INDONESIA DEFENCE BLOG ADALAH BLOG TENTANG INFO ALUTSISTA TERKINI DI DUNIA

Monday, January 31, 2011

Militer Mesir Akhirnya Berpihak pada Rakyat, Selamat Tinggal Mubarak!

Militer Mesir Senin sore waktu setempat (31/1) mengumumkan tuntutan masyarakat dan aksi protes di jalan-jalan selama sepekan sebagai tindakan legal yang sama sekali tidak melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan oleh Jurubicara Militer Mesir dalam statemen resmi yang ditayangkan langsung oleh televisi lokal. Berdasarkan laporan tersebut, militer mengaku bahwa aksi protes masyarakat selama sepekan terakhir konstitusional. Untuk itu, militer Mesir tidak akan menggunakan senjata dan kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa.
Pernyataan resmi militer yang dirilis kantor berita resmi Mesir, Middle East News Agency (MENA) juga menekankan kebebasan bereksperesi secara damai dan aman bagi seluruh pihak. Televisi lokal Mesir dalam berbagai laporannya juga meyakinkan bahwa militer tidak akan menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pendemo.
Sementara itu, para analis politik selama ini menilai militer sebagai pertahanan terakhir Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya. Menyusul statemen resmi militer tersebut, Mubarak benar-benar berada di ambang kehancuran menyusul nasib diktator Ben Ali.
Sebelum pengumuman dirilis, Mubarak mengambil sumpah para anggota kabinet baru. Meski demikian, militer tetap berpihak pada rakyat. Selamat tinggal Mubarak!!! (IRIB/ Farsnews/AR)

irib

Rusia Ajak Indonesia 'Main Perang-perangan'


0diggsdigg

Ist

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Militer Rusia mengajak Indonesia ikut dalam latihan bersamanya dengan Australia yang akan digelar April 2011. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov saat mengadakan kunjungan kehormatan kepada Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, latihan bersama militer Rusia dan Australia sudah lama dilaksanakan. "Dan kami berharap Indonesia bisa ikut serta dalam latihan tersebut," kata Ivanov.

Menanggapi itu, Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkannya secara matang. Dalam pertemuan tertutup tersebut, dibicarakan pula pengadaan alat utama sistem senjata TNI yang diadakan dari Rusia.

Di era 1960-an sebagian besar alat utama sistem senjata diadakan dari Rusia seperti pesawat tempur dan kapal selam. Terakhir Indonesia membeli 10 pesawat tempur jet Sukhoi dan berencana melakukan pembelian enam unit pesawat sejenis secara bertahap.

Sumber: REPUBLIKA

Terjadi Peningkatan Pelanggaran Militer Malaysia Di Nunukan


0

Selama tahun 2010, deteksi TNI AL terhadap aktivitas militer Malaysia khususnya yang beroperasi di sekitar perbatasan RI-Malaysia di Nunukan antara lain Sebatik, perairan Karang Unarang dan sekitarnya, terjadi peningkatan terutama unsur Udara. Demikian penjelasan Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut (P) Rachmad Jayadi yang dimuat disalah satu group Jawa Pos surat kabar Kaltim Radar Tarakan (Berita utama dan hal 7 kolom 1, Rabu, 26/1), pada tahun 2010 tercatat 192 kali unsur laut dan 56 kali unsur udara, Bila dibanding tahun 2009 deteksi unsur laut sebanyak 206 kali dan 30 kali unsur udara.

Sementara pelanggaran wilayah (Garwil) sepanjang 2009 adalah 14 kali unsur laut dan 10 kali unsur udara, Ini cenderung turun dari segi pelanggaran wilayah, namun intensitas Pesawat udara Malaysia cenderung mengalami peningkatan, sementara untuk tahun 2010, pelanggaran wilayah terjadi sebanyak 14 kali unsur laut dan 7 kali unsur udara, deteksi kontak maupun pelanggaran wilayah tersebut kata pria melati dua dipundak tersebut, ini diperoleh dari deteksi dan pengamatan Posal Satrad Sei Pancang yang berada di Sebatik, maupun hasil patroli sepanjang tahun yang digelar TNI AL di bawah Gugus Tempur Laut Koarmatim (Guspurlatim). Baik itu berupa kapal perang maupun pesawat udara intai maritim.

Untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah maupun tindakan negatif lainnya yang dilakukan Malaysia di wilayah Perbatasan maka TNI AL di bawah Komando Gugus Tempur Laut Armatim semakin giat meningkatkan intensitas gelar unsur KRI dan pesawat yang beroperasi di perairan perbatasan RI-Indonesia.

Lebih lanjut perwira AAL lulusan tahun 1991. “Kita akan terus tingkatkan pengawasan dan patroli di kawasan perbatasan RI – Malaysia selain itu laporan dari peran serta masyarakat juga dinantikan ini bentuk partisipasi aktif Masyarakat maritim Indonesia, khususnya yang berada di sekitar perairan karang Unarang agar melaporkan segera apabila melihat dan menemukan kegiatan pihak Malaysia dalam bentuk apapun di perairan Indonesia sebagai bentuk deteksi dini, selain itu info juga bisa di dapatkan dari nelayan yang kebetulan melaut di sekitar perbatasan”.

Sumber: TNI

TNI Siagakan Hercules Evakuasi WNI di Mesir



31 Januari 2011, Jakarta -- (ANTARA News): Tentara Nasional Indonesia menyiagakan pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk membantu evakuasi Warga Negara Indonesia yang tengah terjebak kisruh politik di Mesir.

Juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro kepada ANTARA di Jakarta Senin mengatakan, pihaknya belum memastikan berapa Hercules yang akan disiapkan.

"Berapa pesawat yang akan disiapkan, sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi di sana," katanya.

Terkait itu, TNI Angkatan Udara akan mengirim Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Seokirno, Komandan Pusat Polisi Militer AU Marsekal Pertama TNI Soedipo, dan Kolonel Pnb Yuyu Sutisna sebagai tim pendahulu ke Mesir.

"Mereka akan berangkat pada malam ini," kata Bambang.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas membahas perkembangan situasi di Mesir meminta instansi terkait untuk melakukan evakuasi udara bagi WNI yang berada di Mesir.

"Melakukan evakuasi udara dari Mesir kembali ke tanah air," kata Presiden Yudhoyono dalam keterangan resmi di Kantor Presiden.

Untuk itu, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hassan Wirajuda.

Sejumlah perwakilan juga tergabung dalam satgas, antara lain dari kementerian perhubungan dan kementerian kesehatan.

Rencananya, tim akan menggunakan pesawat angkut komersil dan militer untuk memulangkan warga negara Indonesia. "Kalau bisa berangkat malam ini, berangkat kita," kata Presiden menegaskan.

Dari Kairo dilaporkan, perwakilan pemerintah RI di negara itu tengah mendata jumlah WNI yang berada di negara itu.

Kepala Bagian Penerangan, Sosial dan Budaya Iwan Widjaya Mulyatno., mengatakan,"Atase Pertahanan sedang mendata siapa saja yang akan dievakuasi lebih awal," kata Iwan kepada korespondedn ANTARA Munawar Saman Makyanie di Kairo.

Menurut dia, pesawat yang digunakan untuk evakuasi itu akan dikirim dari Jakarta.

Iwan menambahkan,KBRI sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi WNI dari kawasan antara lain Kairo, Mansyurah, Iskandariah.

Sebanyak 5.000 WNI saat ini berada di Mesir, yang sebagian besar adalah mahasiswa. Mereka umumnya bertempat tinggal di luar kota-kota besar.

