatih
untuk menukangi pesawat tersebut.
"Kami terus menyiapkan pendukung lainnya untuk
kedatangan pesawat tempur canggih itu, termasuk pilot
khusus yang berusia minimal 24 hingga 35 tahun dan ahli
dalam berbahasa inggris," katanya.
Dengan tibanya pesawat pada bulan Maret, diharapkan
nantinya bisa dipertunjukan kepada masyarakat pada
peringatan HUT TNI AU tanggal 9 April 2012.
Sementara itu, rencananya pesawat tersebut akan
digunakan untuk misi operasi taktis dalam membantu
pasukan di darat, sebab pesawat itu memiliki keunggulan
"close air support".
Selain itu, pesawat yang memiliki mesin tunggal buatan
"Empresa Braziliera de Aeronautica", juga memiliki
kemampuan menembakan asap ke darat secara cepat untuk
menunjukkan posisi musuh.
Pesawat itu nantinya tidak hanya digunakan sebagai
pesawat latih, namun juga digunakan misi pengamanan
wilayah perbatasan, untuk memastikan tidak adanya
pelanggaran batas negara oleh pihak lain.
"Total pesawat yang kita pesan sebanyak 16 unit, dan
pengiriman akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan
kedatangan empat unit pada Maret 2012, dan akan
ditempatkan pada Skuadron 21 Lanud Abd Saleh," katanya.
sumber Antara

TNI AU Harapkan Perbaikan Hercules di Dalam Negeri

Jakarta

| 21:47 Sat, 7 Jan 2012

10

/

Jurnas.com | MARKAS Besar TNI Angkatan Udara berharap perbaikan pesawat angkut berat Hercules C-130 dapat dilakukan di dalam negeri agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam melakukan perbaikan pesawat sejenis. "Lebih bagus kalau dikerjakan di Bandung, karena sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota TNI AU,"kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus di Jakarta, Sabtu (7/1).

Sebelumnya, satu unit pesawat Hercules milik TNI AU dikirim ke Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki.

Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pesawat tersebut. Namun begitu, kemampuan tersebut tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang mendukung. "Sudah mampu memperbaiki, hanya alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli, lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain,"terangnya.

sumber : Jurnas

Amankan Laut, TNI AL Butuh 35 KCR

(Foto: Kemhan)

6 Januari 2012, Jakarta: TNI Angkatan Laut memerlukan 35 unit Kapal Cepat Rudal (KCR) sebagai kekuatan ideal dalam melakukan pengamanan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Hingga saat ini KCR yang dimiliki baru 6 unit.

"Idealnya ada 35 unit KCR, tapi hingga saat ini kami baru memiliki 6 KCR,"kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (6/1).

Untung merinci, keenam KCR yang dimiliki TNI saat ini adalah Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Mandau-621, KRI Rencong-622, KRI Badik-623, dan KRI Keris-624 yang semuanya buatan Korea. Dua unit lainnya merupakan hibah dari pemerintah Brunei Darussalam yaitu KRI Salawaku-642 dan KRI Badau-643.

"Sesuai MEF akan diadakan penambahan 15 unit KCR,"ujar Untung.

Rencana penambahan KCR ini baru terlaksana dengan penyerahan KRI Clurit-641 pada April 2011 lalu dan segera menyusul KRI Kujang-642 yang akan diserahkan paling lambat April mendatang. Yang membanggakan, kedua KCR ini merupakan kapal buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Palindo Marine, Batam.

Dalam kunjungannya ke PT Palindo Marine Rabu (4/1) lalu, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda TNI Sumartono mengungkapkan pemerintah Indonesia menargetkan pembuatan 24 unit kapal cepat berpeluru kendali hingga 2024. Kedua puluh empat unit KCR itu akan disebar ke wilayah Barat Indonesia dan Sulawesi Utara.

Sumber: Jurnas

Norwegia Tawarkan Empat Hercules

Jumat, 11 September 2009 18:00 WIB | 1427 Views

(istimewa/ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Norwegia menawarkan empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia, kata Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Imam Wahyudi, Jumat.

Ditemui ANTARA di ruang kerjanya di Jakarta, ia mengatakan, empat unit Hercules tipe H itu sebelumnya telah digunakan angkatan udara Norwegia.

"Karenanya mereka (Pemerintah Norwegia) akan melakukan retrovit atau peremajaan terhadap empat Hercules tersebut sebelum diberikan kepada Indonesia," katanya.

Imam mengatakan, empat unit Hercules tipe H yang ditawarkan tersebut keseluruhannya bernilai 66 juta dolar AS. "Ya dengan harga segitu, lumayan juga untuk menambahkan kekuatan skadron Hercules kita, jika pemerintah Indonesia tertarik membelinya," katanya menambahkan.

