Pages

INDONESIA DEFENCE adalah blog Berita,ulasan, artikel Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Perkembangan Alutsista terkini, serta perkembangan POLITIK DALAM DAN LUAR NEGERI.

BERITA TERKINI DI INDONESIA DEFENCE

Saturday, May 12, 2012

Indonesia - Rusia Teken Kontrak Pembelian 37 Tank Amfibi

Pembelian ini merupakan lanjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukan pembelian sebanyak 17 unit, dengan demikian jumlah total menjadi 54 unit (photo : citra persada) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perwakilan JSC Rosoboronexport di Indonesia menandatangani kontrak pembelian 37 unit kendaraan tempur infanteri BMP-3F Seri 2 senilai 114 juta dollar Amerika, Jumat. Penandatanganan kontrak ini diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kepala Perwakilan Rosoboronexport, Vadim Varaksin. “Pengadaan tank amfibi BMP 3F ini adalah lanjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukan sebanyak 17 unit. Khususnya, pengadaaan kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi,” ujar Ediwan. Ke-17 unit tank BMP-3F Seri 2 itu sudah dioperasikan oleh Korps Marinir TNI AL sejak Desember 2010 dan dari segi teknologi, kendaraan tempur lapis baja ini dianggap sesuai dengan kebutuhan pertempuran asimetris. “Kami berharap semua pengadaan peralatan ini dapat memebuhi kebutuhan TNI AL,” tambah Edwin. Ediwan mengatakan bahwa pembelian ini menggunakan dana dari APBN 2011 dan kontrak mencakup pengadaan suku cadang dan pelatihan. Penandatangan kontrak ini juga melibatkan PT. Pindad yang bertugas merawat tank-tank amfibi ini. Menurut Varaksin, perundingan untuk pembelian itu sudah dimulai sejak Oktober tahun lalu dan berlangsung alot, namun pada akhirnya bisa dicapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Varaksin menambahkan sebagai pihak penjual, Rosoboronexport bangga bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan TNI AD dan TNI AL baik dari segi jumlah kendaraan atau amunisi. “Pengiriman tank amfibi itu akan dimulai pada bulan Juli tahun depan,” ujar Varaksin, sambil menambahkan bahwa kontrak pengadaan kali ini tergolong istimewa. “Kontrak ini sudah mengandung komponen transfer teknologi. Itu hal yang sangat baik dan ini meletakkan dasar untuk hubungan kita ke depan,” ujar Varaksin. (BeritaSatu)

Jet Tempur Sukhoi Bisa Didatangkan Desember Ini

Rusia dua minggu yang lalu secara resmi telah menolak permohonan Indonesia agar skema pembayaran pembelian 6 Sukhoi ini menggunakan fasilitas state credit, dengan penolakan ini maka Indonesia harus mencari kredit komersial untuk pembiayaannya. (photo : TNI AU) Pengiriman dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukan bila kontrak pembelian tersebut bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Perwakilan JSC Rosoboronexport atau pengekspor alat militer dari Rusia yang ada di Indonesia mengutarakan mereka siap melakukan pengiriman jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 ke Indonesia, Desember nanti. Pengiriman dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukan bila kontrak pembelian tersebut bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. “Bila kontrak itu disetujui dan bisa langsung berlaku bulan Mei ini, maka kami bisa mengirim dua pesawat pertama pada bulan Desember sesuai jadwal yang ada di kontrak,” kata Kepala Perwakilan Rosoboronexport di Indonesia, Vadim Varaksin. Hal tersebut diutarakan Varaksin usai penandatangan kontrak pembelian 37 tank amfibi buatan Rusia, BMP-3F Seri 2, di Kementerian Pertahanan, hari ini. Varaksin mengatakan, pihak Rusia telah melakukan semua prosedur internal yang tertuang dalam kontrak pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 pesanan Indonesia. Kontrak tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada Desember 2011. Kontrak senilai 470 juta dollar Amerika tersebut tinggal menunggu persetujuan DPR sehingga bisa segera mulai berlaku bulan ini. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam penandatanganan kontrak pembelian tank amfibi, mengatakan bahwa pembelian pesawat tempur jet Sukhoi tetap menggunakan fasilitas kredit komersial. Ediwan menambahkan bahwa penggunaan fasilitas kredit komersial untuk pembelian Sukhoi tetap digunakan karena perjanjian antara pemerintah kedua negara tidak menyatakan bahwa pembelian jet tempur Sukhoi didukung oleh kredit negara atau state credit pemerintah Rusia. “Kita sudah coba ajukan permohonan, bisa atau tidak pakai state credit, dan sudah dijawab kira-kira dua minggu lalu, memang tidak bisa,” ujar Ediwan. Mengenai proses pembayarannya, Ediwan mengatakan bahwa masih harus melalui beberapa mekanisme yang cukup panjang. “Masih ada beberapa mekanisme di Kementerian Keuangan, kita inginnya cepat, tapi juga perlu persetujuan DPR. Kalau saya ingin secepatnya agar barang- barang bisa produksi dan dikirim ke Indonesia pada waktunya,” papar Ediwan. (Berita Satu )