Sejumlah negara berencana mengevakuasi para warganya ke luar Mesir yang sepekan terakhir dilanda aksi hura-hara yang merenggut lebih 100 nyawa dan melukai ribuan lainnya.

Aksi warga Mesir itu menuntut Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur.

Sumber: ANTARA News

Peningkatan Kekuatan Militer Asing Ancam Indonesia


F-15SG AU Singapura, jet tempur tercanggih di kawasan Asteng. (Foto: DID)

1 Februari 2011, Jakarta -- (Jurnas): Peta kekuatan militer asing saat ini sudah tidak bisa dianggap sepele. Dari berbagai informasi, peningkatan kekuatan militer asing yang berpotensi mengancam kedaulatan NKRI yang berada dekat di seputar wilayah Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini disampaikan oleh Kapten Sus Ardhianto dalam acara paparan Intelijen yang diprakarsai oleh Asintel Kosekhanudnas I Kolonel Sus Abriyanto Datu Indarwan di Aula Iskandar Kosekhanudnas I, Jakarta, Senin (31/1).

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan yang sangat luas dibandingkan dengan negara lain. Namun, kekuatan militer yang dimiliki negara kita tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus dipertahankan," kata Ardhianto.

Ia mencontohkan, Singapura, negara kecil tetapi memiliki kekuatan udara dengan sejumlah pesawat tempur generasi terbaru. "Tentu menjadikan negara tersebut percaya diri dan sekaligus menjadi ancaman yang potensial bagi Indonesia," ujarnya.

Diakhir paparan, Asintel Kosekhanudnas I juga berpesan agar sebagai prajurit TNI AU harus selalu memiliki sense of intelijen dengan selalu mengetahui informasi terkini dalam perkembangan dunia dengan harapan dapat memahami apa yang harus diperbuat dalam kondisi dan situasi apa pun yang berkembang secara profesional.

Sumber: Jurnas

Industri Pertahanan Indonesia Sekarat


JAKARTA - Industri strategis Indonesia sekarat. Setelah 13 tahun reformasi bangsa, kondisi industri strategis termasuk bidang pertahanan malah semakin terpuruk. Lemahnya anggaran pertahanan memperburuk proses revitalisasi industri yang sebelumnya dicanangkan untuk go internasional pada 2015.

"Saat ini sepuluh industri strategis dalam keadaan sakaratul maut, padahal dulu pernah dalam kondisi maju," ujar Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR, Senin (31/1).

Dia mengatakan, UU belum menjadi payung hukum yang kuat dalam revitalisasi industri statregis, salah satunya industri pertahanan, sehingga kondisinya sekarat. Padahal konsep revitalisasi tersebut bukan gagasan baru dan direncanakan akan mencapai hasil optimal pada 2015.

"Secara gagasan pikiran sudah dimulai oleh Pak Habibie yang referensinya jelas, doktrin politik Bung Karno. Maka kita undang untuk memberikan masukan pemikiran untuk kita masukan ke UU nanti," ujar Mahfudz.

Menurutnya, DPR ingin merancang strategi revitalisasi sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang sudah dibangun BJ Habibie.

Presiden ke-3 itu mengatakan, dirinya kecewa terhadap pemerintah yang menganaktirikan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pertahanan ketimbang perusahaan-perusahaan swasta. Menurutnya, perlu ada UU yang secara tegas mengatur BUMN.

"BUMN sakit dibiarkan mati. BUMN yang sehat dimatikan. Kalau swasta yang sakit disubsidi, yang benar saja, to?" seru Habibie di hadapan para anggota Komisi I DPR.


Pesawat N-250, perkembangannya terhenti akibat intervensi asing pada BUMN Nasional

Menurutnya karyawan industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia sebelum reformasi berjumlah 15.651 orang, sedangkan saat ini tinggal 2.988 orang. Perusahaan yang telah menghasilkan pesawat Indonesia pertama itu, menurutnya, tinggal menunggu waktu saja hingga ditutup. Sama dengan penutupannya ketika masih bernama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 2002.

Idealnya, ujar Habibie, industri strategis adalah industri yang bisa membangun bangsa. Bukan hanya industri yang dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan. Revitalisasi, ujarnya, tidak akan cukup, jika hanya mengandalkan, anggaran pertahanan yang ada.

"Tidak akan cukup. Untuk operasional latihan saja, untuk terbang butuh biaya berapa. Kalau tidak cukup, lalu beli dari luar negeri saja? Yang benar saja. Kalau begitu, bagaimana mau mandiri? Katanya mau mandiri," tuturnya.

Habibie percaya, di antara 240 juta WNI, tidak mungkin tak ada orang yang memiliki kemampuan produksi setara dengan ahli di luar negeri. "Masak tidak ada 100 juta, 1 juta, atau bahkan 100 orang yang sama dengan orang- orang luar negeri?" ujarnya.

Senada dengan Habibie, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Fayakhun Adriadi mengatakan, langkah lain yang perlu dikaji selain UU adalah matriks produksi alutsista. Menurutnya, Indonesia telah mampu memproduksi namun tetap masih mengimpor alutsista dari luar.

"Jangan sampai PT Pindad bisa membuat panser, tapi usernya, TNI, memesan dari luar. Sudah bisa membuat bom yang dicantelkan di pesawat tempur, tapi tidak satu pun bom terjual. Teknologi radar, negara ini negara besar yang miskin radar, kami yakin Indonesia sudah mampu membuat radar," ujarnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Rusia Tak Akan Embargo Alutsista untuk Indonesia


0diggsdigg

BMP 3F Marinir Buatan Rusia.


Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Rusia menjamin tidak akan melakukan embargo terhadap alutsista yang pengadaannya dari Rusia. Jaminan ini disampaikan Duta besar Rusia untuk Indonesia H.E. Mr. A. Ivanov, saat bertemu Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, (Senin 31/1), seperti disampaikan dalam siaran pers Mabes TNI yang diterima redaksi Liputan6.com.

Dalam pertemuan itu Dubes Rusia H.E. Mr. A. Ivanov didampingi oleh Atase Pertahanan Colonel Vladimir Afanasenkof dan Mr. Vadim Varaksin dari Rosoboronexport. Sebelum bertemu dengan Panglima TNI, Dubes H.E. Mr. A. Ivanov disambut dengan upacara jajar kehormatan di Plasa Mabes TNI.

Dalam kunjungan tersebut H.E. Mr. A. Ivanov juga menyampaikan ajakan kepada TNI untuk ikut dalam latihan militer bersama antara Rusia dan Australia, yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan April 2011. Menjawab ajakan itu Panglima TNI menyatakan akan mempertimbangkannya.

Sumber: LIPUTAN6

Indobatt Hadiri Peringatan Hari Republik India

 
GB
Komandan Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII-E/UNIFIL Letkol Inf Hendy Antariksa tiba di lokasi peringatan Hari Republik India di UN POSN 4 2 Ebel Essaqi, Libanon. (Puspen TNI).
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full

Foto Lain

  • Slide #1
  • Slide #2
  • Slide #3
  • Slide #4
  • Slide #5
  • Slide #6
  • Slide #7
Komandan Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII-E/UNIFIL Letkol Inf Hendy Antariksa menghadiri upacara peringatan Hari Republik India. Peringatan itu berlangsung di Markas Batalyon India UN POSN 4 2 Ebel Essaqi, Libanon, Rabu, (26/1/2011).

DETIK FOTO

SBY Perintahkan 6.100 WNI di Mesir Dievakuasi Lewat Udara

 
Ken Yunita - detikNews

;

Jakarta - Situasi politik di Mesir makin memburuk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun memerintahkan untuk mengevakuasi ribuan WNI yang berada di negara tersebut. Mereka akan dijemput dengan pesawat.