Sebelumnya, AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Australia menawarkan Hercules Tipe J, namun pesawat dari Australia masih jangka panjang, kendati prosesnya sudah dilaksanakan sejak sekarang, namun realisasinya masih lama.

Hingga kini Indonesia memiliki satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Meskipun telah puluhan tahun, TNI AU tetap menggunakan dan memelihara C-130 Hercules melalui perawatan terjadwal service life extension programmed (SLEP), inspection repair as necessary (IRAN), dan program retrofit dengan biaya 51 juta dolar AS untuk empat pesawat agar dapat bertugas lebih lama lagi yakni sekitar 15 tahun.

"Kini dari empat Hercules yang menjalani peremajaan di Singapura, dua telah selesai, dan dua sisanya masing-masing diremajakan di Singapura dan Depo Pemeliharaan 10 TNI AU," demikian Imam.(*)

sumber Antara

Setelah Australia Giliran Norwegian Hibahkan Empat Hercules

JAKARTA - Australia memastikan bakal menghibahkan empat unit pesawat angkut berat Hercules C-130 seri H kepada Indonesia. Meski berstatus hibah, pengadaan pesawat tersebut tidak gratis. Pemerintah Indonesia masih harus mengeluarkan dana ratusan miliar rupiah guna mereparasi pesawat itu di Australia.

"Secara resmi nanti diserahkan kalau kita sudah mempersiapkan anggaran untuk reparasi dan upgrade. Anggaran untuk itu sudah diketok pada 2012," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Istana Kepresidenan, Kamis (5/1).

Purnomo belum bisa memastikan kebutuhan dana untuk reparasi pesawat bekas pakai Angkatan Udara Australia tersebut. Rencana hibah itu sebenarnya sudah dibahas awal tahun lalu, namun baru terealisasi karena menunggu persetujuan Amerika Serikat.

TNI-AU kini memiliki 21 unit Hercules dan berencana menambah sembilan unit lagi. Dengan tambahan empat unit, TNI-AU akan mengoperasikan dua unit untuk pesawat tangki, dua unit untuk pesawat VIP, dan sisanya untuk operasi angkutan dua batalyon.

"Tipe Hercules yang akan dihibahkan adalah tipe H, diremajakan kembali dan akan digunakan TNI Angkatan Udara untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua," jelas Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengakui masih menjajaki tawaran Hercules dari sejumlah negara. Selain hibah Australia, Amerika Serikat menawarkan pembelian enam unit Hercules C-130 tipe E dan J dengan potongan harga khusus. Pesawat tersebut sedianya akan dikirimkan ke tiga negara di Asia dan Afrika, namun dialihkan ke Indonesia.

Pemerintah Norwegia juga menawarkan hibah murni empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia. Berbeda dengan Australia dan Amerika yang masih membebankan biaya reparasi kepada Indonesia, tawaran dari Norwegia sudah termasuk biaya reparasi sehingga nilai hibah empat pesawat mencapai USD 66 juta.

Selain pesawat bekas, pada 30 Desember lalu Indonesia membeli enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 senilai USD 470 juta berikut suku cadangnya. Seperti sebelumnya, pembelian pesawat itu kosong tanpa senjata. Tahun ini pemerintah baru menganggarkan pembelian rudal udara ke darat dan rudal udara ke udara bagi sepuluh Sukhoi.

Saat ini Indonesia telah memiliki enam Sukhoi Su-27 SKM dan empat Sukhoi Su-30 MK2. Enam pesawat baru tersebut akan ditempatkan di Makassar

sumber :JPNN

Februari, Indonesia Kirimkan 130 Teknisi Pembuat Kapal Selam Jakarta

| 21:07 Fri, 6 Jan 2012

13

 

www.indosmarin.com / www.indosmarin.com

Jurnas.com | INDONESIA melalui Kementerian Pertahanan akan mengirimkan 130 personel ke Korea Selatan dalam rangka proyek pembuatan Kapal Selam yang disepakati kedua negara. Para personel itu berasal dari anggota TNI Angkatan Laut, ahli kapal selam PT PAL dan sejumlah akademisi dari Institus Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

“Diperkirakan berangkat Februari,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (6/1).

Dalam pemberitaan jurnas.com sebelumnya, Hartind menyebut tim pembuat kapal selam Indonesia akan berangkat Januari ini. Jumlah tim yang dia sebutkan saat itu berjumlah 50 orang.