Sukhoi Bisa di datangkan bln Desember ini

Rusia dua minggu yang lalu secara resmi telah menolak permohonan Indonesia agar skema pembayaran pembelian 6 Sukhoi ini menggunakan fasilitas state credit, dengan penolakan ini maka Indonesia harus mencari kredit komersial untuk pembiayaannya. (photo : TNI AU) Pengiriman dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukan bila kontrak pembelian tersebut bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Perwakilan JSC Rosoboronexport atau pengekspor alat militer dari Rusia yang ada di Indonesia mengutarakan mereka siap melakukan pengiriman jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 ke Indonesia, Desember nanti. Pengiriman dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukan bila kontrak pembelian tersebut bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. “Bila kontrak itu disetujui dan bisa langsung berlaku bulan Mei ini, maka kami bisa mengirim dua pesawat pertama pada bulan Desember sesuai jadwal yang ada di kontrak,” kata Kepala Perwakilan Rosoboronexport di Indonesia, Vadim Varaksin. Hal tersebut diutarakan Varaksin usai penandatangan kontrak pembelian 37 tank amfibi buatan Rusia, BMP-3F Seri 2, di Kementerian Pertahanan, hari ini. Varaksin mengatakan, pihak Rusia telah melakukan semua prosedur internal yang tertuang dalam kontrak pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 pesanan Indonesia. Kontrak tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada Desember 2011. Kontrak senilai 470 juta dollar Amerika tersebut tinggal menunggu persetujuan DPR sehingga bisa segera mulai berlaku bulan ini. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam penandatanganan kontrak pembelian tank amfibi, mengatakan bahwa pembelian pesawat tempur jet Sukhoi tetap menggunakan fasilitas kredit komersial. Ediwan menambahkan bahwa penggunaan fasilitas kredit komersial untuk pembelian Sukhoi tetap digunakan karena perjanjian antara pemerintah kedua negara tidak menyatakan bahwa pembelian jet tempur Sukhoi didukung oleh kredit negara atau state credit pemerintah Rusia. “Kita sudah coba ajukan permohonan, bisa atau tidak pakai state credit, dan sudah dijawab kira-kira dua minggu lalu, memang tidak bisa,” ujar Ediwan. Mengenai proses pembayarannya, Ediwan mengatakan bahwa masih harus melalui beberapa mekanisme yang cukup panjang. “Masih ada beberapa mekanisme di Kementerian Keuangan, kita inginnya cepat, tapi juga perlu persetujuan DPR. Kalau saya ingin secepatnya agar barang- barang bisa produksi dan dikirim ke Indonesia pada waktunya,” papar Ediwan. (Berita Satu )

Thursday, May 10, 2012

Marinir indonesia-AS gelar latihan bersama

Surabaya (ANTARA News) - Korps Marinir RI dan Marinir Amerika atau USMC menggelar latihan bersama di Markas Batalyon Infanteri-5 Marinir, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, 10-16 Mei 2012. Latihan bersama bersandi "Marine Air Ground Task Force - Tactical Warfare Simulation" (MTWS) itu dibuka Asisten Operasi Komandan Korps Marinir Kolonel Marinir Kasirun Situmorang di Markas Batalyon Infanteri-5 Marinir, Ujung, Surabaya, Kamis. Dalam amanat tertulis yang dibacakan Asops Dankormar itu, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin mengatakan latihan bersama itu dilaksanakan untuk menangani akibat bencana alam. "Latihan untuk meningkatkan kerja sama militer kedua negara itu dilaksanakan dengan menyelenggarakan operasi militer selain perang dalam bentuk gladi posko," kata orang nomer satu di jajaran baret ungu itu. Menurut Dankormar, wilayah Indonesia terletak di antara lempeng Asia dan Australia serta dilalui oleh "cincin api" (ring of fire) sehingga rawan terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan meletusnya gunung berapi, bahkan kondisi itu diperparah dengan kerusakan ekosistem akibat ulah manusia yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. "Kondisi tersebut memerlukan manajemen dan koordinasi secara terintegrasi dalam pengerahan militer antarnegara yang tentunya berbeda dalam sistem dan metode, sehingga pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat guna dan tepat sasaran," katanya. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan latihan bersama untuk menyamakan persepsi dan pertukaran kemampuan, pengalaman serta pemikiran bagi kedua belah pihak dengan mempraktikkan prosedur komando dan staf dalam perencanaan penanggulangan akibat bencana alam. Dalam pembukaan yang dihadiri Paban 3 Lat Sopsal Kolonel Laut (P) Aan Kurnia dan Atase Marinir Amerika untuk Indonesia Ltk Marine Avila itu, Komandan Korps Marinir menyampaikan penghargaan kepada penyelenggara dan seluruh peserta latihan yang dipimpin Komandan Satgas Letkol Marinir Amir Kasman. Ia juga mengharapkan peserta latihan dapat membangun rasa hormat antarsesama peserta latihan dan menjaga hubungan baik berdasar persaudaraan prajurit Marinir (marines brotherhood), sehingga latihan ini bisa meningkatkan hubungan baik antarkedua negara, khususnya Korps Marinir TNI AL dan Marinir Amerika (USMC). Acara itu juga dihadiri Danbrigif-1 Mar Kolonel Marinir Wurjanto, Danmenart-1 Mar Kolonel Marinir Markos, Danmenkav-1 Mar Kolonel Marinir Sarjito, Asops Pasmar-1 Kolonel Marinir Y. Rudi Sulistiyanto, Asintel Pasmar-1 Letkol Marinir Widodo, dan para Komandan Satlak di jajaran Pasmar-1. Sumber : Antara