"Melakukan evakuasi udara di Mesir kepada warga negara Indonesia untuk kembali ke tanah air," kata SBY dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (31/1/2011). Jumpa pers ini dilakukan SBY usai memimpin rapat terbatas kabinet.

SBY mengatakan, para WNI yang berjumlah 6.100 itu akan diangkut dengan pesawat udara baik Garuda Indonesia maupun non Garuda. Selama evakuasi berlangsung, pemerintah akan menyediakan logistik untuk para WNI yang masih berada di Mesir.

"Memberi pengamanan, penyelamatan, dan pemberian logistik WNI di Mesir adalah tugas pemerintah," kata SBY.

Keputusan evakuasi ini diambil SBY setelah mendengar informasi dari Dubes RI untuk Mesir. Menurut SBY, situasi di Mesir terus memburuk sehingga sangat membahayakan WNI.

"Situasi politik, keamanan di Mesir makin buruk, bisa mengancam keselamatan, keamanan dan ketersediaan logistik WNI di Mesir," kata SBY.

Situasi di Mesir terus memburuk akibat unjuk rasa menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur dari jabatannya sudah berlangsung 6 hari. Seratusan orang telah tewas dalam demo  rusuh tersebut.

(ken/nrl)

DETIK

Russian answer to U.S. reusable robotic spacecraft in the offing

Boeing X-37
16:07 27/01/2011

Russian researchers are working on an unmanned spacecraft similar to the U.S. Boeing X-37 Orbital Test Vehicle, Space Troops chief Oleg Ostapenko said on Thursday.
He said, however, it was not clear as yet how it would be used.
"Something has been done along these lines, but as to whether we will use it, only time will tell," Ostapenko said.
The Boeing X-37, used for orbital spaceflight missions, has a length of over 29 ft (8.9 m) and features two angled tail fins.
The spaceplane's first orbital mission was launched on April 22, 2010 with an Atlas V rocket.
MOSCOW, January 27 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI

US senator demands probe of tanker mix-up

US senator demands probe of tanker mix-up

 Air Force News — By Agence France-Presse on January 31, 2011 2:28 am
Seven US senators on Thursday called on the Pentagon to formally investigate a document mix-up in the politically-charged contest for a new aerial refueling tanker.
With a decision on the contract expected in February or March, the senators demanded the Defense Department's inspector general probe whether EADS gained an unfair advantage when the Air Force inadvertently sent the company and its rival Boeing each other's data.
The lawmakers issuing the call come mainly from states that stand to benefit if Boeing wins the $35 billion contest against European aerospace giant EADS, parent of Airbus.
"From the beginning, we believe the Air Force has attempted to minimize its mistake," said a letter sent to the Pentagon and signed by the senators.
The European Aeronautic Defence and Space Company and Chicago-based Boeing are vying to build a new fleet of mid-air refueling tankers to replace the Air Force's ageing fleet, which dates back to the 1950s.
The contest marks the Pentagon's third attempt in a decade to secure a contract for the planes and the Air Force's "clerical error" in November has fueled an intense battle in Congress over the deal.
The Senate Armed Services Committee convened a hearing on Thursday focused solely on the document mix-up, with senators allied with each company clashing over the impact of the mistake.
"This is a case study of incompetence in contract competition, this whole debacle, from beginning to this very moment," Senator Clair McCaskill said.
In the Air Force foul-up, employees at the rival firms loaded a disc with their competitor's technical information.
An EADS worker admitted to briefly opening a screen display showing Boeing's information before closing it while Boeing maintains its employee never opened any files.
At the hearing, McCaskill and other senators grilled a Pentagon computer expert about how long the file remained open on the EADS computer.
The expert, Steven Shirley, executive director of the Pentagon's cyber crime center, said an investigation showed the EADS employee had the file open for about three minutes and that the computer remained on for 20 minutes.
EADS says the employee only viewed the file for 15 seconds before leaving the room and phoning a colleague to get help closing and isolating the file under company procedures, Shirley said.
After the incident, the Air Force released the data to both competitors to ensure each had the same information. The firms also were allowed to change their bids afterward if they wanted.
Pentagon press secretary Geoff Morrell said on Wednesday the incident was not expected to in any way derail the tanker competition.
The effort to launch a new fleet of refueling aircraft has been marred by scandal and bitter feuds.
Two previous attempts to move ahead with a new tanker were canceled, first with Boeing and then with EADS and its US partner Northrop Grumman.

DEFENCE TALK

Iran to showcase new rockets, satellites

Defense Technology News — By Agence France-Presse on January 31, 2011 8:03 am
Iran to showcase new rockets, satellites


Iran said on Sunday it will showcase what it called a new range of rockets and satellites during annual celebrations marking the 32nd anniversary of the Islamic revolution.
Defence Minister Ahmad Vahidi said Safir 1-B and Kavoshgar 4 rockets and Rasad and Fajr satellites would be unveiled during the 10-day celebrations that start on Tuesday, according to state television website.
Iran will mark on February 11 the 32nd anniversary of the 1979 Islamic revolution which toppled the US-backed shah. Every year Tehran uses the occasion to tout its scientific and technological achievments.
The Safir (Ambassador) 1-B rocket can carry a satellite weighing 50 kilogrammes (110 pounds) into an elliptical orbit of 300 to 450 kilometres (185 to 280 miles), the website said.
Iran sent into space in February 2009 the Safir 2 rocket carrying its first home-built satellite, called Omid (Hope).
The state television report said the other Kavoshgar (Explorer) 4 rocket has a range of 120 kilometres.
In February 2010, Iran launched a capsule carrying live turtles, rats and worms aboard a Kavoshgar 3 rocket in what was its first experiment to send living creatures in space.
In December, Vahidi said Iran would launch a Fajr (Dawn) reconnaissance satellite in the next few months, along with a Rasad (Observation) 1 satellite that was initially to have been launched in August 2010.
President Mahmoud Ahmadinejad meanwhile on Sunday opened a new space research and training centre, media reports said.
Iran's missile and space programmes have sparked concern abroad that such advanced technologies, combined with the nuclear know-how that the nation is acquiring, may enable Tehran to produce an atomic weapon.
Iran denies its nuclear programme has military aims.