Proyek pembuatan kapal selam yang dilakukan dengan kesepakatan joint production tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hartind menuturkan, dua dari tiga kapal selam yang dibeli Indonesia itu akan dibuat di Korea Selatan melalui perusahaan galangan Daewoo Shipbuiliding Marine Engineering (DSME). Pembuatan kapal selam pertama dilakukan selama 36 bulan. Selama itu pula teknisi dari Indonesia akan memperhatikan dengan seksama cara mereka merakit hingga akhirnya kapal selam itu selesai.

Pada pembuatan kapal selam kedua, barulah para teknisi Indonesia ikut terlibat namun, masih akan dibantu dari pihak Korea Selatan. “Separuh teknisi dari kita, separuh dari mereka,” katanya.

Pembuatan kapal selam kedua ini diperkirakan lebih singkat, yakni hanya 20 bulan. Pasalnya, pihak Korea Selatan dan Indonesia menargetkan bisa membangun dua kapal selam itu dalam kurun 56 bulan atau sekitar 4,5 tahun. “Diperkirakan dua kapal selam itu akan selesai pada pertengahan 2016,” ujar Hartind.

Dan untuk pembuatan kapal selam ketiga, pengerjaan sepenuhnya dilakukan teknisi Indonesia. Hartind mengatakan, pembuatan kapal selam ketiga ini akan dilakukan di galangan PT PAL di Surabaya. Namun begitu, pihak DSME tetap akan mengawasi pembuatannya. “Proses pembuatannya diperkirakan memakan waktu antara 24-36 bulan, diperkirakan bisa selesai sekitar 2019.” katanya.

sumber JURNAS

RI Bantah Tabrak Pesawat Papua Nugini

Jakarta

| 19:13 Fri, 6 Jan 2012

32

 

www.tni.mil.id / www.tni.mil.id

Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan RI menyatakan tidak ada pesawat TNI yang nyaris menabrak pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri (PM) Papua Nugini Belden Namah.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Hartind Asrin Jumat, menyatakan tidak ditemukan data adanya dua pesawat militer Indonesia yang hampir menabrak pesawat yang membawa pejabat tinggi Papua Nugini (PNG).

"Tidak ada pesawat militer kami yang melaksanakan penerbangan atau operasi pada tanggal 29 November, saat dugaan insiden terjadi," katanya menegaskan.

Hartind mengatakan pesawat yang membawa Wakil Deputi PM Papua Nugini itu terbang dari Kuala Lumpur menuju Port Moresby.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus yang mengatakan berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi TNI Angkatan Udara tidak ada pesawat TNI Angkatan Udara yang melakukan penerbangan di wilayah Timur.

"Seluruh satuan radar TNI Angkatan Udara di wilayah Timur yakni di Saumlaki, Biak dan Merauke juga tidak mencatat adanya penerbangan oleh pesawat asing di wilayah Indonesia, khususnya di Papua pada saat itu," ungkapnya.

Pemerintah Papua Nugini justru harus menjelaskan posisi pesawat yang membawa Deputi PM Papua Nugini dan jenis pesawat TNI yang nyaris menabrak tersebut.

Terkait insiden nyaris tabrakan itu, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil mengancam untuk mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu.

Ancaman untuk melakukan pengusiran ini didukung penuh oleh parlemen Papua Nugini. Sebelumnya beredar tuduhan bahwa Indonesia bermaksud untuk memata-matai Pemerintah Papua Nugini "Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah, seperti dikutip Radio Australia, Jumat.

"Saya sudah berbicara dengan duta besar (RI) dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta, maka hal tersebut akan kami lakukan," ujarnya. Antara

sumber : JURNAS

Pesawat SMKN 29 Jakarta Ditawarkan Rp1,3 Miliar, Siap 20 Unit

Jakarta

| 06:59 Sat, 7 Jan 2012

5

 

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional

Jurnas.com | PESAWAT Jabiru J430 hasil rakitan SMK Negeri 29 Jakarta bakal ditawarkan dengan harga sekitar Rp1,3 miliar. Ini lantaran menyesuaikan besarnya biaya perakitan dan bahan-bahan yang dipergunakan.

"Kami berani menawarkan harga pesawat ini sampai Rp1,3 miliar," kata Kepala Program Keahlian Airframe & Powerplant SMK N 29 Jakarta, Ahmad Budiman saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Jumat (6/1) di Jakarta. Rencananya, mereka akan memproduksi pesawat tersebut sebanyak 20 unit.

Budiman mengatakan, biaya merakit pesawat memang mahal bila dibandingkan merakit mobil. Sebab, banyak bahan yang digunakan didatangkan dari luar negeri. Tapi, biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Biaya perakitannya mahal sampai Rp200 juta," katanya.

Sedangkan, biaya membeli bahan-bahan lokal dikeluarkan sekitar Rp100 juta dan ongkos kirim bahan impor sekitar Rp300 juta. Sebagian besar komponen pesawat masih diimpor dari Australia dan 10 persen berasal dari bahan lokal.