Cina akan memberikan hibah alutsista kepada RI

9 Mei 2012, Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin mengatakan saat ini belum ada bantuan atau hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negeri Cina kepada Indonesia. "Tetapi Cina sudah merencanakan (untuk) memberi bantuan (alustsista)," kata Hartind di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2012, malam. Namun, ia belum mengetahui persis bentuk hibah alutsista yang akan diberikan Cina. Menurut Hartind, saat ini petinggi- petinggi negeri tirai bambu masih melakukan berbagai kunjungan ke Indonesia untuk mengetahui kebutuhan alutsista di Indonesia. "Kira-kira apa yang diawasi dan apa yang perlu dibantu," ujar dia. Jika Cina setuju menghibahkan alutsista, Hartind mengatakan bantuan dalam bentuk kapal patroli akan sangat berguna bagi Indonesia. "Kapal patroli kita masih kurang. (Padahal) dua per tiga wilayah kan laut," ucapnya. "Tetapi belum diputuskan pemerintah." Atas niat Cina menghibahkan alutsistanya, Hartind menguraikan pemerintah menyambut dengan positif."(Pemerintah) menerima. Prinsipnya kan politik bebas aktif," kata dia. Bagi Indonesia, hibah alutsista dari negara lain bukan hal asing. Saat ini Indonesia tengah menunggu kedatangan 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah dari Amerika Serikat. Kedatangan 24 pesawat tempur itu akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan 2014 mendatang. Sumber: Tempo

Wednesday, May 9, 2012

Sukhoi SJ 100 ditemukan Hancur

Sukhoi ditemukan hancur Kamis, 10 Mei 2012 10:12 WIB | Dibaca 3420 kali Jakarta (ANTARA News) - Pesawat Sukhoi Super Jet 100 yang sebelumnya diberitakan hilang akhirnya ditemukan tim pencari dalam keadaan hancur. Sunaryo konsultan PT Trimarga Rekatama perusahaan yang mendatangkan pesawat tersebut ke Indonesia di Jakarta, Kamis mengatakan, pesawat ditemukan dalam kondisi hancur di ketinggian 5.400 meter di daerah Gunung Salak, Bogor. Menurut dia saat ini perusahaan sudah menyiapkan 20 ambulans untuk proses evakuasi korban. Dia menambahkan keluarga korban akan menerima uang asuransi namun belum diketahui jumlahnya. (A050*A051) Sumber :Antara

Sukhoi SJ 100 jatuh dikawasan cijeruk

Jakarta - Tim pencarian dari Lanud Atang Sanjaya sudah berhasil menemukan titik jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Pesawat itu diperkirakan jatuh di kawasan Cijeruk, Bogor. "Di daerah Cijeruk, jaraknya sekitar 1,7 nautical mile," kata Kepala Pentak Lanud Atang Sanjaya, Mayor Ali, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (10/5/2012). Ali memastikan secara fisik, pesawat sudah ditemukan. "Sudah ada di pinggiran tebing," jelasnya. Tim berupaya untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi lewat darat maupun udara. "Sedang kita upayakan," katanya. Sumber :detik.com

Serpihan sukhoi sj 100 berserakan ditepi gunung salak

Serpihan Sukhoi Berserakan di Tebing Gunung Salak Prins David Saut - detikNews FOTO: foto: Serpihan Sukhoi Jakarta - Tim SAR menemukan puing- puing pesawat Sukhoi Superjet100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Serpihan-serpihan berwarna putih ini terlihat berserakan di tebing curam. Foto yang ditunjukkan Tim SAR saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (10/5/2012), menunjukkan sepihan-serpihan ini berserakan di sebuah tebing. Tebing ini terlihat berumput di sebelah sisi kanan dan kiri gambar sedangkan bagian tengahnya masih berupa tanah. Sepihan-serpihan ini berjumlah cukup banyak, ukurannya ada yang kecil dan ada juga yang berukuran cukup besar. "Dari atas kita melihat serpihan-serpihan pesawat dan tulisan logo Sukhoi," kata Kepala Basarnas Marsekal Madya Daryatmo. Foto serpihan itu tampak kecil-kecil karena diambil dari kejauhan. Warna pesawat komersial itu sendiri didominasi warna putih. Sumber : detik.com

Walau Ditolak, Menhan Ngotot Beli Kapal Perang Asal Inggris



kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF). [Google] kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF). [Google]
[SURABAYA] Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun,  tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu.
 

Akhirnya Boeing Beri "Offset" kepada Indonesia


JAKARTA, KOMPAS.com - Pabrikan pesawat terbesar di AS, Boeing Company akhirnya akan memberi offset kepada Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patty Djalal, Rabu (9/5/2012) di Jakarta. “Akhirnya Boeing memberi offset ke kita setelah bertahun-tahun kita perjuangkan,” ujar Dino di Kantor Kementerian Perhubungan.
Offset merupakan praktek pemberian kompensasi oleh industri asing sebagai persyaratan dari suatu negara ketika melakukan pembelian. Dalam kasus Boeing ini dilatarbelakangi karena banyaknya pihak industri dari Indonesia dan TNI AU yang membeli pesawat dari Boeing.
Seperti pembelian pesawat udara sipil B737-800NG oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan B737-900ER, B737-Max oleh Lion Air yang jumlahnya lebih dari 20 miliar dollar AS. Selain itu juga ada pembelian pesawat F-16 dan helikopter Apache oleh T I AU.
Bentuk offset bermacam-macam dan biasanya ditentukan oleh negara pembeli produk berapa prosentase dari nilai keseluruhan transaksi penjualan. Biasanya offset dipakai untuk mengembangkan industri domestik negara pembeli, transfer teknologi, memajukan investasi, dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
Selain itu juga untuk mendapatkan teknologi baru, mendukung industri domestik yang strategis, mendapatkan akses terhadap pasar baru, meningkatkan nilai ekspor, dan meningkatkan hubungan dengan perusahanaan multinasional.
Untuk Indonesia, menurut Dino, nilainya lebih dari yang diperkirakan. “Kalau cuma untuk menghidupkan PTDI,  maka nilai jumlahnya sangat cukup,” ujar Dino sambil tertawa.
Berkaitan dengan itu, hari ini diadakan diskusi antara stakeholder di bidang transportasi udara untuk merumuskan apa bentuk offset yang akan diminta kepada Boeing.
Selain dihadiri Dino, diskusi juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ikhsan Tatang, perwakilan dari GMF, Garuda, Lion, BPPT, PTDI, PT Len, PT Pindad, Susi Air, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perisdustrian.
“Selanjutnya akan dibentuk tim kecil oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk merumuskan apa-apa saja yang nanti akan kita ajukan,” ujar Ikhsan Tatang. 
 