DEFENCE TALK

Electronic warfare a new career field



Electronic warfare a new career field

Unique training at Fort Sill has been focusing on the intangible. The subject material: electronic warfare. It's not something Soldiers can touch, taste or see, but it's ever present and an asset when respected.
"If you're listening to a radio, if you're talking on a cell phone, if you're using a GPS you're tied to the electromagnetic spectrum," said Maj. Gregory Griffin, 1st Armored Division Headquarters. "It's a very functional part of the battlefield. Everyone uses it. Everyone relies on it - adversaries as well as friendlies."
Formerly infantry, Griffin is currently going through the Electronic Warfare Officer's Qualification Course. He went through the six-week skill identifier course previously but, given the Army's recent decision to establish Electronic Warfare, 29-series, as a career field, Griffin jumped at the opportunity.
"I like the fact that it's new and there's a lot of possibilities. I finally get to do something that I truly enjoy," said Griffin.
Electronic warfare is not new to the theater of war. In fact, the Air Force and Navy have been players for a long time. Now, it's the Army's turn to hit the ground running, and the training is starting at the Fires Center of Excellence.
Fort Sill has been refining the courses for enlisted personnel, officers and warrant officers with one task: synchronize the airwaves.
"Imagine a helicopter is flying along and suddenly an F-16 flies by doing Mach 1.2 about 100 yards away from it. The helicopter is going to fall out of the sky because those two can't use the same air space-one is going to take over the other. Inside the electromagnetic spectrum it's the same thing," said Bill Sprayberry, Northrop Grumman program manager.
Sprayberry went on to explain how a piece of equipment uses a part of the electromagnetic spectrum. If another piece of equipment comes too close, one of them is going to be unusable. This understanding is vital to the front lines where Soldiers use equipment such as counter radio electronic warfare devices to shut down Improvised Explosive Devices.
Gen. Peter Chiarelli, Army vice chief of staff, recognized the need for EW capability in 2006 when he placed Navy electronic warfare officers with ground combat units in Iraq to manage the complicated electromagnetic spectrum.
"We learned the hard way in 2006 how to leverage EW skill sets from the joint community to counter the emerging remote-controlled IED threats," Chiarelli said.
America's enemies are now using the electromagnetic spectrum against Soldiers. By creating an electronic warfare career field, the Army is better capable of mitigating that threat, Chiarelli said.
The big question for future electronic warfare officers is how to get the systems integrated without destroying someone else's capability. The instructors likened the EW integrator's role to that of a field artillery fire support coordinator, who draws together fire, such as cannons, rockets, mortars, close air support and Naval gunfire.
"It's easy to get people to walk in a formation. They can see each other. But to coordinate something that no one can see, feel, touch or taste is more difficult, so we try to make them respect the threat that comes with not properly coordinating," said Jeffery Cassidy, Electronic Warfare Specialist Course instructor seminar leader.
Besides focusing on how radio waves flow, they also learn how to fight as a piece to the puzzle. Since no battle is fought by the Army alone, the Soldiers learn the capabilities of the other services and how to use them as well.
"These Soldiers are on the staff to coordinate, integrate and synchronize all these systems from the Army, Navy, Air Force and Marines and give them to the commander as an asset," said Cassidy.
The different classes are synchronized so whether Soldiers are enlisted, officers or warrant officers, they will have the same capability downrange only working on different parts of the operation. The officer course focuses on strategy while the enlisted training focuses on tactical to operational levels; the warrant officers bridge the gap between the two.
Fort Sill is also currently working on developing senior leader electronic warfare courses for the future in an effort to sustain a field that is vital to today's operation.

DEFENCE TALK

LHD Mistral, Kapal Serang Amfibi Terbaru Rusia Dari Perancis (V)




Sistem Kendali dan Komunikasi

Selain sebagai sarana angkut heli, ranpur dan pasukan, Mistral juga berfungsi sebagai kapal komando dalam mengendalikan operasi amfibi. Fungsi ini diperjelas dengan adanya ruang pertemuan sebagai pusat komando yang mampu menampung hingga 150 personil. Seluruh informasi pergerakan yang didapat dari berbagai sensor kapal dan pendukungnya dipusatkan ke ruang komando menggunakan command system yang diberi nama SENIT 9(Système d'Eksploitasi Navale des Informations Tactiques). Sistem ini merupakan turunan dari sistem yang sama milik US Navy's Naval Tactical Data System (NTD).

Tenggat waktu pengerjaan Mistral pernah terlambat satu tahun yang disebabkan sistem SENIT yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan, SENIT 9 dikembangkan berdasarkan sistem radar multi-peran Thales 3D/ MRR3D-NG, yang beroperasi pada sinyal C band dengan kemampuan identifikasi teman atau musuh (IFF). SENIT 9 juga dapat tersambung ke format pertukaran data taktis NATO.

Untuk mengatur lalu lintas helikopter di atas dek kapal, Mistral mengadopsi sistem radar DRBN-38A Decca Bridgemaster E250 yang dilengkapi dengan perangkat Optical Landing System.


Untuk mengatur lalu lintas heli di landasan Mistral menggunakan radar Decca Bridgemaster

Untuk perangkat komunikasi, Mistral menggunakan sistem komunikasi satelit Syracuse, sistem ini dibuat dengan memanfaatkan jaringan satelit Perancis Syracuse 3-A dan Syracuse 3-B dengan keamanan frekuensi 45% lebih tinggi dalam berkomunikasi, terutama antar anggota NATO.

Pengujian sistem komunikasi ini pernah dilakukan di depan pengunjung VIP di Paris Air Show 2007, dimana secara live dalam komunikasi berupa konferensi audio-video dilakukan dengan aman tanpa gangguan. Konferensi via satelit ini dilakukan di kapal Tonnerre saat melakukan pelayaran dari Brasil ke Afrika Selatan.

Persenjataan

Sejak tahun 2008, dua kapal kelas Mistral dipersenjatai dengan dua peluncur rudal Mistral Simbad dan empat senapan mesin 12,7 mm Browning M2-HB. Rencananya bakal ada tambahan dua senapan mesin Breda-30 mm/70 Mauser dalam inventori persenjataan kapal, namun batal diinstalasi pada 2009.

Belajar dari insiden nyaris tenggelamnya korvet Israel INS Hanit oleh tembakan rudal anti kapal Hizbullah dalam Perang Lebanon 2006, menunjukkan betapa rentannya kapal perang modern dalam pertempuran laut asimetris. Demikian pula halnya dengan Mistral, oleh sebagian pihak kapal ini dianggap tidak memiliki senjata pertahanan diri yang mumpuni untuk menghadapi situasi semacam itu.

Konsekuensinya, Mistral dan Tonnerre tidak mungkin diturunkan ke konflik perairan terbuka tanpa ada pengawalan unsur kapal eskorta. Masalah ini diperparah dengan kurangnya jumlah kapal eskorta di AL Perancis, karena ada gap lima tahun antara pe-non aktifan kapal selam kelas Suffren dengan penggantinya kelas Horizon dan frigat FREMM.

Selain itu juga berdasarkan pengalaman panglima AL Perancis di Opération Baliste, (evakuasi warga Eropa di perang Lebanon 2006), beliau mengusulkan perlu adanya peningkatan kemampuan pertahanan kedua kapal kelas Mistral dari yang ada saat itu. Usulan ini didukung oleh salah satu kepala staf AL Perancis, dan menjadi pertimbangan di departemen pertahanan pada 2008.


rudal Simbad-RC

Salah satu usulan adalah meng-upgrade dua peluncur manual rudal Simbad dengan empat peluncur otomatis rudal Tetral atau rudal Simbad-RC (setelah prototypenya berhasil). Berbeda dengan Perancis, walaupun belum mengumumkan secara resmi persenjataan apa yang bakal di adopsi di Mistral barunya nanti, Rusia rencananya bakal melengkapinya dengan sejumlah rudal, torpedo buatan lokal. Isyu yang beredar salah satu dari sistem senjata pertahanan Kashtan, rudal anti kapal 3M-54 Alfa (Club), meriam 100mm (A140) dan torpedo (type 91RE2) bakal diadopsi di Mistral.

Rumah Sakit

Fasilitas medis Mistral dibuat mengikuti standar layanan medis NATO, jika dibandingkan dengan layanan lainnya, standar layanan perawatan di Mistral setara dengan rumah sakit di kota besar.

Fasilitas layaknya rumah sakit ini menyediakan 20 bangsal perawatan, termasuk 7 bangsal ICCU dan ruang radiologi yang telah dilengkapi dengan CT/MRI scanner. Total kapasitas perawatan kapal memiliki 69 tempat tidur, termasuk 50 tempat tidur perawatan intensif.





Dalam keadaan darurat, fasilitas perawatan dapat diperluas hingga 120 tempat tidur dengan memanfaatkan hanggar helikopter.