"Saat ini pengerjaan sudah sampai 95 persen," katanya. Yaitu proses finishing, seperti pemasangan sayap, pemasangan tangki bensin, pengecatan dan lain-lain. "Perkiraan akhir bulan ini sudah selesai," kata Budiman. Pesawat Jabiru J430 merupakan keluaran terbaru anak SMKN 29 Jakarta.

Sebelumnya pada 2009, mereka berhasil merakit pesawat sejenis yang diberinama "Jabiru J200". Bedanya, pesawat yang lama hanya berkapasitas dua orang, sementara yang terbaru mampu menampung empat orang.

sumber : Jurnas

Pemerintah dan Parlemen Berdebat Alutsista, Calo Mengintai

MBT T-90 buatan Rusia jadi alternatif pengganti Leopard. (Foto: Uralvagonzavod)

9 Februari 2012, Jakarta: Pernyataan mengenai rencana pembelian Alutsista TNI kembali dilontarkan salah satu anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin. Kali ini sang purnawirawan Mayjen TNI, mempertanyakan dana pinjaman luar negeri sebesar AS$ 6,5 miliar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku, tidak mengetahui dari mana sumber pinjaman dana tersebut.

Perang pernyataan mengenai rencana TNI membeli Alutsista belakangan ini memang menjadi perdebatan menarik, antara DPR dan Pemerintah/TNI. DUa instansi ini seakan berdebat di media, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga membuat bingung publik.

Kepada itoday, pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, mekanisme pembelian Alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebenarnya sudah menjadi hal biasa, sejak jaman Juwono Sudarsono, dan itu relatif membantu.

Mufti juga menambahkan, beberapa tahun terakhir, anggaran TNI untuk membeli Alutsista memang meningkat cukup signifikan. Namun hal itu belum bisa membuat Indonesia membeli Alutisista secara masif.

“Pembelian Alutsista TNI hanya berdasarkan kepada kebutuhan minimum, sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) saja,” jelas Mufti ketika dihubungi itoday, Kamis, (9/2).

Lucunya, DPR seharusnya sudah mengetahui detil jumlah anggaran dan dari mana anggaran pembelian Alutsista TNI. Karena pemerintah/TNI pasti akan melaporkan sumber dana kepada DPR sesuai mekanisme yang ada.

Mengenai banyaknya perang pernyataan antara DPR dan Pemerintah/TNI, mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pembalian Alutsista. Menurut Mufti, ada kemungkinan ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang masuk dari perang di media tersebut.

“Broker bisa saja masuk ke dua instansi setelah melihat perdebatan antara DPR dan Pemerintah/TNI,” terangnya.

Hal itu bisa terjadi, karena publik bisa mengetahui apa yang sedang diperdebatkan. Masalah Leopard 2 misalnya, broker senjata jadi memiliki kesempatan untuk menawarkan tank ringan-medium entah lewat DPR atau masuk ke TNI dengan menyodorkan spesifikasi barangnya, sekaligus memberitahu jika barangnya sesuai dengan apa yang diributkan.

Tidak hanya itu, Mufti menganggap, perdebatan mengenai anggaran Alutsista ini hanya masalah politik saja. Karena jika dilihat, pernyataan yang menolak rencana pemerintah selalu berasal dari kalangan partai oposisi. “Kalangan oposisi akan selalu menjadi pihak yang bertolak belakang dengan pemerintah penguasa,” jelasnya.

Untuk mengurangi adanya penyusupan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, Mufti menyarankan agar perdebatan dilakukan secara paralel, bukan dilakukan di gelanggang terbuka.

“Publik diuntungkan dengan adanya perdebatan ini, dan memang berhak tahu, sebab menyangkut dana besar,” ungkap Mufti. “Tetapi ada baiknya DPR dan Pemerintah melakukan debat secara paralel, agar saling mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jangan saling tuduh tak berdasar. Ini jadi lucu, karena yang terjadi adalah siapa mengawasi siapa,” pungkasnya.

Sumber: itoday

Iran akan selenggarakan latihan perang lagi

Jumat, 6 Januari 2012 20:01 WIB

ilustrasi Sebuah misil darat-ke-laut jarak jauh bernama Qader (Kuasa) diluncurkan saat latihan perang Velayat-90 di pesisir Laut Oman dekat Selat Hormuz, Iran selatan, Senin (2/1). (FOTO REUTERS/Jamejamonline/Ebrahim Norouzi/Handout/ox/12.)

Teheran (ANTARA News/AFP) - Iran akan menyelenggarakan latihan militer lagi di dan sekitar Teluk Hormuz dalam beberapa pekan ke depan, kata panglima angkatan laut Pengawal Revolusinya yang dikutip kantor berita Fars, Jumat.