sumber : KOMPAS

MEF : Modernisasi Militer Indonesia



Berjumpa lagi dengan saya admin dari AnalisisMiliter.com setelah beberapa hari tidak posting artikel dikarenakan kesibukan saya saat ini. Banyak rekan-rekan pembaca yang laha mengira tentang siapa admin dari blog ini. Kebanyakan mungkin menyangka bahwa admin blog ini adalah orang yang dekat dengan petinggi militer Indonesia ataupun memiliki chanel untuk mendapatkan informasi A1 dari sumber orang dalam. Saya perjelas lagi bahwa saya hanyalah seorang Mahasiswa Tingkat akhir Jurusan Teknik Informatika di sebuah universitas. Keseharian saya jauh dari dunia militer, namun saya samngat menyukai setiap informasi berbau militer.


Pada kali ini, ditengah kesibukan saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya, saat saya sempatkan menulis artikel mengenai MEF (Minimum Essential Force) yang selama ini sering sekali kita dengar-dengarkan di banyak berita militer. Ya benar bahwa dimulai tahun 2009 yang lalu, pemerintah Indonesia sudah mencanangkan modernisasi militer Indonesia yang diwujudkan dalam program MEF ini. Tulisan saya ini adalah hasil pembelajaran saya dari membaca berbagai berita perkembangan militer Indonesia. Mungkin ada poin-poin dalam tulisan ini yang kurang tepat, maka dari itu saya mengundang pembaca untuk melakukan koreksi jika ada yang kurang tepat.


MEF: Kenapa Minimum, Bukan Ideal apalagi Maksimum??


Mendengar istilah MEF yang diawali kata-kata Minimum mungkin membuat kita bertanya-tanya, kenapa pemerintah melakukan modernisasi militer dengan target Minimum, bukan Ideal atau Maksimal. Ya benar, bahwa saat ini kekuatan militer Indonesia masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki Indonesia untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia yang luasnya hampir sama dengan benua Eropa. Nah, karena itulah program pemerintah saat ini adalah mencapai kekuatan militer yang paling minimal harus dimiliki oleh Indonesia untuk bisa menjaga setiap jengkal kedaulatan Indonesia.


Nah, dari penjelasan singkat diatas tadi tentunya kita sudah mendapat penjelasan mengapa Minimum adalah kata depan dari MEF itu sendiri. Saat ini memang kekuatan Indonesia masih belum bisa menjaga sepenuhnya semua kedaulatan Indonesia dari pelanggaran kedaulatan dari Negara lain. Sebagai contoh, untuk Indonesia bagian timur hanya di jaga oleh 10 Sukhoi-27/30. Itu tentu masih jauh di bandingkan jumlah minimal yang harus dimiliki untuk menjaga kedaulatannya. Menurut saya untuk Indonesia bagian Timur saja, setidaknya harus terdapat?1 Skuadron Sukhoi series dan 2 skuadron F-16, baru itu bisa dikatakan kedaulatan Indonesia di jaga sepenuhnya.


Berkaca dari kurangnya kekuatan militer Indonesia ini, maka pemerintah menjalankan modernisasi militernya agar bisa mencapai kekuatan militer minimum yang bisa menjaga setiap wialayah Indonesia. Modernisasi militer Indonesia melalui program MEF ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu MEF Renstra I, 2 dan 3.


MEF Renstra I (2009-2014)


Proses modernisasi tahap pertama saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahap ini bisa dikatakan adalah masih permulaan dari tiga tahap modernisasi militer Indonesia. Banyak blogger yang sedikit salah sangka bahwa MEF ini hanya sampai pada tahun 2014. Padahal setelah 2014 masih ada dua periode MEF yang akan di jalankan pemerintah Indonesia.


Pada MEF Renstra I ini, ada banyak sekali pembelian dan upgrade yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk memodernisasi alutsistanya agar tidak tertinggal dari Negara tetangga. Adapun project-project yang sedang dan akan dilakukan dalam MEF Renstra I ini adalah antara lain :

1. 16 Super Tucano dari Brazil
2. 54 BMP-3F (17 BMP-3F batch pertama sudah hadir)
3. Hibah dan Upgrade 24 F-16 Block 25 dari USA
4. 5 Unit Mi-35 dan 12 Mi-17 v5 dari Rusia
5. 16 T-50 dari Korea Selatan
6. 6 Su-30MK2 dari Rusia
7. 1 Skuadron UAV kandidat UAV-Searcher II
8. 3 Kapal selam U-209 Class dari Korea Selatan
9. 9 pesawat transport C-295
10. 3 CN-235 MPA dari PT DI
11. Helicopter anti Kapal Selam kandidat Sea Sprite dari Australia
12. Retrofit Light Tank AMX-13
13. Tambahan 100 Panser ANOA
14. Upgrade beberapa pesawat angkut C-130
15. 44-100 MBT Leopard 2A4 dari Belanda dan Jerman
16. 4 Corvet Sigma Class dari Belanda
17. 4 LPD Makassar Class dari Korea Selatan (2 dibangun di PT PAL Indonesia)
18. Beberapa KRI Clurit Class buatan Indonesia
19. Beberapa kapal Trimaran Class
20. Transfer Teknologi Rudal C-705 dari China
21. Pembelian rudal-rudal untuk Sukhoi dan F-16 TNI AU
22. MLRS dengan candidate Himars atau Astross atau candidate lainnya.
23. Heli Attact Kandidat 8 Apache dari Amerika


List diatas adalah list yang sudah dicapai dan ditargetkan dicapai oleh militer Indonesia melalui program MEF Renstra I yang dilakukan antara tahun 2009 sampai dengan 2014. Mungkin dari list diatas ada beberapa yang belum saya masukkan dikarenakan saya lupa. Jika pembaca mempunyai update terbaru, mohon di infokan agar saya update.