Untuk setiap kasus patologi bisa ditangani langsung di atas kapal, termasuk kasus-kasus kompleks seperti bedah saraf dan jantung. Jika diperlukan pembedahan bisa dilakukan dengan memanfaatkan Syracuse telemedicine system, yakni teleconference secara online audiovisual saat melakukan pembedahan.


Copyright ALUTSISTA

Roket Yang Ditembakkan ke Kantor Polisi Mesir Hantam Pusat Medis


Jumat, 28 Januari 2011 06:46 WIB
Asap mengepul dari sebuah kebakaran di kantor pemadam kebakaran Suez saat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa anti pemerintah dan polisi di kota pelabuhan Suez, 134km timur Kairo, Kamis (27/1).(FOTO ANTARA/REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany/djo/11)

Kairo (ANTARA News/AFP) - Para pemrotes menembakkan dua roket granat ka kantor polisi di kota Sheikh Zuweid, Sinai Utara, pada Kamis, tapi luput dan menghantam pusat kesehatan terdekat, beberapa jam setelah polisi menembak mati seorang pengunjuk rasa, kata perwira keamanan.

Salah satu roket granat luput menghantam beberapa gedung dan mendarat di sebuah ruang kosong, kata perwira itu.

Tidak ada laporan segera tentang korban dari pusat medis yang terhantam roket tersebut.

Seorang koresponden AFP melaporkan, para demonstran juga menembakkan sebuah alat peluncur roket granat ke satu kantor polisi tiga kilometer (1,86 mil) dari kota itu, dan menimbulkan kebakaran.

Kantor pemeriksaan polisi itu dievakuasi pada hari sebelumnya.

Para demonstran tersebut terdiri atas orang Badui, beberapa di antara mereka bersenjata lengkap dan mengeluhkan diskriminasi yang dilakukan pemerintah.

Kerusuhan di Sinai berlangsung sesekali dan terjadi Selasa bertepatan dengan protes antipemerintah secara nasional. (AK/M016/K004)


ANTARA

Panglima: Tak Ada Mark-up di TNI


TNI AU memesan Super Tucano gantikan OV-10 Bronco dari Embraer. (Foto: Embraer)

31 Januari 2011, Jakarta -- (KOMPAS.com): Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, tak ada praktik mark-up atau menaikkan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan non-alutsista di tubuh TNI. Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar tak ada praktik mark-up anggaran, ia menilai, hal itu berupa peringatan saja.

"Selama saya di militer, belum menemukan mark-up. Mungkin Beliau mensinyalir, tapi sekarang belum ketemu lah. Jadi semua itu tergantung mutunya, kualitasnya. Ya, mungkin barangnya sama, tapi beda merek. Kualitasnya kan pasti beda. Satunya sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark-up," kata Panglima kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Permintaan agar tak ada lagi mark-up disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP untuk melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI dan Polri.

Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI dan Polri yang ditingkatkan setiap tahunnya. Anggaran tersebut juga diimbau agar dioptimalkan dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Kepala Negara meminta agar TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pimpinan tak mesti diiringi dengan pergantian program.

"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," kata Presiden.

Ditambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI dan Polri.

Sumber: Kompas.com

Rakyat Mesir Siap-Siap Gelar Demonstrasi Jutaan Umat

 Slogan "mundur Mubarak" terus menggema di seluruh kota di Negeri Piramida itu. Di saat puluhan ribu demonstran berkonsentrasi di Bundaran Tahrir, Kairo, kini para penyelenggara demonstrasi menyerukan digelarnya "protes sejuta umat" di Kairo.
Para panitia demonstrasi di Mesir hari ini (31/1) menyerukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam demonstrasi sejuta umat di Kairo guna memperuncing desakan terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk meninggalkan kekuasaan. Demikian dilaporkan AFP.
Seruan demonstrasi sejuta umat itu dikemukakan menyusul perintah tembak mati yang diinstruksikan oleh Mubarak kepada militer negara ini.
Sedikitnya, 150 orang tewas dalam instabilitas di Mesir dan ribuan lainnya cedera. (IRIB/MZ/SL)

IRIB

Israel Paksa Barat Berhenti Mengkritik Mubarak

 Israel meminta Barat untuk berhenti mengkritik Presiden Mesir Hosni Mubarak di tengah pemberontakan rakyat negara itu.
Tel Aviv berusaha untuk meyakinkan sekutu-sekutunya bahwa kepentingan Barat sangat bergantung pada stabilitas rezim Mesir.
Dalam sebuah pesan khusus yang dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel kepada kedutaan besarnya di Amerika Serikat, Kanada, Cina, Rusia dan beberapa negara Eropa, para dubes Zionis diminta untuk menekankan kepada negara tuan rumah mereka soal pentingnya menjaga stabilitas Mesir.
Seorang pejabat senior Israel kepada koran Haaretz terbitan Tel Aviv mengatakan, "Amerika dan Eropa sedang terseret oleh opini publik dan tidak lagi mempertimbangkan kepentingan utama mereka ... Bahkan seandainya mereka mengkritik Mubarak, mereka harus mampu membuat sekutu-sekutu mereka tidak merasa sendirian."
Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama meminta Mubarak untuk mengambil "langkah konkrit" menuju reformasi demokratis dan menahan diri melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran.
Namun, pada saat yang sama, Wakil Presiden AS Joe Biden justru mendukung sikap Mubarak. Tidak hanya itu, selain menolak menilai Mubarak sebagai seorang diktator, Biden juga menyatakan belum waktunya bagi Mubarak untuk mundur.(IRIB/MZ/SL)


IRIB

Skenario Berbahaya, Mubarak Kerahkan Penembak Jitu

 Seorang purnawirawan polisi Mesir, Omar Afifi, mengkonfirmasikan masuknya senjata-senjata dari Israel untuk membantai para pengunjuk rasa serta penempatan pasukan penembak jitu di gedung-gedung tinggi untuk meneror para pemimpin kelompok oposisi yang ikut dalam demonstrasi.
Kantor Berita AFP melaporkan, Afifi dalam wawancaranya dengan televisi BBC bahasa Arab mengatakan, "Pemerintahan perang telah terbentuk di Mesir dan pemerintahan itu terdiri dari Wakil Presiden, Omar Sulaiman yang sebelumnya menjabat sebagai ketua dinas rahasia negara, dan Ahmad Shafik, Perdana Menteri Mesir. Saat ini pemerintahan tersebut tengah bekerjasama dengan musuh, Israel."
Ditambahkannya bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga-lembaga keamanan dalam negeri, senjata-senjata yang digunakan oleh para penembak jitu Mesir itu disuplai dari Israel dan dikirim dengan menggunakan dua helikopter.
Lebih lanjut dijelaskannya, "Saat ini, kondisi sangat berbahaya karena sejumlah penembak jitu telah di tempatkan di gedung-gedung tinggi untuk meneror para pemimpin kelompok oposisi. Saya menyatakan bahwa kondisi ini sangat berbahaya karena mungkin dalam beberapa jam mendatang rezim Mubarak akan melakukan pertumpahan darah. Oleh karena itu saya menuntut masyarakat internasional segera turun tangan untuk mencegah hal itu terjadi."
Di bagian akhir wawancaranya, Afifi mengatakan, "Anda tentu mengetahui bahwa baik Mubarak maupun wakilnya, Omar Sulaiman, keduanya memiliki hubungan baik dengan rezim Zionis Israel. Jelas bahwa masuknya senjata dan penembak jitu dari Israel ke Kairo akan sangat berbahaya. Karena alih-alih meredam demonstrasi, justru akan membuat warga semakin marah."
Afifi juga meminta seluruh aparat keamanan pemberani Mesir untuk bergabung dengan rakyat.(IRIB/MZ/SL)