Manuver-manuver itu akan diselenggarakan dalam bulan kalender Iran dari 21 Januari sampai 19 Februari, kata Fars mengutip pernyataan Ali Fadavi.

Latihan-latihan itu akan menekankan pernyataan tegas Iran bahwa pihaknya "menguasai penuh perairan Selat Hormuz dan mengawasi segala pergerakan di daerah itu," tambah Fadavi.

Pengumuman itu-- yang waktunya dibatasi bagi latihan yang Pengawal Revolusi umumkan sebelumnya "secepat mungkin"-- yang berisiko meningkatkan ketegangan dengan Barat di selat itu.

Perairan itu adalah "jalur paling penting dunia" untuk kapal-kapal tangki, kata Badan Informasi Energi Amerika Serikat. Sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia melewati perairan sempit itu memasuki Teluk.

Angkatan laut reguler Iran menyelesaikan latihan perang 10 hari di timur selat itu, di Teluk Oman, awal pekan ini dengan uji-uji coba tiga rudal anti-kapal.

Para pemimpin militer dan politik Iran memperingatkan mereka akan mendekat ke selat itu jika sanksi-sanksi Barat ditingkatkan untuk menghambat ekspor minyak Iran.

Angkatan laut juga memperingatkan bahwa pihaknya akan bereaksi jika Amerika Serikat berusaha menggelar satu dari kapal-kapal induknya di perairan itu.

Pengawal Revolusi, yang menggunakan kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi yang membawa peluncur-peluncur rudal dan kapal-kapal kecil lainnya, secara berkala menyelenggarakan latihan -latihan di dan sekitar Selat Hormuz.

Pelatihan terbaru diselenggarakan Juli 2011 dan termasuk penembakan beberapa rudal anti-kapal antara lain rudal Khalij Fars yang memiliki jangkauan tembak 300km.

Fadavi tidak merinci manuver-manuver baru itu.

"Ketujuh dalam rangkaian Manuver Nabi Besar itu akan dilakukan di daerah Teluk Persia dan Selat Hormuz. Latihan itu akan berbeda dari latihan sebelumnya, " kata Fars mengutip pernyataan Fadavi.
(H-RN/H-AK)  

sumber : Antara

F-35 JSF Delays Could Force Australia to Revert to Super Hornet

06 Januari 2012

The Joint Strike Fighter (JSF) in flight during testing. (photo : News Limited)

AUSTRALIA may be forced to purchase more Super Hornet fighter-bombers to prevent a capability gap in the nation's air defences if work on the Joint Strike Fighter is further delayed due to a new US military strategy and budget plan.

Ambassador to the US Kim Beazley, who received a comprehensive briefing from American officials about the changes, conceded production of the stealthy, multi-role JSF now named the F-35 Lightning II may be impacted by the shift to a leaner US military.

"The meaning of what the President (Barack Obama) and (US Defence Secretary Leon) Panetta have had to say for the F35 program is not that there won't be one but that perhaps in the long term the numbers might change and come down bit," Mr Beazley, former defence minister from 1984-90, told ABC News.

"I don't expect that out of this will emerge delays to a successful conclusion of the project but it may have an impact on the cost structure. The impact on delivery, paradoxically, will probably be quite useful."

Australia plans to buy up to 100 F-35s for an estimated $16 billion and has so far ordered 14, with the RAAF's first squadron supposed to be operating by 2018.

Asked if Australia could fill the gap if the F-35s were not ready by that time by buying more Super Hornet fighter-bombers Mr Beazley indicated that was a possibility.

"Well that's of course for defence ministers rather than ambassadors to say but he is always, (Defence Minister Stephen) Smith has always made clear that he keeps options open in terms of addressing any capability gaps," Mr Beazley said.

Development of the revolutionary JSF was already running behind schedule in April last year when The Australian revealed the RAAF was contemplating purchasing 18 more Super Hornets for $1.5bn to fill the gap.

It is understood delivery may be pushed back even further when the proposed US defence budget for 2013 is announced in coming weeks. The budget is expected to detail $487bn in spending cuts and call for a slowing of the pace of production for the F-35 jet.

The Howard government bought 24 Super Hornets for $6bn in 2007 to fill an earlier strategic gap left when the RAAF's F-111 bombers were withdrawn ahead of time because of concerns about fatigue.

But the announcement overnight, which included a new strategic focus towards the Asia-Pacific, may mean Australia could need even more Super Hornets.

"The Americans are very clear that as they proceed with the F35 program they're under close watch by the Australian government and if at any point of time a risk develops to the capacity for Australia to be satisfied with the forcing being that it has for the air defence of Australia then the Australian government will take action," Mr Beazley said.