MEF Renstra II (2015-2019)


Sebagai mana sudah saya jelaskan diawal bahwa program modernisasi militer Indonesia tidak hanya dilakukan sampai 2014, tetapi sampai 2024, namun dengan target dan pencapaian yang berbeda tentunya. Untuk Renstra ke 2, yang merupakan kelanjutan dari Renstra I akan dilakukan banyak modernisasi militer Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggantian pesawat F-5 E/F TNI AU => kandidat Su-35 BM, Rafale, Griffin
2. PKR Project
3. Surface to air Missile (SAM)
4. Pesawat peringatan dini (AEW)
5. Pesawat anti Kapal selam => kandidat C-295 ASW


Secara jujur saya mengatakan bahwa saya belum tau banyak tentang list belanja untuk Renstra kedua ini. List diatas adalah list yang saya tau sudah di bicarakan pemerintah. Selebihnya masih banyak list yang saya belum tau dikarenakan saya kurang cermat mendapatkan informasinya. Jika ada pembaca yang mengetahui lebih jelas, mohon di informasikan.


MEF Renstra III (2020-2024)

Renstra ke tiga ini merupakan kelanjutan dari Renstra ke dua sebelumnya. Sama seperti renstra ke dua tadi saya juga belum tau banyak mengenai list belanja militer Indonesia untuk periode ini. Tapi yang pastinya list belanjanya juga pasti akan banyak karena memang sudah di targetkan oleh pemerintah. Berikut list belanja yang kemungkinan akan dilakukan oleh militer Indonesia, yaitu :

1. Penggantian F-16 dengan KFX/IFX atau kandidat lainnya.
2. Proses penggantian Sukhoi kandidat Sukhoi FAKPA


Jika ada pembaca yang lebih mengetahui hal ini dari pada saya, mohon informasinya agar sama-sama kita update.


Sekian dulu tulisan saya ini, saya sudah cukup ngantuk sehingga saya harus tidur dulu. Semoga tulisan saya ini memuaskan dahaga dari para membaca yang menanti informasi mengenai dunia militer Indonesia. Saya juga menyarankan pembaca terlibat aktif dalam diskusi yang sehat pada form diskusi di bawah ini.

sumber : Analisismiliter

Wamenhan Tinjau Pesanan Kapal Tanker ke-2 di PT. DKB



08 Mei 2012
Kapal tanker Angkatan Laut berukuran panjang 122m akan diselesaikan dalam 24 bulan, sedangkan LST akan dimodifikasi sehingga dapat membawa tank BMP3F dan Leopard 2 (photo : DMC)

Wamenhan Meninjau Proses Pembuatan Kapal BCM di Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
Jakarta, DMC - Sehari setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan kapal Bantu Cair Minyak (BCM) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan  Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (8/5), Mengunjungi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yang juga sedang  mengerjakan pembuatan kapal Bantu Cair Minyak  kedua untuk TNI AL.
Setibanya di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wamenhan beserta rombongan disambut  oleh Wakasal Laksdya TNI Marsetio dan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riri Syeried Jetta beserta staf langsung menyaksikan proses pengerjaan pemotongan baja sebagai material kapal BCM.
Usai melakukan kunjungan ke Galangan kapal II, Wamenhan menuju Aula PT.  Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menerima penjelasan seputar proses penyelesaian pembuatan satu kapal BCM yang menggunakan material 100% local content dan direncanakan di bangun selama 24 bulan.
Kapal Landing Ship Tank
Selain mendapat penjelasan tentang pembuatan kapal BCM, Wamenhan juga mendapat penjelasan tentang rencana pembuatan dua kapal jenis Landing Ship Tank (LST) yang sudah ditandatangani kontraknya, namun masih dalam tahap rancang bangun, karena design awal kapal Landing Ship Tank dengan 354 ABK hanya dapat mengangkut kendaraan Tempur (Ranpur) jenis Tank BMP 3F, yang dimodifikasi menjadi kapal Landing Ship Tank yang juga dapat mengangkut tank jenis Leopard.
Sementara itu untuk jenis kapal BCM itu sendiri, memiliki spesifikasi panjang 122,40 m , lebar 16,50 m, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan dapat memuat bahan minyak cair sebanyak 5500 m3.
Adapun modifikasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembuatan kapal, Wamenhan mengharapkan proses pembangunannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak melewati batas waktu tahun 2014.
(DMC)

Kabinet Belanda Tetap Ingin Menjual Tank Leopard 2 ke Indonesia



08 Mei 2012
Di Belanda berlaku aturan bahwa transaksi alusista senilai di atas 2 juta euro harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen, dengan demikian kabinet harus mendapatkan persetujuan parlemen terlebih dahulu untuk transaksi penjualan Leopard dengan Indonesia senilai 213 juta dollar ini (photo : cssbl)
Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas
Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant menyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.
Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.
Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemen pertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.
Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.
Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.
Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.
"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.
Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.
Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.

Tuesday, May 8, 2012

PM Malaysia Diselidiki Atas Kasus Suap Kapal Selam

Senin, 07 Mei 2012 08:51 wib
PM Najib Razak (Foto: Getty Images)
PM Najib Razak (Foto: Getty Images)
PARIS - Pengadilan di Paris, Prancis memulai penyelidikan atas dugaan suap pembelian dua kapal selam Prancis. PM Najib Razak diduga menerima suap hampir USD200 juta atau sekira Rp1,8 triliun (Rp9.217 per USD).