IRIB

Sunday, January 30, 2011

Israel Kirim Senjata ke Mesir Untuk Menumpas Demonstran

 Berbagai laporan menyebutkan bahwa Israel telah menyuplai pemerintah Mesir dengan senjata di tengah perlawanan rakyat negara itu menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak.
Laporan tersebut menyusul percakapan telepon antara AS, Mesir dan Menteri Pertahanan Israel mengingat protes anti-pemerintah secara nasional di Mesir hari ini (31/1) telah memasuki hari ketujuh.
Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Hussein Tantawi memperingatkan para demonstran yang berani melanggar jam malam.
Pada hari Kamis (27/1), seorang menteri kabinet Israel yang tidak ingin namanya dipublikasikan kepada media Zionis menyatakan bahwa Presiden Mesir, Hosni Mubarak akan mampu memadamkan krisis berkat kecakapan militer kuat. Demikian dilaporkan The Washington Post.
"Rezimnya (Mubarak) telah mengakar pada struktur militer dan keamanan," kata menteri Israel itu seraya menambahkan bahwa, mereka harus mengasah kekuatan, berkuasa di jalan dan melakukannya. Mereka (Mesir) cukup kuat untuk mengatasinya.
Pada hari keenam (30/1), para pengunjuk rasa turun ke jalan meskipun militer telah memberikan peringatan keras.
Militer Mesir mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap siapapun yang melanggar pemberlakuan jam malam di kota-kota besar.
Situs Ikhwanul Muslimin melaporkan, Mubarak dilaporkan berulangkali berkunjung markas komando militer dan bertemu dengan para panglima. Setelah kunjungan tersebut, militer menerima instruksi untuk menembak para demonstran dalam upaya melindungi rezim Mubarak. (IRIB/MZ/SL)

IRIB

Helikopter Israel Tiba di Mesir, Banjir Darah Hingga 48 Jam Lagi

 Seorang mantan perwira Mesir mengumumkan bahwa ada dua helikopter yang dilengkapi senjata otomatis yang dikendalikan lewat monitor. Dua helikopter ini dikirim dari Israel lewat Cyprus dan akan digunakan untuk menumpas aksi demonstrasi rakyat Mesir.
Sebagaimana diberitakan Kantor Berita Fars, Kolonel Omar Afifi, punawirawan Mesir memperingatkan bentrokan antara rakyat dan militer Mesir dalam 48 jam ke depan dan menyatakan bahwa dalam bentrokan ini bakal terjadi pertumpahan darah luas di negara ini.
Kolonel Afifi menjelaskan bahwa akan terjadi banjir darah pada 48 jam ke depan dan mengatakan, "Dua helikopter yang dilengkapi senjata otomatis yang dikendalikan lewat monitor milik Israel telah dikirm ke Mesir lewat Cyprus untuk menarget para pemimpin demonstrasi rakyat."
Mantan perwira Mesir ini menyebutkan bahwa keputusan ini merupakan rencana Israel yang didukung kerjasama Hosni Mubarak, Presiden Mesir yang didisain sedemikian rupa oleh Omar Suleiman, Wakil Presiden Mesir yang juga masih menjabat Direktur Dinas Intelijen Mesir.
Kepada televisi Aljazeera Omar Afifi mengatakan, "Aksi demonstrasi rakyat Mesir tidak akan berhenti dan situasi yang ada ini akan terus berlanjut."
Namun di sisi lain, Kolonel Afifi menyatakan harapannya setelah Kepala Staf Gabungan Militer Israel menyatakan dukungannya terhadap rakyat Mesir. (IRIB/SL/MZ)

IRIB

Habibie: Indonesia Harus Kuasai Dua Teknologi Utama


Senin, 31 Januari 2011 14:05 WIB
Mantan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan Presiden Prof BJ Habibie menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara, apabila ingin menjadi bangsa yang besar.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin, Habibie menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan dan mandiri.

"Mandiri waktu itu belum dipakai, karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.

Selanjutnya Habibie mengatakan bahwa komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia, bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.

"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa dan industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.

Karenanya ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini yang dicari bukanlah kemandirian, tapi yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat saja, maka sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".

"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung dengan bantuan anggaran pemerintah. Karena dicari keuntungan dalam US dolar, kalau begitu ya bikin saja dagang. bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada anda, anda harus bangkit," ujarnya.

Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.

"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai nara sumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

"Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.
(D011/B010)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011
Antara

Brak!! Habibie Gebrak Meja Komisi I DPR Saat Bahas Alutsista


Febrina Ayu Scottiati - detikNews


 

Jakarta - Mantan Presiden BJ Habibie diundang rapat dengan Komisi I DPR untuk membahas alat utama sistem persenjataan (alutsista). Brak!! Ahli pesawat terbang itu tiba-tiba menggebrak meja saat menyampaikan pendapatnya.

Mantan Presiden BJ Habibie.

"Kalau Anda mengimpor gelas (sambil mengangkat gelas), mengimpor meja (sambil menggebrak meja) dan mengimpor mic (sambil menunjuk mic) maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri!" ujar Habibie berapi-api di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Jika industri pertahanan lokal tidak diutamakan, lanjut menristek era Orde Baru ini, maka generasi mendatang akan kasihan. Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada impor alat pertahanan.

"Kita tidak bisa begini, karena awalnya ini (industri pertahanan lokal) adalah perjuangan. Jangan kualat," ucap pria 75 tahun ini.

Dia menyebut, sejak tahun 2002 hingga sekarang, industri pertahanan Indonesia tidak pernah fokus. Habibie menilai, industri pertahanan Indonesia hanya memfokuskan keuntungan per generasi, dan yang dikejar bukan kemandirian tapi hanya keuntungan sesaat.

"Saya menyebutnya ini skenario VOC. Coba bandingkan dengan Amerika. Pembiayaan industri untuk kemandirian. Berbeda dengan kita, pengembangan teknologi tidak maju, karena yang dicari hanya keuntungan dolar Amerika saja. Saya orang tua tapi tidak buta," ucapnya dengan nada tegas.

Habibie menyampaikan, dirinya bersyukur anggota Komisi I telah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk duduk di kursi Dewan. Hal itu disampaikannya sembari menunjuk ke anggota Komisi I. Dia mengakui, omongannya tidak akan didengar jika tidak bersama dengan DPR.

"Kalau ada yang mau mendirikan lapangan golf di tempat strategis industri, saya akan berdiri, saya akan hadang mati-matian. Ini berkaitan dengan menjaga jam kerja rakyat Indonesia," kata pria yang dijuluki Mr Crack ini.

detik

Habibie Jadi 'Presiden' Lagi Saat Rapat dengan Komisi I DPR


Febrina Ayu Scottiati - detikNews




Jakarta - BJ Habibie adalah seorang mantan presiden. Namun bagi beberapa anggota Komisi I DPR, Habibie masih seorang presiden. Tidak heran, dalam rapat dengan Komisi I DPR, Habibie kembali jadi 'presiden'.

Sebutan presiden bagi Habibie dicetuskan pertama kali oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakun Adriadi. Dia menyampaikannya saat akan mengajukan pertanyaan untuk Habibie dalam rapat tentang alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2011).

"Mohon izin Pak Ketua untuk memanggil Bapak Habibie dengan sebutan Bapak Presiden. Saya risih dengan sebutan mantan presiden. Pak Habibie memang pernah menjadi presiden ketiga dan bagi saya beliau tetap menjadi presiden. Mohon izin, Pak Ketua," ujar Fayakun.