US company Lockheed Martin Corporation is building the F-35s which are packed with sophisticated radars and other electronic equipment.

The original plan was for Lockheed to build 2443 JSFs for various arms of the American forces with about 500 others going to allies including Britain, Australia, Israel and Canada.

British Defence Minister Philip Hammond today voiced concern about possible cuts or delays in the F-35 fighter program.

Mr Hammond, who is currently visiting Washington, said he would like to speak with Mr Panetta about the impact the US announcement could have on the JSF.

"One of the things I hope to understand in the meetings I am to have later today is what, if any, impact the announcements being made today will have on the Joint Strike Fighter program," Mr Hammond said.

Opposition defence spokesman David Johnston told The Australian Online he was "not concerned" that the progress of the JSF program would be hindered by the US announcement.

However he said America's shifted focus on the Asia-Pacific region would place extra responsibility on Australia.

"Australia is now under the microscope to step up," Senator Johnston said.

"With the current state of the navy and the disinterest of our Prime Minister in defence issues we are at risk of being found wanting."

Acting Defence Minister Warren Snowdon referred The Australian Online to Mr Beazley's comments.

(The Australian)

Ukraine will Deliver 49 MBT T-84 Oplot to Thailand and will be Completed in 2014

06 Januari 2012

T-84 Oplot Main Battle Tanks (photo : Militaryphotos)

Ukrainian State Company for Export and Import of Military and Special Products and Services (Ukrspetseksport), which is a part of the Ukroboronprom state concern, intends to supply 49 T-84 Oplot tanks to Thailand.

He said a statement made by Volodymyr Kuratchenko, deputy director general of Ukroboronprom, in Kharkiv that enterprise will supply close to 100 tanks to Thailand was a mistake.

Volodymyr Kuratchenko told the press in Kharkiv that the execution of the contract will begin in 2012 and will be completed in 2014.

He said the execution of the contract will allow the Kharkiv Malyshev Plant to boost production volume 10 times in 2012 over 2011.

He did not specify a sum of the contract.

Mykola Belov, acting director general of the Kharkiv Malyshev Plant, told Ukrainian News the Cabinet of Ministers allocated UAH 40.2 million in December to the plant for preparing the execution of this and other contracts concerning production of tanks and armored personnel carriers.

Chief Designer Volodymyr Vakulenko told the press some 40 changes will be introduced in the design on demands from the customer, including installation of air conditioners.

As Ukrainian News reported, Ukrspetseksport on September 1 signed a contract with the Defense Ministry of Thailand to deliver 49 Oplot tanks for a sum exceeding USD 200 million.

On August 5, Ukrspetseksport reached agreement with Thailand for manufacture of 121 pieces of

BTR-3E1 armored personnel carriers and support vehicles based on them worth a total of more than USD 140 million.

Ukrspetseksport is part of the Ukroboronprom state-run concern, which also comprising enterprises producing military hardware, including tank-building enterprises.

(Army Recognition)

UE akui peran baru Indonesia di kawasan

Jumat, 6 Januari 2012 21:52 WIB | 1225 Views

Marty Natalegawa (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa bertemu dengan para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa (UE) yang dipimpin Dubes UE di Jakarta Julian Wilson di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat.

Menurut siaran pers Kementerian Luar (Kemenlu) yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat malam, dalam pertemuan yang dihadiri 14 duta besar (dubes) dan tujuh wakil dubes itu, Wilson mengucapkan selamat atas peran baru yang ditunjukkan Indonesia di tingkat global sepanjang 2011.

"Ditandatanganinya 131 perjanjian bilateral pada tahun 2011 menunjukkan kinerja diplomasi yang luar biasa," kata Wilson.

Pertemuan ini, katanya, menjadi bentuk koordinasi RI-UE di jalur yang benar. Hal ini mengingat pada 2012 akan menjadi tahun yang besar karena kedua pihak akan mengesahkan Perjanjian Kerja sama Kemitraan atau Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral.

Sementara itu Menlu Marty mengharapkan forum pertemuan dengan para dubes UE tersebut dapat dilembagakan dalam bentuk pertemuan reguler yang dilakukan tiap tiga atau empat bulan sekali.

"Ini forum yang tepat, karena pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan informasi mengenai capaian diplomasi 2011 dan proyeksi kebijakan luar neger 2012," ujar Marty.