Seperti dilansir AFP, Senin (7/5/2012), selain atas kasus suap, Pengadilan Prancis juga menyelidiki kasus pembunuhan atas model asal Mongolia yang dibunuh oleh pengawal PM Najib.

Penyelidikan ini dilakukan oleh Hakim Roger Le Loire dan Serge Tournaire yang dinilai sebagai penyidik berpengalaman dalam kasus korupsi dan HAM. Kedua hakim itu akan mencari tahu apakah perusahaan pertahanan Prancis DCNS dan rekannya Thales International membayar sogokan yang seperti dituduhkan.

Sogokan itu dikeluarkan untuk mengamankan kontrak dua kapal selam kelas Scorpene untuk Angkatan Laut Malaysia pada 2002 silam. Kesepakatan tersebut disetujui ketika Najib masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia.

Tetapi dalam penyelidikan ini, yang menjadi fokus adalah peran yang dimaikan oleh teman dekat Najib yang juga menjadi penasihat politiknya, Abdul Razak Baginda. Pihak berwenang Prancis mencurigai adanya dua pembayaran yang dilakukan oleh para penjual senjata Prancis.

Satu pembayaran diketahui berjumlah 114 juta euro atau sekira Rp1,3 triliun (Rp12.001 per euro), kepada perusahaan Malaysia bernama Perimekar untuk alasan logistik. Perimekar saat itu dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh Razak Baginda dan istrinya Mazalinda.

Pemeriksaan juga ditujukan pada cerita dibalik pembayaran sebesar USD46 juta atau sekira Rp425,2 miliar, kepada perusahaan bernama Terasasi. Perusahaan ini berdiri di Malaysia tetapi terdaftar di Hong Kong. Terasasi sendiri diketahui dipimpin oleh Razak Baginda dan ayahnya Abdul Malim Baginda.

Penyelidikan atas perjanjian pembelian kapal selam itu makin mengemuka pada Oktober 2006 saat jasad dari model dan penerjemah asal Mongolia Altantunya Shaariibuu, ditemukan di hutan di luar Kual Lumpur. Altantunya diketahui ditembak pada bagian kepala dan jasadnya sempat diupayakan untuk diledakan dengan bom C4.

Altantunya diketahui memiliki hubungan dengan Razak Baginda. Beberapa tahun sebelumnya ia sempat berkarir sebagai model di Prancis dan pada 2004, Altantunya menemani Razak untuk bertindak sebagai penerjemah saat kesepakatan kapal selam Scorpene tersebut.

Dalam tulisan tangan yang ditemukan setelah kematiannya, Altantunya berniat untuk mengkonfrontir Razak Baginda dan menuntut pembayaran sebesar USD500 ribu atau sekira Rp4,6 miliar, sebagai uang tutup mulut. 

Langkah pengadilan Prancis ini merupakan cara terakhir dari banyak pihak di Malaysia untuk mendapatkan keadilan, khususnya untuk keluarga Altantunya. Tetapi sepertinya fokus pertama dari penyelidikan, terkait pada kasus penyuapan bukan pembunuhan dari Altantunya.
 
sumber : OKEZONE

KRI Kujang Diluncurkan Pada November 2012


 

BATAM - PT Palindo Marine Shipyard pembuat Kapal Cepat Rudal (KCR) pesanan TNI AL, rencananya secara resmi baru akan meluncurkan KRI Kujang-642 pada November 2012. KCR ini rencananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal berdimensi sedang ini mampu menembus perairan dangkal diantara pulau.

KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.

$ Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri Indonesia.

Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.

Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.

Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Indonesia kaji sistem Industri Pertahanan Elektronika dengan China


(Foto: CETC)

8 Mei 2012, Beijing: Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).

"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.

Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar, peperangan elekronika dan lainnya. "Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek," kata Suryamargono menegaskan.

Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum. Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.

Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC). Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP).

Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).

Sumber: ANTARA News

Belanda Butuh Uang Akhirnya Jual Leopard ke Indonesia

Leopard 2A6 AD Belanda. (Foto: Battle14)

8 Mei 2012, Amsterdam: Kabinet demisioner Belanda akan menjual tank bekas ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah pada harian De Volkskrant.

Kabinet Belanda sebenarnya tidak mendukung transaksi ini, tapi Menteri Pertahanan Hans Hillen, yang harus melakukan operasi penghematan anggaran di departemennya, sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.

"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed.

Sumber: RNW

Hayono: Tank Leopard Miliki Efek Deterrence

Leopard 2A6 AD Belanda. (Foto: Battle14)

7 Mei 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi pertahanan dan politik luar negeri), Hayono Isman menilai Indonesia perlu melakukan modernisasi dan membangun kekuatan pertahanan. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia harus terus ditingkatkan, termasuk dengan membeli Tank Leopard dari Jerman atau Belanda.

“Dengan membeli tank Leopard akan memiliki effect deterrence di kawasan,” kata Hayono Isman di Press Room DPR, Jakarta, Senin (7/5), saat melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Jerman pada tanggal 22-25 April 2012.

Karena itu, Hayono mendukung pemerintah untuk pengadaan Alutsista jenis MBT jenis Leopard. Menjawab pertanyaan mengenai apa urgensi untuk memiliki tank Leopard, Hayono mengatakan bahwa secara teknis TNI khususnya TNI AD yang lebih mengetahui. Namun yang pasti, keberadaan tank Leopard pasti memberikan effect deterrence dengan negara tetangga.

Politisi Partai Demokrat ini, menyebutkan membangun kekuatan pertahanan sangat penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bahkan Hayono menyebut Malaysia masih mengintip peluang untuk mengambil blok Ambalat dari Indonesia.