Ketua rapat Mahfudz Siddik dari FPKS hanya mengangguk mendengar permintaan Fayakun. Dia tidak mengatakan apa pun, sehingga Fayakun pun melanjutkan berbicara.

"Apa yang ditemukan di PT PAL itu seperti zombie. Punya 7 kontrak pembuatan kapal dan kalau dibuat itu akan rugi, tapi kalau dibuat itu prestasi," tutur Fayakun.

Dia melanjutkan, uang muka pembuatan kapal diambil untuk membayar gaji karyawan. Menurutnya, Indonesia itu negara besar namun miskin teknologi, termasuk dalam konsep bahan bakar terbarukan.

"Indonesia punya cadangan fosil dan lahan yang luas. Ada minyak jarak dan kelapa sawit. Tekniknya mudah, tinggal yang nonteknis. Mohon konsep dari Bapak Presiden seperti apa. Dan bagaimana tanggapan Pak Presiden tentang alutsista. Perlu dicatat, kita mendapat tambahan Rp 11 triliun dan sebaiknya untuk membiayai tenaga ahli alutsista dan bukan untuk mengimpor," kata Fayakun.

Habibie yang mendengar dirinya disebut presiden tampak cuek. Dia asyik menulis pernyataan dan pertanyaan dari Fayakun.

Setelah Fayakun, giliran anggota Komisi I lainnya yang berbicara yakni Azwar Abubakar dari FPAN. Seperti halnya Fayakun, Azwar pun menyebut Habibie dengan sebutan presiden.

"Yang Mulia Presiden yang kami hormati," ucap Azwar.

Selanjutnya, giliran Roy Suryo dari FPD yang mendapat giliran mengajukan pernyataan dan pertanyaan. Namun tidak seperti kedua rekannya, Roy tidak ikut-ikutan memanggil presiden.

"Terimakasih Pak Habibie yang kami hormati," ucap Roy.

detik

Catatan kecil kekuatan TNI AU kita


Hosted by imgur.com
Hari ini saya baca berita mengenai sebuah kejadian pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia. Terakhir kita tahu yang sedang hangat adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Malaysia di wilayah Ambalat oleh sejumlah kecil kapal laut mereka (1 atau 2 saja). Namun berdasarkan berita yang saya baca di Jawapos.com pada tanggal 23 Juni 2009 sore hari berdasarkan pemantauan Monitor Satuan Radar 212 TNI-AU di Batam telah terjadi penyusupan ke dalam wilayah Air Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Tepatnya di wilayah laut antara perairan Pulau Laut dan Pulau Subi Natuna. Hasil pelacakan melalui radar menunjukkan adanya iring-iringan 6 kapal laut dari angkatan laut Amerika (US Navy).

Berikutnya TNI AU kemudian berkoordinasi dengan pangkalan TNI AL Ranai yang segera mengirimkan pesawat intai CASSA. Hasil pengintaian menunjukkan iring-iringan 6 kapal tersebut terdiri dari 1 tanker, 2 Frigate, 2 Destroyer dan 1 nuclear powered supercarrier kelas Nimitz: USS Ronald Reagan (CVN-76) yang merupakan salah satu kapal induk terbesar di dunia dan merupakan garda terdepan dari kekuatan tempur US NAVY. Luar biasa! Iring-iringan ini dapat dikatakan sebuah kekuatan standar operasi tempur dalam misi logistik yang penting. Bisa dilihat dari sebuah kapal tanker yang dikawal oleh kapal-kapal US Navy seperti ini. Ketika Malaysia menerobos wilayah kita, banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya kita siap bertindak ofensif pada saat itu. Kenapa? Karena yang melakukan pelanggaran hanya 1-2 kapal patroli tempur. Namun apa yang bisa kita lakukan dengan iring-iringan kapal laut Amerika ini?

Hosted by imgur.com
USS Ronald Reagan CVN-75

Mari kita lihat kekuatan tempur iring-iringan US NAVY yang melakukan penyusupan di wilayah Natuna ini. Dua frigate, dua destroyer dan 1 supercarrier. Lebih mudahnya kita bahas satu saja yaitu supercarrier USS Ronald Reagan. Kapal laut bertenaga 2 reaktor nuklir ini dapat melaju hingga kecepatan 56 km/jam dan hanya perlu mengisi ulang bahan bakar dalam 20 tahun sekali. Dengan panjang 3 kali lapangan bola, kapal laut yang diluncurkan pertama kali tahun 2001 ini dapat mengangkut 5500 personel dan 80 pesawat tempur serta sekitar 10 helikopter. Kapal kelas Nimitz ini diperlengkapi dengan persenjataan elektronik Countermeasures untuk decoy dan anti torpedo. Selain itu juga dengan rudal darat ke udara Sea Sparrow dan RIM116 Airframe Rolling.

Untuk kekuatan tempur udara, sejak Mei 2009 USS Ronald Reagan dioperasikan dengan satuan udara Carrier Wing 14 (CVW-14). Satuan ini terdiri dari 8 skuadron:
  1. Strike Fighter Squadron 22 (F/A-18F Super Hornet)
  2. Strike Fighter Squadron 25 (F/A-18C Hornet)
  3. Strike Fighter Squadron 113 (F/A-18C Hornet)
  4. Strike Fighter Squadron 115 (F/A-18E Super Hornet)
  5. Carrier Airborne Early Warning Squadron 113 (E-2C Hawkeye 2000)
  6. Carrier Tactical Electronic Warfare Squadron 139 (EA-6B Prowler)
  7. Fleet Logistics Support Squadron 30 Det. 1 (C-2 Greyhound)
  8. Helicopter Anti-submarine Squadron 4 (Sikorsky SH-60F and HH-60H Seahawk)
Dari catatan di atas, dapat kita lihat dari hanya 1 supercarrier saja, Amerika dapat dengan cepat scramble 48 kekuatan taktis tempur dan 16 support.

Lalu bagaimana kalau kita bandingkan kekatan taktis udara yang ada pada 1 kapal induk AS ini dengan kekuatan tempur TNI AU kita? TNI AU pada saat ini terdiri dari 6 skuadron induk (tempur, pendidikan, angkut, patroli maritim udara, VIP/VVIP, helikopter). Skuadron udara tempur terdiri dari:
  1. Skuadron Udara 1 "Elang Khatulistiwa" (BAE Hawk Mk. 109/Mk. 209) di bandara Supadio Pontianak.
  2. Skuadron Udara 3 "Sarang Naga" (F-16A/F-16B Block-15 OCU) di bandara Iswahjudi Madiun.
  3. Skuadron Udara 11 (Su-27SK/SKM, Su-30MK/MK2, A-4E/TA-4H/TA-4J) di bandara Hasanudin Makassar.
  4. Skuadron Udara 12 "Panther Hitam" (BAE Hawk Mk. 109/Mk. 209) di bandara Sultan Syarif Qassim II Pekanbaru.
  5. Skuadron Udara 14 (F-5E/F-5F) di bandara Iswahjudi Madiun.
  6. Skuadron Udara 15 (BAE Hawk Mk. 53) di bandara Iswahjudi Madiun.
Dengan perhitungan satu skuadron TNI-AU adalah (idealnya) 16 pesawat tempur maka kekuatan tempur udara TNI AU adalah 96 pesawat tempur. Ditambah kekuatan pendukung: 4 skuadron udara angkut, 1 skuadron patroli udara maritim, 3 skuadron helikopter, 2 skuadron pendidikan dan 1 skuadron VIP/VVIP.