Marty menegaskan pentingnya dibuka jembatan dalam memperkuat hubungan RI-UE. Untuk itu, ia menekankan perlunya dikembangkan score-card peta hubungan di semua negara UE yang melibatkan semua perwakilan negara-negara UE di Jakarta dan perwakilan RI di negara-negara Eropa.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, Dewi Mayangsari Kusumaastuti saat dihubungi menyampaikan, pertemuan antara Menlu Marty dengan para dubes negara-negara anggota UE adalah untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan hal-hal yang dibahas, Dewi menyampaikan pertemuan tersebut difokuskan pada hubungan bilateral RI-UE. "Bagaimana ke depannya hubungan tersebut agar lebih berbobot, lebih fokus," ujarnya.

Hubungan ekonomi akan lebih ditingkatkan. Demikian pula, harus ada kesinambungan antara hubungan bilateral RI dengan negara-negara UE dan bilateral RI dengan UE sendiri agar lebih fokus, lebih terarah dan maju bersama-sama.

Mengenai krisis keuangan yang kini melanda negara-negara Eropa, Indonesia, kata Dewi, belum melihat dampaknya bagi hubungan bilateral. Indonesia berharap UE dapat mengatasi krisis tersebut sehingga dapat terhindar dari dampak yang lebih parah.

Selain masalah bilateral, Menlu menyampaikan sejumlah informasi khususnya mengenai hasil-hasil Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011. Menlu juga memberikan informasi kepada para dubes negara-negara UE mengenai pandangan Indonesia terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan isu-isu di kawasan seperti masalah Iran, Myanmar dan Semenanjung Korea.

Dalam pertemuan itu, Menlu Marty didampingi oleh penjabat Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Dubes Yuli Mumpuni dan Dubes Retno Marsudi.

Para dubes dan wakil dubes dari 23 negara anggota berasal dari Republik Ceko, Bulgaria, Prancis, Polandia, Swedia, Italia, Finlandia, Siprus, Slovania, Rumania, Denmark, Kroasia, Belgia, Jerman, Luksemburg, Portugal, Irlandia, Spanyol, Hungaria, Inggris, Belanda, Republik Hellenic dan UE.

Dalam siaran pers Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, UE merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan keduanya mencapai lebih dari 26 miliar dolar. Dari sisi investasi, UE menempati urutan ke-2 terbesar.

RI-UE saat ini dalam proses untuk meratifikasi Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Keduanya juga tengah mencanangkan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral. PCA dan Joint Committe tersebut nantinya diyakini akan dapat lebih meningkatkan hubungan bilateral RI-UE. 

sumber : Antara

Hercules Hibah Australia Diremajakan

06 Januari 2012

C-130H Hercules Angkatan Udara Australia (photo : FlightCrew)

Jakarta (ANTARA News) - "Pemerintah akan merenovasi dan meremajakan atau retrofit empat pesawat C-130 Hercules hibah dari Australia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

"Biasanya kalau dapat hibah, atau dapat pesawat, selalu kami cek, renovate, retrofit, kami betul yakinkan bahwa pesawat itu layak terbang," kata Purnomo ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Sekitar ratusan miliar untuk empat pesawat terbang itu. Saya tak tahu persis karena belum diajukan oleh tim," katanya menyinggung perkiraan biaya peremajaan pesawat terbang transpor militer itu.

Menurut dia, tim dari kedua negara akan bertemu untuk membahas kondisi pesawat dan teknis hibah. Hasil pembicaraan tim itu bisa digunakan untuk mengukur biaya retrofit dan kemampuan keempat pesawat itu setelah diremajakan.

Yusgiantoro menjelaskan, pesawat hibah itu berjenis H, atau masuk dalam kategori pesawat baru. Hibah itu juga telah mendapat persetujuan dari Amerika Serikat.

"Karena setiap alutsista buatan Amerika Serikat, di mana pun juga, jika mau dihibahkan walau yang mau menghibahkan negara lain, harus melapor dulu pada Amerika Serikat," katanya.

Australia positif menghibahkan empat unit pesawat Hercules untuk Indonesia setelah sempat tertunda prosesnya pada 2011.

"Kemungkinan kedua tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu pada pertengahan Januari ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa (3/1).

Asrin mengatakan, dalam pertemuan itu kedua tim akan membicarakan teknis hibah yang akan dilakukan setelah sempat tertunda pada 2011. Selain mengadakan pertemuan di Jakarta, akan dilakukan pula pertemuan di Australia untuk melihat langsung empat unit Hercules yang akan dihibahkan tersebut, katanya.

Sementara itu, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo, mengatakan pesawat Hercules yang diperlukan TNI-AU saat ini sebanyak 30 unit. Namun, TNI-AU hanya memiliki 21 pesawat Hercules, sehingga masih kurang sembilan pesawat.

"Kekurangan pesawat Hercules itu akan dipenuhi dari hibah dan membeli. Ke-30 pesawat Hercules akan digunakan untuk pesawat tanki sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional dua batalion sebanyak 26 unit," kata Suprasodjo.

Dia menambahkan, pesawat tipe H yang akan dihibahkan Australia akan digunakan TNI-AU untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua. Selain Angkatan Udara Amerika Serikat, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerima C-130 dari pabriknya. (F008)

(Antara)

Wamenhan Tinjau Potensi Sejumlah Perusahaan Galangan Kapal di Batam

06 Januari 2012

Kapal cepat rudal KCR-40 produksi PT. Palindo Marine Shipyard, Batam (all photos : DMC)

Batam, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI Angkatan Laut serta Tim Verifikasi KKIP, Rabu (4/1) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau.

Kunjungan Wamenhan beserta rombongan kali ini untuk meninjau secara langsung proses pembuatan kapal serta melihat sejauh mana potensi, kemampuan dan kesanggupan perusahaan galangan kapal nasional khususnya di Batam dalam memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI.

Kemhan dan TNI baik sebagai penentu kebijakan ataupun sebagai pengguna berkepentingan melihat secara langsung mekanisme dan kapasitas produksi yang disediakan dalam memenuhi berbagai peluang yang diberikan oleh Pemerintah.

Selain itu, peninjauan kali ini juga berkaitan dengan kepentingan dari Tim Verifikasi KKIP dalam

memonitor atau mengaudit industri pertahanan baik milik negara maupun swasta yang mencakup manajemen SDM, teknologi, infrastruktur, keuangan dan manajemen secara keseluruhan. Audit yang dilakukan Tim Verikasi KKIP tersebut berperan untuk memberikan jawaban apakah industri pertahanan memiliki kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan Alutsista yang dibutuhkan TNI.

Kunjungan Wamenhan dan rombongan ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Batam, diawali dengan peninjauan ke PT. Bandar Abadi Shipyard dilanjutkan peninjauan ke PT. Citra Shipyard, PT. Palindo Marine Shipyard dan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi. Diakhir kunjungan kerjanya ke Batam, Wamenhan juga menyempatkan diri meninjauan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di Lantamal Batam.

Dalam peninjauan di Fasharkan Mentigi, Wamenhan dan rombongan meninjau fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal perang TNI-AL. Sementara itu, saat meninjau PT.Palindo Marine Shipyard, Wamenhan dan rombongan melihat fasilitas produksi dan proses pembuatan kapal perang jenis Fast Missile Boat (Kapal Cepat Rudal/KCR 40) yang merupakan kapal pesanan TNI AL. Dalam kesempatan tersebut Wamenhan juga sempat menguji coba dengan menaiki kapal KCR dengan nama KRI Kujang-642. Kapal tersebut merupakan kapal pesanan TNI AL yang kedua, saat ini masih dalam proses uji coba dan dalam waktu dekat akan diserahterimakan.
PT. Palindo Marine Shipyard mendapat pesanan dari TNI sebanyak dua kapal perang jenis Fast Missile Boat(Kapal Cepat Rudal/KCR 40). Kapal pertama telah diresmikan oleh Menhan pada bulan April 2011 dan sudah memperkuat Armada Perang TNI AL dengan nama KRI Clurit-641.
KCR 40 sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri bangsa dan sebagian besar material kapal perang tersebut diproduksi di dalam negeri. Proyek pembangunan dua unit KCR 40 juga merupakan proyek perdana dalam pengadaan alutsista dengan skema pembiayaan dalam negeri sehingga lebih efisien.
KCR 40 dibuat dari bahan high tensile steel & aluminium alloy dan mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot. Kapal dengan teknologi tinggi itu memiliki spesifikasi panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun.
Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam caliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan rudal anti kapal buatan China C-705.
PT. Palindo Marine Shipyard merupakan salah satu perusahaan galangan kapal di Batam yang memiliki pengalaman selama 20 tahun dan telah memproduksi kurang lebih dua ratus kapal dengan berbagai tipe dan ukuran serta bermacam–macam tipe kapal, antara lain Crew Boat, Passenger Ferry, Patrol Boat, Rescue Boat dan jenis kapal lainnya.
Turut serta mendampingi Wamenhan sejumlah pejabat Kemhan antara lain Irjen Kemhan Laksdya TNI Gunadi, M.D.A., Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI BS. Silaen, S.IP, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Suwarto, Dirtekind Ditjen Pothan Brigjen TNI Agus Suyarso, dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.
Sedangkan dari Mabes TNI AL antara lain Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Sumartono dan Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handayanto. Sementara itu, Tim Verifikasi KKIP antara lain Said Didu, Prof Dr. Ir. Lilik Hedra, Sumardjono, Silmy Karim dan Dr. Timbul Siahaan. Turut pula pejabat dari Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakili Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kemkeu Sambas Muliana.(BDI/SR)

(DMC)