“Kalau Malaysia berusaha merebut Ambalat, ya kalau saya mendukung Indonesia berperang dengan Malaysia,” katanya. Malaysia, kata Hayono, cukup dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Indonesia harus siap menghadapi Malaysia kalau Malaysia berusaha merebut Ambalat.

Komisi I Minta Tank Leopard Dipermurah 

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah Jerman agar harga tank Leopard dipermurah atau sama seperti harga yang ditawarkan pemerintah Belanda. Permintaan itu disampaikan oleh rombongan Komisi I DPR ketika melakukan kunjungan kerja ke Jerman beberapa waktu lalu.

"Dalam pertemuan dengan Kementerian Ekonomi (Jerman), disampaikan sekiranya dengan alokasi dana yang sama dengan rencana pembelian tank Leopard dari Belanda, Indonesia mendapatkan jumlah tank Leopard yang sama dari Jerman sekitar 80-100 tank," kata Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hayono mengatakan, pihak Jerman belum dapat memberi jawaban dan akan mempertimbangkan permintaan itu.

Selain bertemu dengan Kementerian Ekonomi, kata ketua tim rombongan itu, Komisi I juga mendatangi pabrik MBT Leopard di Munich. Dalam kunjungan itu, pihaknya meminta penjelasan berbagai kritikan mengenai tank Leopard.

"Dan sudah diberi jawaban. Saya puas dengan jawaban mereka. Tapi mungkin saja ada anggota yang belum puas," kata politisi Partai Demokrat itu. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menentang rencana pemerintah membeli tank Leopard. Menurut dia, spesifikasi tank itu tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia.

Menurut Hayono, hasil pertemuan dengan pihak Jerman itu akan dibicarakan di internal Komisi I setelah masa reses nanti untuk diambil keputusan.

Sumber: Jurnas/Kompas

Monday, May 7, 2012

Inilah Rahasia Indonesia Beli Kapal Selam Korsel

Inilah Rahasia Indonesia Beli Kapal Selam Korsel
Kapal selam/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Terkuak sudah mengapa Indonesia lebih memilih membeli tiga unit kapal selam dari Korea Selatan (Korsel) daripada membeli dari Rusia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Marsekal Madya Eris Herryanto, mengungkap, alasan mengapa Indonesia mengabaikan tawaran membeli kapal selam dari Rusia.

Menurut Eris, Rusia menawarkan kredit negara sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 90 triliun. Hingga kini, Indonesia baru menggunakan kredit tersebut sekitar 200 juta dolar AS untuk pembelian jet Sukhoi dan alutsista pendukung lainnya. Adapun 700 juta dolar AS lebih itu, kata dia, diarahkan pemerintah Rusia untuk dimanfaatkan Indonesia agar membeli dua unit kapal selam dari mereka.

Namun lantaran pihaknya menilai spesifikasi dan harga tender yang ditawarkan Rusia tidak sesuai kebutuhan TNI AL, maka pihaknya tidak memanfaatkan sisa state credit itu. Adapun Korsel dalam tender menawarkan kontraknya sekitar 1,1 miliar dolar AS untuk tiga unit kapal selam.

Akhirnya didapat kesepakatan Kemenhan membeli kapal selam dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kapal selam bertenaga diesel itu masing-masing berbobot 1.400 ton dengan panjang 61,3 meter. "Mereka mau TOT (transfer of technology), dan itu salah satu keunggulan mengapa kami memilih Korsel. Karena dua unit dibikin di sana, dan satu unit kapal selam nanti dibikin di PT PAL," kata Eris pekan lalu.

Dia melanjutkan, setelah deal itu terjadi pemerintah Rusia merayu agar Kemenhan tetap membeli kapal selam dari mereka dengan iming-iming TOT. "Tapi saya tanya, TOT model bagaimana yang ditawarkan? Karena TOT yang dimaksud harus jelas definisinya apa?"

Eris melanjutkan, "State credit itu tidak harus dimanfaatkan semua. Itu uang kita sehingga memakainya harus melihat kebutuhan," kata jenderal bintang tiga tersebut.

sumber : republika

Sunday, May 6, 2012

TNI Siap Jadi 10 Besar Pengirim Pasukan Perdamaian


Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Salah seorang komandan Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB sedang memeriksa kelengkapan pasukan.

Jurnas.com | TNI berupaya membentuk satu batalyon mekanis yang memiliki kekuatan 800-1.000 personel untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal ini merupakan bagian dari target Indonesia untuk masuk dalam peringkat 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian.

"Kami harap tahun 2012 satu batalyon mekanis yang disiapkan>d>n satu kompi zeni bisa dikirim ke negara-negara yang tengah berkonflik. Kita punya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut," kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Brigadir Jenderal TNI Imam Edy Mulyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/5).

Dengan membentuk batalyon mekanis ini, dia berharap TNI memiliki batalyon gerak cepat (standby forces) dan masuk dalam puncak United Nation Standby Aransement System (UNSAS). Penyiapan pasukan ini, menurut Imam, merupakan bagian dari target TNI untuk masuk ke dalam 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian.

Dua tahun ke depan, TNI menargetkan dapat mengirimkan 4.000 personel di sejumlah negara yang berkonflik. "Dengan jumlah 4.000 personel, diharapkan Indonesia masuk 10 besar negara di dunia yang mengirimkan pasukan perdamaian. Kita akan cari peluang-peluang yang ada dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan peacekeeping di lingkup ASEAN,” tutur Imam.

PMPP juga tengah mencoba untuk mencari gambaran karena beberapa misi juga menyatakan akan memberikan seruan, khususnya untuk rumah sakit militer dimana PMPP akan menyiapkan tim medisnya, termasuk dokter spesialis.
 
sumber : JURNAS

Menristek dan Menkokesra Kunjungi Pesawat Tanpa Awak Puspitek, Wulung


TANGERANG - Menristek Gusti Muhammad Hatta (2 kanan), Menkokesra Agung Laksono (dua kiri) mendengarkan penjelasan Kepala BPPT Marzan Aziz (kanan) tentang pesawat tanpa awak yang dinamai Wulung saat melakukan kunjungan kerja ke Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Jum'at (4/5). Pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan remote control ini merupakan buatan dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang fungsinya untuk membuat hujan buatan, pemadaman kebakaran hutan dan juga bisa menjadi pesawat mata-mata.FOTO ANTARA/Muhammad Deffa/ed/pd/12
sumber : Antara

Philippines Needs 48 Fighter Jets, 6 Mini Submarines



Philippines Air Force need up to four squadrons of fighter jets (photo : Cavok)


WASHINGTON – The Philippines needs up to four squadrons (48) of upgraded Lockheed Martin F-16 fighter jets, more well-armed frigates and corvette-size, fast to surface combatant vessels and minesweepers and four to six mini submarines, possibly obtained from Russia, to build a credible defense force in the face of China’s increasing belligerence in the South China Sea, the Center for a New American Security (CNAS) said.

This level of capability would far exceed current Philippine planning and finances and it would be in Washington’s interest to make it easier for Manila to acquire excess US fighters, frigates and other weapons system and encourage other countries such as Japan and South Korea to help modernize the Armed Forces of the Philippines (AFP), it said in an article “Defending the Philippines: Military modernization and the challenges ahead.”

The CNAS article on Thursday written by Richard Fisher said the AFP’s modernization program was estimated to cost about $1 billion over the course of President Aquino’s six-year term – an amount that pales in comparison to China’s 2012 official military budget of more than $100 billion.

A high-level Philippine delegation led by Foreign Secretary Albert del Rosario and Defense Secretary Voltaire Gazmin was in Washington this week for discussions on each other’s needs to ensure freedom of navigation in the South China Sea.

A Hamilton-class frigate, now the flagship of the Philippine Navy, was turned over by the US last year and a second one is forthcoming. A third frigate is being sought.

The article lauded Aquino’s determination to build up his country’s military forces and said he has spent more than $395 million on AFP modernization since coming into office, compared with $51 million annually in the previous 15 years.

It said he is seeking to purchase a small number of F-16s supported by six to 12 Surface Attack Aircraft (SAA)/Lead-In Fighter Training (LIFT) aircraft such as the subsonic Italian Aermacchi T-346 or the supersonic Korean Aerospace Industries (KAI) T/A-50, both of which could be modified to perform secondary combat missions.

A considerable investment in training, logistical support and basing will have to precede the aircrafts’ service entry, estimated to be in 2016, the article said.

In 2011, the Philippine Navy (PN) restored a program to acquire two multi-role vessels in the form of 5,000-to-10,000-ton Landing Platform Deck (LPD) ships capable of supporting Marine amphibious operations supplying outposts in theSpratly Islands or conducting disaster relief operations.

The PN is also looking for a land-based anti-ship cruise missile like a version of the US Boeing AMG-84 Harpoon which has a range of 120 kms and could also be used by frigates and F-16s, said Fisher, a senior fellow with the International Assessment and Strategy Center, in his article.

“Finally, the PN would like to acquire a submarine by 2020, which would become its most ambitious and expensive program to date,” the article said.

Given the economic and political stakes in ensuring that all East Asian countries maintain unimpeded access to the sea lanes near the Philippines, both those nations and the United States now share a real interest in the success of the AFP modernization.

The timing is also fortuitous, the article said, because “the United States now has a pragmatic partner in President Aquino who has proved his intention to invest in national defense and is willing to rise above nationalist resentments from the bases era.”

The Philippines booted the Americans from Clark Air Base and Subic Bay in 1992.

Tim Ahli untuk Menganalisis Nakhoda Ragam Class Akan Dibentuk



Nakhoda Ragam class korvet dibandingkan dengan korvet lainnya di kawasan (all photos : Juldas-Thaifighterclub)

Beli Kapal Bekas Brunei, TNI Kembali Tuai Kritik
Rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali dikritik oleh Komisi I DPR.
Belum surut kontroversi soal pembelian tank Leopard bekas dari Belanda, kini DPR mengkritik rencana pemerintah untuk memborong tiga buah kapal Light Fregat eks Angkatan Laut Kesultanan Brunei Darussalam seharga 301 juta Euro.
"Ini patut dipertanyakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Selasa (2/5).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, jenis kapal yang akan dibeli tersebut merupakan produk Inggris yang dipesan Kesultanan Brunei tujuh tahun lalu.
Armada kapal itu dilego ke Indonesia setelah kapal tersebut selesai dibangun tiba-tiba Brunei Darussalam membatalkannya karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai permintaan Angkatan Laut Kesultanan Brunei.
Hal itupun dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Setelah lewat arbritase internasional, Brunei Darussalam dinyatakan kalah dan mereka tetap harus membayar produsen di Inggris.


Tubagus melanjutkan, kemudian pihak Brunei membarter kapal-kapal tersebut dan diserahkan ke galangan Lursen Jerman untuk dijual. Kesultanan Brunei  lalu membeli kapal baru jenis Ocean Patrol Vessel (OPV).
"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tidak memenuhi standar spesifikasi teknis harus kita  beli? Jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan tiga kapal perang itu memang relatif murah dari sisi harga. Namun justru hal itu seharusnya diperjelas.
"Komisi I DPR akan meminta tim ahli untuk menganalisis ketiga kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan penguatan optimal pada sistim persenjataan TNI AL," tutur dia.