Hosted by imgur.com
Pembagian wilayah Komando Operasi (KOOPSAU) TNI-AU

Mari kita berandai-andai. Seandainya terjadi konfrontasi tempur udara antara iring-iringan kapal US NAVY ini dengan TNI AU kita di wilayah Komando Operasi 1 (KOOPSAU 1) TNI AU yang meliputi wilayah Natuna. Maka TNI AU dapat mengirimkan pesawat tempur dari Skuadron Udara Tempur 1 dari Pontianak dan Skuadron Udara Tempur 12 dari Pekanbaru:

Kekuatan tempur udara KOOPSAU 1 TNI AU : 2 Skuadron Udara Tempur total 32 pesawat Hawk (buatan tahun 80an)
VS
Kekuatan tempur udara USS RONALD REAGAN US NAVY : 4 skuadron udara tempur total 48 pesawat (buatan tahun 90an)

Yah beda tipis lah kita kalahnya :) Tapi dengan mengerahkan semua kekuatan skuadron udara tempur TNI AU kita bisa menang kok. Kekuatan skuadron tempur udara di KOOPSAU 1 berjumlah 32 pesawat di tambah kekuatan tempur udara di KOOPSAU 2 berjumlah 64 maka total ada 96 pesawat tempur lawan 48 pesawat tempur yang ada di satu kapal induk ini jelas kita menang :) Dengan catatan:
  • Jumlah pesawat TNI per satu skuadron benar-benar telah mencapai jumlah ideal yang diinginkan oleh TNI AU yaitu 16 pesawat per satu skuadron.
  • Kesiapan taktis dan tempur dari personel dan tentu saja teknis pesawat. Nggak lucu kan kalo belum perang tapi udah jatuh duluan pesawatnya :)
  • US NAVY tidak menurunkan USS Nimitz, USS Dwight D. Eisenhower, USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt, USS Abraham Lincoln, USS George Washington, USS John C. Stennis, USS Harry S. Truman, USS George H.W. Bush.
Siapakah ke 9 kapal ini? Mereka di tambah USS Ronald Reagan adalah 10 kapal induk kelas Nimitz yang dimiliki oleh US NAVY. Dengan masing-masing kekuatan standar (tidak siaga tempur) 48 pesawat maka hanya dari 10 kapal induk ini saja Amerika memiliki 480 pesawat tempur. Lebih banyak dari jumlah seluruh pesawat dari semua jenis yang dimiliki TNI AU pada tahun 2004 berdasarkan catatan GlobalFirePower yaitu 313 buah pesawat.

Tentu tidak adil rasanya kalo kita melakukan perbandingan seperti di atas dalam mengukur kekuatan alutsista TNI AU kita sekarang ini. Kondisi ekonomi dan inisiatif pemerintah dalam mengembangkan alutsista tidak hanya TNI AU tapi juga kekuatan lain masih minim. Tujuan dari tulisan ini hanya sekedar menggambarkan kekuatan yang kita miliki dan ketika ada kabar salah satu kapal induk tercanggih di dunia masuk ke wilayah Indonesia, maka saya pikir inilah kesempatan yang baik untuk menulis catatan ini. Dengan luas wilayah dan potensi demografis serta sumber daya alam, negara ini sangat sangat membutuhkan kekuatan tempur yang mampu melindungi itu semua. Bila tidak, maka akan sangat ironis apabila kita sampai harus jadi bangsa pengemis di atas tumpukan permata.
 
http://codenameraven.blogspot.com/2009/06/catatan-kecil-kekuatan-tni-au-kita.html



PT AP & TNI AU Teken Kesepakatan Gunakan Bandara Bersama

Hosted by imgur.com

Nograhany Widhi K - detikNews

Jakarta - PT Angkasa Pura (AP) I, PT AP II, Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Udara (AU) meneken kesepakatan untuk menggunakan bandara bersama. Kesepakatan ini menjadi acuan bila 4 institusi itu akan mengadakan kerjasama.

”Kesepakatan ini sedianya akan menjadi pedoman para pihak dalam melakukan kerjasama ke depan. Salah satu tujuannya adalah mencegah timbulnya permasalahan dalam kegiatan operasional pangkalan udara maupun bandar udara, baik untuk kegiatan penerbangan sipil maupun penerbangan militer. Utamanya adalah untuk meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa,” jelas Dirut AP II Tri S Sunoko.

Hal itu disampaikan Tri usai penandatanganan kesepakatan di Bali, dalam rilis AP II, Senin (31/1/2011). Penandatanganan dilakukan oleh Dirut AP II Tri S Sunoko, Dirut AP I Tommy Soetomo, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay, dan Wakil KSAU Marsma Sukirno KS.

Penandatanganan kesepakatan ini mengacu pada Keputusan Bersama tiga menteri, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, pada 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara.

Kerjasama ini, imbuh Tri, akan memberikan banyak nilai tambah dan membawa banyak keuntungan bagi berbagai pihak, khususnya kepada AP II, mulai operasional maupun terkait kegiatan bisnis.

”Dengan dasar kesepakatan ini, ke depan akan ada perjanjian parsial antara masing-masing cabang dan pangkalan udara milik TNI AU sesuai kebutuhan,” imbuh Tri Sunoko.

Wakil KSAU Marsma Sukirno KS menambahkan, kesepakatan ini menjadi wadah untuk dijadikan dasar hukum bagi penggunaan bandara ke depan. Menurutnya, hubungan kerjasama antar pihak terkait sudah berlangsung cukup lama ini memiliki satu tujuan, yaitu dalam rangka mendukung ketahanan negara dalam koridor NKRI.

”Sejauh ini, kerjasama belum diwadahi oleh satu payung hukum yang menaungi seluruh instansi terkait, atau masih bersifat parsial, sehingga rentan terjadi gesekan. Tetapi dengan adanya kerjasama ini, kita harapkan, potensi itu akan hilang,” jelas Jenderal bintang tiga tersebut.

Sementara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti mengatakan, kesepakatan ini sedianya akan membawa keuntungan pula bagi maskapai untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan bisnis bagi maskapai maupun operator pengelola bandara.

”Selain 60 bandara yang sudah dikerjasamakan, dalam waktu dekat ini kita rencanakan untuk membuka lagi operasional penerbangan enclave sipil baru di Morotai dan Saumlaki, menggunakan pangkalan udara militer yang di sana. Tujuannya untuk memicu peningkatan kegiatan ekonomi kelautan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Dari total 60 bandara yang telah dikerjasamakan, 11 bandara di antaranya berstatus enclave sipil (operasional penerbangan sipil yang dilakukan di landasan udara milik TNI AU). Sementara 49 bandara sisanya berstatus enclave militer (kegiatan penerbangan militer yang memanfaatkan fasilitas bandar udara).

Dari total jumlah tersebut, AP II mengelola 1 bandara berstatus enclave sipil yaitu Bandara Husein Sastranegara Bandung. Sementara 9 bandara lain berstatus enclave militer yang meliputi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Halim Perdanakusumah (Jakarta), Bandara Raja Haji Fisabililah (Tanjung Pinang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan Soepadio (Pontianak).

detik

Russia's Angara booster rocket to be 'ready for tests' in 2012

14:52 27/01/2011
Russia's new generation Angara booster rocket will be ready for a test launch by 2012, the country's space force commander said on Thursday. "We plan that it will be fully prepared for launch in 2012," Oleg Ostapenko told reporters. "Everything is going according to plan."
Angara rockets, designed to provide lifting capabilities between 2,000 and 40,500 kg into low earth orbit, are expected to become the core of Russia's carrier rocket fleet, replacing several existing systems.
The rockets have a modular design similar to the Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV), based on a common Universal Rocket Module (URM).

MOSCOW, January 27 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI